Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKSEKUTIF
Liando, Daud Markus
Sam Ratulangi University
Environmental Science

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KTP ELEKTORNIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MANADO Pontoan, Refangga; Liando, Daud Markus; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKhusus di kota Manado program E-KTP mulai di publikasikan pada akhir tahun 2011 sehingga ditargetkan mencapai titik klimaks dalam pelaksanaan antara tahun 2014-2015, namun dalam pelaksanaannya menemui masalah- masalah yang terjadi sehingga memperhambat proses pengadaan atau pencetakan E-KTP tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program E–KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dilihat dari faktor komponen kebijakan publik antara lain: Sumber Daya, Komunikasi, Disposisi, Struktur Birokrasi.dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dilihat dari faktor sumber daya yang memiliki seperti staf, informasi, wewenang, dan fasilitas dapat dikatakan bahwa ketersediaan sumber-sumber yang menunjang pelaksana kebijakan masih kurang memberikan informasi terkait ketersediaan pencetakan E-KTP, sedangkan dari dari disposisi/sikap masih perlu diperhatikan. Karena masih ada pegawai yang lebih memprioritaskan kenalan/teman tanpa melihat masyarakat yang sudah lebih dulu ada dan menunggu giliran membuat E-KTP, serta masih ada pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya sehingga pembuatannya masih belum maksimal.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program KTP Elektronik.
EVALUASI DISTRIBUSI PROGRAM PEMERINTAH TENTANG BERAS MISKIN KEPADA MASYARAKAT (Suatu Studi Desa Totolan Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa) Mentang, Frendy Andreas; Liando, Daud Markus; Lengkong, Johny Peter
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSalah satu program nasional yang dilaksanakan pemerintah saat ini yakni program penyaluran subsidi beras bagai masyarakat berpendapatan rendah, sebagai bantuan untuk meningkatkan katahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah. Program penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan renda merupakan program yang sudah dilaksanakan sejak Tahun 1998 yang disebut dengan program oprasi pasar khusus (OPK), kemudian di tahun 2002 di kenal dengan program beras rakyat miskin (Raskin). Seiring dengan perkembangan zaman pada tahun 2008 diubah menjadi beras subsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah. Tujuan dan target subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah ditempatkan pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kedepan menjadi bantuan pangan bernutrisi. Secara filosofis dan yuridis, negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin/rentan miskin yang telah ditetapkan, adalah penduduk dengan tingkat pendapatan terendah, atau sebanyak 15,5 juta rumah tangga sasaran penerima manfaat yang mendapatkan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. pelaksanaanya masih sajah terdapat beberapa prosedur pendistribusian yang tidak sesuai dengan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016.Penelitian ini menggunakan metode penelitia kualitatif. Untuk mengevaluasi program raskin di Desa Totolan penulis menggunakan teori dari Daniel tentang distribusi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan implementasi kebijakan tentang program beras miskin ini belum berhasil dan belum berjalan dengan maksimal, sebab antara perencanaan dan pelaksanaan distribusi beras miskin yang dilakukan tidak sama dengan kenyataan dilapangan.Kata Kunci : Evaluasi, Distribusi, Beras Miskin
KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK (studi di Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara) Ganda, Diana Natalia; Liando, Daud Markus; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakUntuk mengetahui Kinerja Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik khususnya pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu di Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini untuk mengukur produktifitas kerja aparat desa, menggunakan beberapa indikator yaitu: sikap mental/perilaku aparat desa, Kemampuan, serta semangat kerja. Dari beberapa indicator tersebut, menunjukkan produktifitas aparat dalam melaksanakan pelayanan publik di Desa Watudambo dapat dikatakan baik. Untuk melihat kualitas pelayanan Secara garis besar ada 4 (empat) unur pokok dalam konsep pelayanan yang unggul, yaitu 1). Kecepatan; 2). Ketepatan; 3). Keramahan; 4). Kenyamanan. Keempat komponen ini merupakan satu kesatuan pelayanan yang terintegrasi, maksudnya pelayanan atau jasa menjadi tidak excellence bila ada komponen yang kurang, dari hasil penelitian dapat disimpulkan kualitas pelayanan yang ada di Desa Watudambo dapat dikatakan kurang berkualitas, hal ini disebabkan kurangnya sumberdaya manusia yakni aparat dan sarana dan prasarana terutama kantor desa.Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Desa, Pelayanan Publik
