Garuda - Garba Rujukan Digital

SOSIALISASI HUKUM TENTANG PENANAMAN NILAI BERTOLERANSI DALAM KEHIDUPAN KEBEBASAN BERAGAMA BAGI SISWA SMK DI KOTA SEMARANG PUJIONO, PUJIONO; FIDIYANI, RINI; SUGIARTO, LAGA; PRABOWO, MUHAMMAD SHIDQON
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Agama merupakan salah satu keberagaman yang ada di negara Indonesia. Keberagaman ini memiliki potensi konflik. Pencegahan perlu untuk dilakukan agar konflik tidak sampai terjadi, meskipun sejaran di Indonesia telah membuktikan bahwa konflik agama pernah terjadi. Generasi muda merupakan generasi penting untuk melakukan pencegahan terjadinya konflik beragama. Nilai toleransi menjadi salah satu cara untuk dipahami dan diterapkan agar dapat mencegah terjadinya konflik agama. Kegiatan ini dilakukan di SMK di Kota Semarang. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penyebarluasan informasi mengenai toleransi kebebasan kehidupan beragama.

PENGUATAN KAPASITAS EKONOMI DAN SOSIAL KELOMPOK MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN KETAHANAN SOSIAL Arifin, Saru; Sugiarto, Laga; Alkadri, Riska; Anitasari, Rahayu Fery
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Fokus kegiatan pengabdian ini adalah memberikan penyuluhan (transfer of knowledge) mengenai bagaimana masyarakat sasaran dalam hal ini kelompok masyarakat (RT, karangtaruna, PKK dan Dawis) di lingkungan Ampelgading Timur II, Kalisegoro, mampu menggali dan mengkreasikan potensi sumberdaya ekonomi yang dimilikinya, sehingga bisa memiliki nilai tambah secara ekonomis. Selain itu, perubahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terjadi pada masyarakat sasaran, menyebabkan mereka pada fase masyarakat transisi menuju masyarakat urban atau perkotaan. Pengabdian ini menggunakan dua pendekatan dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh kelompok masyarakat, yakni membuka wawasan (transfer of knowledge) tentang bagaimana membaca peluang ekonomi yang dimiliki dan sekaligus bagaimana melakukan adaptasi atas perubahan sosial yang terjadi dewasa ini. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa masyarakat sasaran memiliki potensi ekonomi agraris yang berasal dari perkebaunan yang mereka miliki berupa buah-buahan dan sayuran yang selama ini dijual secara tradisional baik di tempat maupun ke pasar-pasar tradisional di perkotaan. Hanya saja kemampuan untuk â€˜presentasi daganganâ€™ masih bersifat tradisional juga, belum bisa melakukannya secara modern yang bernilai jual yang selevel dengan yang ada di pasar ritel modern. Selain itu, dari sisi Sumber Daya Manusia, masyarakat sasaran memiliki banyak remaja lulusan Sekolah Menengah yang masih menganggur dan tidak bisa menyalurkan bakat atau potensi yang dimilikinya. Model jualan produk perkebunan yang secara turun-temurun dilakukan oleh orang tua mereka, tidak cukup menarik bagi mereka untuk meneruskannya, karena tidak menarik, identik dengan murah dan perlu tenaga yang memadai. Berdasarkan temuan ini, maka perlu dilakukan pengabdian lanjutan mengenai teknis pengembangan pemasaran, pengemasan dagangan dan pengembangan interes masyarakat sasaran secara rill melalui metode workshop.

Perlindungan Pekerja Hiburan Terhadap Kedaulatan Tubuh Dengan Pendekatan Kapabilitas "Capability Approach" Di Kecamatan Bandungan Sugiarto, Laga; Astuti, Enny Puji; Kemala Dewi, Mentari Berliana; Salsabila, Retno Wulan
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): November
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.45076

