Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JURNAL EKSEKUTIF
Josef Kurniawan Kairupan, Josef Kurniawan
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KELEMBAGAAN KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Studi di Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa) Korompi, Jerry Wesli; Pioh, Novie Revlie; Kairupan, Josef Kurniawan
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKecamatan merupakan lembaga yang ada dalam tata pemerintahan Indonesia. Lembaga Kecamatan berada pada posisi penghubung antara masyarakat dan pemerintahan desa ataupun kelurahan dengan pemerintahan mulai kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Dalam perkembangannya, kelembagaan kecamatan mengalami perubahan. Kecamatan merupakan satu-satunya lembaga perangkat daerah yang berada pada bagian kewilayahan tertentu tetapi kedudukannya belum spesifik diatur dengan undang-undang sendiri seperti desa, kabupaten/kota, ataupun provinsi karena kecamatan hanya diatur sampai peraturan pemerintah. Kedududukan kecamatan sebagai perangkat daerah menjadikan status kecamatan setara dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau sering disebut dengan dinas-dinas namun dalam tugas pokok dan fungsi dari pemerintahan kecamatan tidak diatur secara spesifik seperti tugas pokok dan fungsi dari tiap dinas lainnya, tetapi perubahan status kecamatan ini dinilai menjadi upaya pelemahan terhadap kelembagaan kecamatan yang dinyatakan dalam beberapa penelitian. Posisi ini berdampak pada pelaksanaan pembangunan, kelemahan kecamatan menjadikan kecamatan hanya sebagai ‘penghias’ dalam tatanan pemerintahan di Indonesia.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, guna mengekplorasi mengenai posisi kelembagaan kecamatan dalam hirarki birokrasi di Indonesia dan dampaknya terhadap pembangunan yang ada di Kecamatan. Penelitian ini mengfokuskan pada kecamatan Kawangkoan Barat. Dari hasil penelitian menunjukkan dari aspek regulasi, kelembagaan Kecamatan Kawangkoan Barat belum bisa efektif sepenuhnya karena kecamatan Kawangkoan Barat hanya melaksanakan tugas umum pemerintahan, dari aspek Normatif, ada pemahaman bersama dalam masyarakat terhadap Lembaga Kecamatan Kawangkoan Barat sebagai lembaga yang tepat untuk menjadi tempat pengaduan masalah-masalah yang terjadi di desa yang ada dalam wilayah kecamatan Kawangkoan Barat dan dari aspek Kultural-kognitif, Kehadiran pemerintah dalam hal ini Camat dan jajarannya dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan menjadi suatu faktor naiknya ataupun turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga kecamatan.Kata Kunci : Kelembagaan, Kecamatan, Pembangunan
PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN RUMOONG BAWAH Kandouw, Chrisye; Pangemanan, Sofia E; Kairupan, Josef Kurniawan
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKonsukuensi dan tanggung jawab adalah modal utama dalam membentuk proses pembangunan pada suatu daerah. Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong prakasa dan swadaya masyarakat. Berbagai bentuk dan program dilakukan agar terciptanya sebuah pembangunan yang memiliki prinsip-prinsip pemberdayaan sehingga dapat terealisasi lewat aspek fisik, material, ekonomi kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama. Maka dari itu pencapaian keberhasilan suatu pembangunan masyarakat kelurahan dapat ditentukan oleh program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan yang melibatkan masyarakat karena dimana masyarakatlah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam pembangunan wilayah, sehingga dibentuklah suatu sistem organisasi dalam kelurahan yang di sebut Lembaga Pemberdaayan Masyarakat Kelurahan (LPMK).Lembaga Pemberdaayan Masyarakat Kelurrahan (LPMK) adalah lembagakemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat kelurahan yang mengedepankan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan bahkan pengendalian pembangunan, dimana upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelolah sumberdaya yang dimiliki dalam penumbuhan kapasitas organisasi lokal demi menentukan kebutuhan, tujuan dan aspirasi serta mengambil kebutuhan yang berdampak pada peningkatan kondisi hidup kemasyarakatan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui Peran dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Rumoong Bawah, Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peran dari LPM Kelurahan Rumoong Bawah Belum optimal, hal ini dapat dilihat dari rendahnya kemampuan LPM untuk merencanakan pembangunan.Untuk itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat khususnya pengurus harus lebih aktif lagi dalam menjalankan program-program pembangunan yang ada dikelurahan Rumoong Bawah.Kata Kunci : Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan
KINERJA PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (SUATU STUDI DI DESA DOKULAMO KECAMATAN GALELA BARAT) Maumeha, Mega Elvira; Liando, Daud Markus; Kairupan, Josef Kurniawan
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yakni terdiri atas sekretaris desa dan perangkat lainnya. Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, desa telah memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur seluruh tatanan di desa, termasuk menyusun anggaran ataupun menyusun keuangan desa sendiri. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD.Alokasi dana desa merupakan salah satu sumber keuangan desa dari beberapa sumber keuangan desa, dalam penerapannya, ADD diperuntukkan dalam menunjang pemerintah desa untuk menjalankan roda pemerintahan dan roda pembangunan desa. Alokasi dana desa di kerjakan oleh pemerintah desa itu sendiri, kinerja pemerintah desa sangat penting dalam rangka pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Pada penelitian ini, kinerja pemerintah desa Dokulamo dalam pengelolaan ADD merupakan objek penelitian ini, untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi mengenai kinerja pemerintah desa.Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Desa, ADD
AKUNTABILITAS KINERJA APARAT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN SENDANGAN KECAMATAN KAWANGKOAN Rondonuwu, Bill Christian; Lapian, Marlien Tineke; Kairupan, Josef Kurniawan
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintah, kini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Kelurahan sebagai wilayah administratif tingkat paling rendah dalam struktur pemerintahan, harus dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Para aparatur harus dapat memperlihatkan kinerja yang baik.Buruknya kinerja pelayanan publik antara lain dikarenakan belum terlaksananya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik belum memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mengkaji tentang akuntabilitas yang dilaksanakan pada kantor Kelurahan Sendangan serta dampaknya dalam pelayanan public. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk dalam menggali lebih dalam informasi dari para informan serta mendapatkan jawaban yang sebenar-benarnya mengenaik akuntabilitas di Kelurahan Sendangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan telah melaksanakan system akuntabilitas sesuai dengan peraturan yang ada, namun dengan keterbatasan sumberdaya, maka menghambat pelayanan yang prima kepada masyarkat.Kata Kunci : Akuntabilitas, Kinerja, Pelayanan Publik
PENGARUH REFORMASI BIROKRASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA UTARA Kairupan, Josef Kurniawan
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 35 (2015): Jurnall Administrasi Publik
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakReformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yangbaik (good governance), dimana reformasi birokrasi adalah langkah starategis untuk membangunaparatur sipil negara agar lebih berkualitas dalam mengemban tugas umum pemerintahan, sebagaipenyelenggara pelayanan publik dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa barangatau jasa sesuai dengan standar dan peraturan yang telah ditetapkan.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui reformasi birokrasi di DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, untuk mengetahui kualitas pelayananpublik dan untuk mengetahui apakah reformasi birokrasi mempunyai hubungan dengan kualitaspelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif denganmenggunakan teknik analisis korelasi product moment. Data?data diperoleh dengan menyebarkankuisoner kepada responden sebanyak 32 orang.Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa terdapat hubungan reformasibirokrasi dengan kualitas pelayanan publik. Hal ini terbukti dengan hasil perhitungan Koefisien KorelasiProduct Moment sebesar 0,466 dan dari tabel nilai ?r? product moment untuk n=32, taraf kesalahan 5 %maka harga r tabel =0,349. Dengan demikian nilai t-hitung <r-tabel(0,466>0,349) dan ini berarti bahwakoefisien korelasi signifikan dan memiliki hubungan reformasi birokrasi dengan kualitas pelayananpublik.Kata Kunci: Reformasi, Birokrasi,Kualitas Pelayanan Publik
Co-Authors Kandouw, Chrisye Korompi, Jerry Wesli Liando, Daud Markus Marlien Tineke Lapian, Marlien Tineke Maumeha, Mega Elvira Pangemanan, Sofia Pioh, Novie Revlie Rondonuwu, Bill Christian