Etika Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Liando, Daud Markus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 5 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSejumlah kebijakan telah dibuat oleh negara dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi. Mulai dari penguatan kelembagaan organisasi, pembenahan kulitas sumber daya aparatur, peningkatan tunjangan, hingga proses rekrutmen. Namun kebijakan-kebijakan tersebut sampai saat ini belum memberikan dampak bagi peningkatan kulitas pelayanan.Penelitian ini untuk mengevaluasi sekaligus hendak menjawab tiga pertanyaan yaitu pertama mengapa kinerja birokrasi belum dapat memuaskan masyarakat meskipun berbagai kebijakan telah dibenahi dalam rangka pencapaian kinerja yang baik. Kedua faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya korupsi birokrasi. Ketiga hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam rangka memperkuat integritas birokrasiUntuk memandu pengumpulan data dan analisis, maka penelitian ini menggunakan teori etika dan birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui forum group discussion yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan birokrasi, media dan perguruan tinggi. Data skunder diperoleh dari Dokumen Laporan pemerintahan. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis meliputi data reduction, data display serta conclusion drawing /verification).Hasil penelitian menyebutkan bahwa Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas birokrasi dengan cara pendekatan struktur seperti penguatan kelembagaan, penyediaan regulasi, pengembangan sumber daya manusia seperti kenaikan tunjangan, diklat-diklat dan lain sebagainya ternyata tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan kapasitas birokrasi.Pendekatan kultur merupakan sebuah alternatif dalam rangka pengembangan kapasitas birokrasi. Kultur masyarakat akan berpengaruh pada etika birokrasi. Persoalan terbesar buruknya kinerja birokrasi disebabkan karena buruknya etika individu birokrasi. Jika penguatan etika pegawai yang didasarkan pada kebudayaan lokal, maka diyakini kinerja birokrasi akan semakin optimal dan semakin memuasakan masyarakat yang ia layani.Kata Kunci : Birokrasi, etika, korupsi, pelayanan publik
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NOONGAN KABUPATEN MINAHASA Moniung, Rikal Eben; Singkoh, Frans; Liando, Daud Markus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan kesehatan yang berkualitas dan proposional menjadi dambaan bagi setiap rakyat Indonesia, karena hal ini berkaitan erat dengan salah satu aspek pemenuhan kebutuhan hidup dasar bagi manusia, oleh karenanya diperlukan komitmen dari pelaksana pemberi layanan khususnya rumah sakit dalam menunjang pelaksanaan program pemerintah melalui kartu indonesia sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program kartu Indonesia sehat di Rumah Sakit Umum Daerah Noongan Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimaksudkan dapat menggali informasi sebanyak mungkin dari masalah penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program kartu Indonesia sehat dapat dikaji melalui ketersediaan informasi yang lengkap dan akurat dalam pelayanan administrasi Kartu Indonesia Sehat kepada pasien pengguna layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Noongan ditemui masih kurang disosialisasikan dengan baik, dimana masih banyaknya peserta KIS yang belum mengetahui tentang mekanisme penggunaan layanan KIS, termasuk tentang tanggungan biaya rawat inap maupun pembelian obat-obatan yang tidak keseluruhan ditanggung oleh KIS.Kata Kunci: Implementasi, Program, Kartu Indonesia Sehat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PEMBUATAN E-KTP TAHUN 2016 DI DINAS PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA Kalalo, Trisna Kurnia; Liando, Daud Markus; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakE-KTP merupakan salah satu program nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah di setiap daerah, karena pelaksanakan E-KTP di pandang sangat relevan dengan rencana pemerintah dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi untuk mendapatkan hasil data kependudukan yang lebih tepat dan akurat. E-KTP merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk membangun database kependudukan yang ada di Indonesia untuk mempermudah baik pemerintah maupun masyarakat agar setiap pemilik E-KTP dapat terhubung ke dalam satu database nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan 1 (satu) KTP saja. Selain itu diharapkan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu yang selama ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat dan menyebabkan kerugian bagi negara.Di Indonesia, upaya pelaksanaan pembuatan E-KTP telah dilaksanakan oleh pemerintah. Seperti pelaksanaan pembuatan E-KTP di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa yang melibatkan pegawai atau bisa di sebut petugas pemerintah yang melaksanakan pembuatan E-KTP seperti dalam UU No. 23 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan serta dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Dalam pasal 1 menyebutkan bahwa, ”Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan”. Dengan demikian maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pembuatan E-KTP di Dinas pencatatan sipil Kabupaten Minahasa, yang akan dilihat dari Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III disebut dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui secara mendalam mengenai implementasi kebijakan pembuatan E-KTP. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa implementasi pembuatan E-KTP di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa berjalan dengan baik.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, E-KTP.