Perempuan merupakan kelompok rentan yang berpotensi menjadi korban terhadap adanya perilaku kekerasan seksual dalam kondisi apapun dan waktu manapun, ancaman kekerasan seksual pula dapat terjadi di lingkungan kerja, lingkungan kerja berarti menjadi salah satu tempat yang tidak memberikan rasa aman bagi perempuan, rasa aman berupa adanya intimidasi yang mengarah kepada ekploitasi (penjajahan) atas kadaulatan tubuh (seksualitas) perempuan, khususnya perempuan pekerja hiburan. Perempuan pekerja hiburan acapkali mengalami kekerasan seksual dari para pengguna jasa hiburan, sementara itu, pengguna jasa hiburan yang umumnya secara biologis dan ekspresi gendernya maskulin ketika mengalami transaksi berupa hal mendapatkan pelayanan dari perempuan pekerja hiburan acapkali bersamaan dengan keinginan melakukan ekspoitasi seksual, bukan berarti pengguna jasa dapat memperlakukan perempuan pekerja hiburan secara arbitrer, sehingga memicu kepada terjadinya kekerasan seksual, dengan demikian, untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual, perlu bagi para pihak membuat persetujuan timbal balik terlebih dahulu (consent) sebelum mengadakan kegiatan yang bersifat intim, sehingga tak ada satu pun pihak yang kelak merasa saling merugikan satu sama lain. Pemecahan permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan pekerja hiburan dilakukan dengan pendekatan kualitatif berbasis budaya, adapun tim pengabdi bersama dengan mitra dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kecamatan Bandungan, Komunitas, dan Pendamping akan melakukan observasi dan wawancara dengan para korban, penyintas, saksi, dan keluarga untuk mendapatkan data primer yang reliabel dan kredibel berupa informasi secara langsung berdasarkan hasil pengalaman masing-masing pihak tersebut di atas. Berdasarkan dari hasil pengabdian yang telah dilakukan di dapatkan hasil bahwa ternyata sebagian besar dari subjek masih memiliki konsep diri yang negatif terutama berkaitan dengan profesi yang mereka jalani. Hasil konseling kelompok juga mengungkapkan bahwa masalah keamanan diri dari kekerasan yang terjadi masih menjadi hal yang membuat mereka merasa khawatir. Selain itu kurangnya pendidikan dan keterampilan menjadi alasan mengapa mereka sejauh ini mengurungkan niat untuk berganti profesi.

SOSIALISASI HUKUM TENTANG PENANAMAN NILAI BERTOLERANSI DALAM KEHIDUPAN KEBEBASAN BERAGAMA BAGI SISWA SMK DI KOTA SEMARANG PUJIONO, PUJIONO; FIDIYANI, RINI; SUGIARTO, LAGA; PRABOWO, MUHAMMAD SHIDQON
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v1i2.27735

Agama merupakan salah satu keberagaman yang ada di negara Indonesia. Keberagaman ini memiliki potensi konflik. Pencegahan perlu untuk dilakukan agar konflik tidak sampai terjadi, meskipun sejaran di Indonesia telah membuktikan bahwa konflik agama pernah terjadi. Generasi muda merupakan generasi penting untuk melakukan pencegahan terjadinya konflik beragama. Nilai toleransi menjadi salah satu cara untuk dipahami dan diterapkan agar dapat mencegah terjadinya konflik agama. Kegiatan ini dilakukan di SMK di Kota Semarang. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penyebarluasan informasi mengenai toleransi kebebasan kehidupan beragama.

PENGUATAN KAPASITAS EKONOMI DAN SOSIAL KELOMPOK MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN KETAHANAN SOSIAL Arifin, Saru; Sugiarto, Laga; Alkadri, Riska; Anitasari, Rahayu Fery
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v1i2.28560

