Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JECED : Journal of Early Childhood Education and Development
Subelo Wiyono
Universitas Pasundan
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Nilai Kebangsaan sebagai Dasar Pendidikan Hukum untuk Anak Usia Dini Subelo Wiyono; Saim Aksinudin; Yudi Prihartanto; Rusli Subrata
JECED : Journal of Early Childhood Education and Development Vol. 4 No. 2 (2022): DECEMBER
Publisher : Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/jeced.v4i2.2236

Abstract

The development of quality Indonesian human resources is strongly influenced by the success of early childhood education. Problems in the field of law today require solving strategies from various fields. Early childhood education is a very important field in participating in solving legal problems in Indonesia. This writing provides an overview of how early childhood education plays a role in building the world of law in the future. The writing method used is literature study supported by various kinds of discussions in the form of focus group discussions and national seminars. The philosophy of Pancasila which continues to be studied and practiced by teachers in the early childhood environment will foster awareness of a quality nation that can be proud of in the global arena. This is because education does not only develop the potential of senses and logic for all involved in it but also develops the potential of conscience, instinct, intuition and imagination.
A Hak Guna Usaha di Ibu Kota Nusantara: Analisis Implikasi Hukum Agraria terhadap Fungsi Sosial Tanah dan Keberlanjutan Saim Aksinuddin; Subelo Wiyono
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5774

Abstract

Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi instrumen penting dalam mendukung investasi jangka panjang guna mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, durasi panjang HGU hingga hampir dua abad menimbulkan tantangan signifikan, khususnya dalam memastikan keselarasan kebijakan ini dengan prinsip agraria nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 6 UUPA menegaskan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, yang menuntut pemanfaatan tanah untuk kepentingan masyarakat luas. Penelitian ini menganalisis implikasi hukum agraria dari pemberian HGU di IKN terhadap keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan hak masyarakat adat. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023, serta prinsip hukum agraria nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan HGU memberikan kepastian bagi investor, tetapi berpotensi menciptakan ketimpangan sosial, mengabaikan hak masyarakat adat atas tanah ulayat, dan memicu eksploitasi sumber daya alam yang merusak ekosistem. Sebagai solusi, penelitian merekomendasikan mekanisme evaluasi berkala, perlindungan hak masyarakat adat melalui konsultasi publik dan kompensasi adil, serta harmonisasi regulasi agraria. Penerapan teknologi digital juga diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Dengan kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, dan berlandaskan fungsi sosial tanah, IKN dapat menjadi simbol transformasi pembangunan nasional yang adil dan ramah lingkungan.
Co-Authors Aksinudin, Saim Rusli Subrata Saim Aksinuddin Yudi Prihartanto