<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana realisasi penggunaan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana kerangka hukum peraturan perundang-undangan terkait topik yang diangkat dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian antara lain yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Penulis menggunakan tiga jenis pendekatan normatif, antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara dengan narasumber di bidangnya serta dokumentasi laporan anggaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa pada tahun anggaran 2020, penyerapan anggaran dana alokasi khusus nonfisik di bidang pelayanan administrasi kependudukan belum mencapai titik optimal 100%, dikarenakan masih terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Penggunaan DAK nonfisik yang belum optimal tersebut mencakup pembiayaan beberapa kegiatan, seperti program pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK), rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta bimtek mengenai DAK nonfisik. Penggunaan DAK nonfisik difokuskan untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang adaptif dan responsif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Disamping itu, berdasarkan hasil analisis penulis, ditemukan peraturan perundang-undangan yang masuk kedalam kerangka hukum secara garis besar antara lain dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, European Charter of Local Self-Government, berbagai undang-undang yang mengatur mengenai DAK dan keuangan daerah, serta peraturan menteri terkait. Seluruh instrumen hukum tersebut mengandung prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dan memiliki relevansi dengan topik penulisan ini. Kata kunci: administrasi kependudukan; DAK nonfisik; optimalisasi Abstract This study aims to analyze the realization of the use of non-physical DAK in population administration services at the Semarang City Population and Civil Registration Office. This research also seeks to understand how the legal framework of laws and regulations related to the topics raised in this research. The research methods used include qualitative research methods with a normative-empirical approach. The author uses three normative approaches: a legislative strategy, a conceptual approach, and an analytical approach. The data in this study was obtained through interviews and budget report documentation from the Semarang City Population and Civil Registration Office. The results of this study showed that in the 2020 fiscal year, the absorption of the non-physical DAK in population administration services has not reached the optimal point of 100% because there is still a surplus of budget financing. The use of non-physical DAK that is not yet optimal includes financing several activities, such as the population administration system development program, coordination and consultation meetings, and technical guidance on non-physical DAK. The use of non-physical DAK is focused on creating an adaptive and responsive population administration system by utilizing technological developments In addition, based on the results of the author's analysis, it was found that laws and regulations that are included in the legal framework, in general, include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the European Charter of Local Self-Government, various laws that regulate DAK and regional finance, as well as related ministerial regulations. All of these legal instruments contain principles that do not contradict and are relevant to the topic of this writing. Keywords: non-physical DAK; Optimization; population administration]]>