Fokus kegiatan pengabdian ini adalah memberikan penyuluhan (transfer of knowledge) mengenai bagaimana masyarakat sasaran dalam hal ini kelompok masyarakat (RT, karangtaruna, PKK dan Dawis) di lingkungan Ampelgading Timur II, Kalisegoro, mampu menggali dan mengkreasikan potensi sumberdaya ekonomi yang dimilikinya, sehingga bisa memiliki nilai tambah secara ekonomis. Selain itu, perubahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terjadi pada masyarakat sasaran, menyebabkan mereka pada fase masyarakat transisi menuju masyarakat urban atau perkotaan. Pengabdian ini menggunakan dua pendekatan dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh kelompok masyarakat, yakni membuka wawasan (transfer of knowledge) tentang bagaimana membaca peluang ekonomi yang dimiliki dan sekaligus bagaimana melakukan adaptasi atas perubahan sosial yang terjadi dewasa ini. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa masyarakat sasaran memiliki potensi ekonomi agraris yang berasal dari perkebaunan yang mereka miliki berupa buah-buahan dan sayuran yang selama ini dijual secara tradisional baik di tempat maupun ke pasar-pasar tradisional di perkotaan. Hanya saja kemampuan untuk â€˜presentasi daganganâ€™ masih bersifat tradisional juga, belum bisa melakukannya secara modern yang bernilai jual yang selevel dengan yang ada di pasar ritel modern. Selain itu, dari sisi Sumber Daya Manusia, masyarakat sasaran memiliki banyak remaja lulusan Sekolah Menengah yang masih menganggur dan tidak bisa menyalurkan bakat atau potensi yang dimilikinya. Model jualan produk perkebunan yang secara turun-temurun dilakukan oleh orang tua mereka, tidak cukup menarik bagi mereka untuk meneruskannya, karena tidak menarik, identik dengan murah dan perlu tenaga yang memadai. Berdasarkan temuan ini, maka perlu dilakukan pengabdian lanjutan mengenai teknis pengembangan pemasaran, pengemasan dagangan dan pengembangan interes masyarakat sasaran secara rill melalui metode workshop.

Perlindungan Pekerja Hiburan Terhadap Kedaulatan Tubuh Dengan Pendekatan Kapabilitas "Capability Approach" Di Kecamatan Bandungan Sugiarto, Laga; Astuti, Enny Puji; Kemala Dewi, Mentari Berliana; Salsabila, Retno Wulan
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): .
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.45076

Perempuan merupakan kelompok rentan yang berpotensi menjadi korban terhadap adanya perilaku kekerasan seksual dalam kondisi apapun dan waktu manapun, ancaman kekerasan seksual pula dapat terjadi di lingkungan kerja, lingkungan kerja berarti menjadi salah satu tempat yang tidak memberikan rasa aman bagi perempuan, rasa aman berupa adanya intimidasi yang mengarah kepada ekploitasi (penjajahan) atas kadaulatan tubuh (seksualitas) perempuan, khususnya perempuan pekerja hiburan. Perempuan pekerja hiburan acapkali mengalami kekerasan seksual dari para pengguna jasa hiburan, sementara itu, pengguna jasa hiburan yang umumnya secara biologis dan ekspresi gendernya maskulin ketika mengalami transaksi berupa hal mendapatkan pelayanan dari perempuan pekerja hiburan acapkali bersamaan dengan keinginan melakukan ekspoitasi seksual, bukan berarti pengguna jasa dapat memperlakukan perempuan pekerja hiburan secara arbitrer, sehingga memicu kepada terjadinya kekerasan seksual, dengan demikian, untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual, perlu bagi para pihak membuat persetujuan timbal balik terlebih dahulu (consent) sebelum mengadakan kegiatan yang bersifat intim, sehingga tak ada satu pun pihak yang kelak merasa saling merugikan satu sama lain. Pemecahan permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan pekerja hiburan dilakukan dengan pendekatan kualitatif berbasis budaya, adapun tim pengabdi bersama dengan mitra dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kecamatan Bandungan, Komunitas, dan Pendamping akan melakukan observasi dan wawancara dengan para korban, penyintas, saksi, dan keluarga untuk mendapatkan data primer yang reliabel dan kredibel berupa informasi secara langsung berdasarkan hasil pengalaman masing-masing pihak tersebut di atas. Berdasarkan dari hasil pengabdian yang telah dilakukan di dapatkan hasil bahwa ternyata sebagian besar dari subjek masih memiliki konsep diri yang negatif terutama berkaitan dengan profesi yang mereka jalani. Hasil konseling kelompok juga mengungkapkan bahwa masalah keamanan diri dari kekerasan yang terjadi masih menjadi hal yang membuat mereka merasa khawatir. Selain itu kurangnya pendidikan dan keterampilan menjadi alasan mengapa mereka sejauh ini mengurungkan niat untuk berganti profesi.

