Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politico: Jurnal Ilmu Politik JURNAL ILMIAH SOCIETY
Chitra Adelfien Tutu, Chitra Adelfien
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Kebijakan Afirmasi Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tutu, Chitra Adelfien; Kimbal, Marthen; Rembang, Max
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 1, No 3 (2018)
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% keterwakilan perempuan bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dijabatan-jabatan publik. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta pemilihan umum memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam pengajuan calon, yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012. Namun kebijakan ini tidak mutlak meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow. Berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2014 keterwakilan perempuan hanya mencapai 20%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa belum terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada aspek implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat terlebih kaum perempuan tidak memilih calon perempuan karena tidak mengetahui dan menyadari tentang pentingnya keterwakilan perempuan. Partai politik sebagai organisasi pelaksana belum optimal dalm melakjukat rekrutmen dan kaderisasi pada calon perempuan. partai politik kurang melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada kaum peremuan tentang keterwakilan perempuan.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Afirmasi, Keterwakilan Perempuan
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH di KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2010 (Studi di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan) Tutu, Chitra Adelfien
JURNAL POLITICO Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKAmandemen UUD 1945 telah berimplikasi luas terhadap sistem ketatanegaraan. Salahsatunya mengenai ketentuan yang menyangkut pemerintahan di tingkat daerah yaitu mengenaipemilihan kepala daerah. Amandemen UUD 1945 ini menghasilkan rumusan baru yangmengatur pemerintahan daerah terutama mengenai pemilihan kepala daerah. Rumusan tersebutterdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yaitu: “Gubernur, Bupati dan Walikota masingmasingsebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secarademokratis”. Dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 ini mengandung arti bahwa pemilihan itu harusdilakukan secara demokratis, menjamin prinsip kedaulatan rakyat dan dipilih secara langsungoleh rakyat.Pemilukada pada hakekat tujuannya yakni untuk memunculkan partisipasi politikmasyarakat. Ironinya partisipasi politik masyarakat tersebut kerap muncul setelah terjadinyamobilisasi yang dilakukan kekuatan-kekuatan politik dengan pendekatan pragmatis melaluipraktek transaksional. Pemilukada yang dipandang sebagai momen perubahan yang dinantikanmasyarakat ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemilih yakni terealisasinyadengan segera visi misi yang telah terpilih. Ketidak konsistenan para eksekutif daerah terhadapjanji-janji dimasa kampanye telah menciptakan keraguan masyarakat terhadap momenpemilukada sebagai alat perubahan, sehingga memunculkan sikap pragmatis warga terhadap paracalon eksekutif di pemilukada selanjutnya. Akibatnya hampir keseluruhan partisipasi politikmasyarakat dimomen pemilukada hanya dapat terbangun melalui pendekatan transaksionalseperti praktik politik uang atau yang sering disebut dengan money politic.Kata Kunci : Partisipasi, Politik, Masyarakat
Co-Authors Marthen Kimbal, Marthen Max Rembang