EVALUASI MUTASI JABATAN STRUKTURAL ESELON III DAN IV DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Kasiaheng, Dewi Kurniati; Kimbal, Marten Luther; Liando, Daud Markus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelaksanaan mutasi jabatan sangat bermanfaat untuk mencapai tujuan organisasi dan dilaksanakan untuk mengurangi rasa bosan terhadap pekerjaan serta meningkatkan motivasi dan semangat kerja selain itu juga untuk menempatkan pejabat sesuai dengan keahlian dalam bidang tugasnya masing – masing. Tujuan penelitian untuk mengetahui evaluasi mutasi jabatan struktural eselon III dan IV dilingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.Teori yang digunakan adalah Sudharsono dalam Lababa (2008), penelitian kualitatif deskriptif, adalah jenis penelitian yang menyebabkan data dan analisis yang digunakan dalam penelitian bersifat kualitatif. Fokus Penelitian yakni Evaluasi Mutasi Jabatan Struktural Eselon III dan IV Dilingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan teori dari sudharsono.Hasil penelitian ditinjau dari dua konsep evaluasi yang dikemukakan oleh sudharsono yaitu memastikan apakah evaluasi mutasi jabatan struktural sudah efektif dan efisien. Kesimpulan Pelaksanaan mutasi jabatan struktural dikabupaten kepulauan sangihe yaitu jabatan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tidak sesuai dengan keahlian bidang ilmu secara akademik, kurangnya sumber daya aparatur.Kata Kunci : Evaluasi, Mutasi, Jabatan Struktural
KINERJA PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (SUATU STUDI DI DESA DOKULAMO KECAMATAN GALELA BARAT) Maumeha, Mega Elvira; Liando, Daud Markus; Kairupan, Josef Kurniawan
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yakni terdiri atas sekretaris desa dan perangkat lainnya. Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, desa telah memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur seluruh tatanan di desa, termasuk menyusun anggaran ataupun menyusun keuangan desa sendiri. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD.Alokasi dana desa merupakan salah satu sumber keuangan desa dari beberapa sumber keuangan desa, dalam penerapannya, ADD diperuntukkan dalam menunjang pemerintah desa untuk menjalankan roda pemerintahan dan roda pembangunan desa. Alokasi dana desa di kerjakan oleh pemerintah desa itu sendiri, kinerja pemerintah desa sangat penting dalam rangka pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Pada penelitian ini, kinerja pemerintah desa Dokulamo dalam pengelolaan ADD merupakan objek penelitian ini, untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi mengenai kinerja pemerintah desa.Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Desa, ADD
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Frans Singkoh, Frans Hapzi Ali Josef Kurniawan Kairupan, Josef Kurniawan Kalalo, Trisna Kurnia Kimbal, Marten Luther Lengkong, Johny Peter Maumeha, Mega Elvira Mentang, Frendy Andreas Moniung, Rikal Eben Neni Kumayas, Neni Pontoan, Refangga Stefanus Sampe, Stefanus