Pandangan Negara Integralistik sebagai Dasar Philosofische Gronslag Negara Indonesia Riski Febria Nurita; Laga Sugiarto
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 9, No 1 (2018): June 2018
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v9i1.1986

The idea of an integralistic state of Indonesia that embraces Unity becomes a soul rather than the conception of the form of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), its relationship with the Pancasila can be seen that the Pancasila is a unified whole that cannot be separated. Each precept cannot be separated from one another, the whole precepts describe the existence of a unity or integralistic notion that is in accordance with the spirit of Unity in Diversity. The type of writing used in this paper is Normative Jurisdiction. We can see the assertion of its own integralistic state of understanding and we describe it in the formulation of the One Sila and the third Sila of the Pancasila. Countries that are based on family life, will organize the foundation not only inward, but also outside. Even though the idea of an integralistic state is the idea of a nation state (nationale staat), it does not mean that the Indonesian nation with all the reasons for narrow nationalism (chauvinism) takes actions that can demean other nations by assuming that Indonesia is the only nation that feels superiority and dignity superior to other nations.How to cite item: Nurita, R., Sugiarto, L. (2018). Pandangan Negara Integralistik sebagai Dasar Philosofische Gronslag Negara Indonesia. Jurnal Cakrawala Hukum, 9(1), 59-67. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.1986

Implementation of Certification of Processing Feasibility (CPF) of Processed Milkfish Products in Indonesia Pujiono Pujiono; Dewi Sulistianingsih; Laga Sugiarto
ECSOFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal) Vol 6, No 1 (2018): ECSOFiM October 2018
Publisher : Faculty of Fisheries and Marine Science, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.ecsofim.2018.006.01.06

Globalization gives businesspeople opportunities to expand their marketing areas. However, it also triggers competitions among the businesspeople of either big, medium, small, or micro enterprises. It also impacts fisheries businesspeople, especially those belonging to small and micro enterprises since they mostly still apply traditional equipment when processing their fish or processed fish products. The application of the traditional equipment leads to the low product quality. The low quality of their fish or processed fish products induces some worries of the perishing fisheries business in Indonesia. Certification of Processing Feasibility (CPF) of fisheries and processed fish products is a means to improve fish and processed fish product quality. The implementation of the certification emerges a dilemma among the small and micro enterprises whose capital and human resources are limited. Therefore, to overcome the problem it necessary that there are some policies to protect and develop the businesses of the small and micro enterprises. The necessary policies can be in the form of business empowerment through partnerships using inti-plasma pattern.

Pemberdayaan Perempuan Kelompok UKM di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Arif Hidayat; Pujiono Pujiono; Saru Arifin; Laga Sugiarto
Journal of Dedicators Community Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/jdc.v4i2.1063

Jetis Village has SMEs that are engaged in modeste (sewing and embroidery) which are still implemented with conventional systems in terms of production, management and marketing. This makes SME Partners have some security when they have to face the big order season or when they have to compete with other similar SMEs that have developed modern management. UKM players who are mostly the attention in this service. This service method is 1) Observation; 2) Focus Group Discussions; 3) Dissemination; and 4) Evaluation. The results of this service are 1) activities focused on partner networking, managerial strengthening, and online marketing training through social media; 2) SME Partners understand the managerial processes that are recorded and monitored starting from financial managerial, human resources, and production raw materials; 3) SME Partners are facilitated by related agencies to have networks with raw material suppliers and potential market candidates; 4) SME Partners own and are able to assist Facebook Pages which are used for online marketing.

PEMAKNAAN PERLUASAN OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA YANG MELIPUTI TINDAKAN FAKTUAL Fellista Ersyta Aji; Laga Sugiarto
Jurnal Justiciabelen Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

The government is a legal subject that has little or no role in the survival of society. In performing its duties to serve the community, not infrequently the government issued a State Administrative Decision which is intended for certain communities. With the government issuing this, certainly not forever it is in accordance with existing regulations. Sometimes, decisions issued by the government actually even give the impact on harm to ordinary people. Then, with the administrative court and Act No. 5 of 1986 on Peratun, at least there are facilities for the public to sue the government and ask to cancel the decision made by the government. Then in Year 2014 came the Law No. 30 of 2014 on Government Administration. In this Government Administration Act more or less supersedes the provisions contained in the Law of the Peratun. Especially in this Law which attracts attention is the expansion of object disputes. The object of the TUN dispute in this Act is different from its elements to the Law of the Peratun. One of these is a written stipulation that includes factual action. There is no explanation for the meaning of factual acts in this Administrative Administration Act. Therefore, further research is needed in this regard

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search