Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.332
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Setia Mengabdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Muhamad Nur Afandi
Politeknik STIA LAN bandung
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PENGUATAN PENGELOLAAN BUMDES “HARTA SADESA” DI DESA KATAPANG KABUPATEN BANDUNG MELALUI MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE Muhamad Nur Afandi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v19i2.881

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan BUMDes melalui kolaborasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kolaborasi dalam pengelolaan BUMDes Harta Sadesa, menganalisis hambatan dalam pengelolaan BUMDes Harta Sadesa dan merancang model collaborative governance sebagai upaya penguatan pengelolaan BUMDes Harta Sadesa. Pemilihan BUMDes Harta Sadesa sebagai lokasi penelitian karena BUMDes Harta Sadesa menjadi salah satu BUMDes yang belum efektif di Kabupaten Bandung. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Sementara keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengelolaan BUMDes Harta Sadesa melalui kolaborasi belum efektif karena kerjasama antar pemangku kepentingan masih lemah. Lima hambatan dalam pengelolaan BUMDes berkaitan dengan manajemen strategik, pemasaran, proses produksi, sumber daya manusia dan keuangan. Berbagai hambatan tersebut dijawab dengan satu upaya untuk meningkatkan prinsip kooperatif (kerjasama) yakni melalui perancangan model collaborative governance melalui tiga tahapan, diantaranya identifikasi hambatan dan peluang (fase mendengarkan), strategi debat untuk mempengaruhi (fase dialog) dan merencanakan aksi kolaborasi (fase pilihan). Dalam tahap kedua ditambahkan pula skema kolaborasi yakni hexa helix (kolaborasi yang melibatkan enam pemangku kepentingan).
PENGUATAN PENGELOLAAN BUMDES “HARTA SADESA” DI DESA KATAPANG KABUPATEN BANDUNG MELALUI MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE Muhamad Nur Afandi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v19i2.881

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan BUMDes melalui kolaborasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kolaborasi dalam pengelolaan BUMDes Harta Sadesa, menganalisis hambatan dalam pengelolaan BUMDes Harta Sadesa dan merancang model collaborative governance sebagai upaya penguatan pengelolaan BUMDes Harta Sadesa. Pemilihan BUMDes Harta Sadesa sebagai lokasi penelitian karena BUMDes Harta Sadesa menjadi salah satu BUMDes yang belum efektif di Kabupaten Bandung. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Sementara keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengelolaan BUMDes Harta Sadesa melalui kolaborasi belum efektif karena kerjasama antar pemangku kepentingan masih lemah. Lima hambatan dalam pengelolaan BUMDes berkaitan dengan manajemen strategik, pemasaran, proses produksi, sumber daya manusia dan keuangan. Berbagai hambatan tersebut dijawab dengan satu upaya untuk meningkatkan prinsip kooperatif (kerjasama) yakni melalui perancangan model collaborative governance melalui tiga tahapan, diantaranya identifikasi hambatan dan peluang (fase mendengarkan), strategi debat untuk mempengaruhi (fase dialog) dan merencanakan aksi kolaborasi (fase pilihan). Dalam tahap kedua ditambahkan pula skema kolaborasi yakni hexa helix (kolaborasi yang melibatkan enam pemangku kepentingan).
ANALISIS SISTEMATIKA DAN KONTEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI Rizkiyana Aulia Romadona; Muhamad Nur Afandi
Setia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2022): Vol. 3, No. 1, Juni 2022
Publisher : Politeknik STIA LAN Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/setiamengabdi.v3i1.31

Abstract

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, yang disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses penyusunan RKPD Perubahan Kota Sukabumi dilakukan karena terjadi pandemi covid-19, yang menjadikan dilakukan refocusing anggaran dan penyesuaian pendapatan serta anggaran belanja yang berpengaruh terhadap capaian sasaran pembangunan tahun 2021. Perubahan RKPD tahun 2021 merupakan upaya untuk menyesuaikan belanja dengan pendapatan yang ada, dengan mempertimbangkan seluruh jenis pendapatan yang diterima baik berupa pendapatan asli daerah maupun berupa pendapatan daerah. Proses pensinergian ini berupa sebuah RKPD Perubahan yang nantinya akan menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rencana Kerja sebagai dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan (KUPA-PPAS).
PENYUSUNAN RENCANA AKSI PEMENUHAN KEBUTUHAN OKSIGEN PADA MASA PANDEMI COVID-19 OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Shinta Nur Sucianti; Muhamad Nur Afandi
Setia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2022): Vol. 3, No. 1, Juni 2022
Publisher : Politeknik STIA LAN Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/setiamengabdi.v3i1.32

Abstract

Pandemi Covid-19 menimbulkan permasalahan kesehatan di masyarakat, virus yang menyerang pernafasan ini menyebabkan seseorang yang positif Covid-19 membutuhkan oksigen sebagai penyangga kehidupan. Jawa Barat menjadi salah satu daerah tertinggi kasus Covid-19 di Indonesia, hal ini membuat kebutuhan oksigen di Jawa Barat meningkat. Fenomena ini menjadi tantangan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai instansi pengelola perencanaan pembangunan di Jawa Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyusunan rencana aksi pemenuhan kebutuhan oksigen di Jawa Barat serta untuk mengusulkan saran dalam penyusunan rencana aksi ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus dengan menggunakan metode kualitatif. Data didapatkan melalui kegiatan wawancara, observasi dan studi dokumen. Dalam menyusun rencana aksi menggunakan teori Tahapan dan Proses Perencanaan menurut Kelly dan Becker (2000). Hasil penelitian membuktikan bahwa Penyusunan Rencana Aksi Pemenuhan Kebutuhan Oksigen Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021-2025 di Jawa Barat  berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Oksigen Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat, namun terdapat kendala dalam penyusunan rencana aksi yaitu kesulitan untuk menemukan file Rencana Aksi Pemenuhan Kebutuhan Oksigen yang sudah ada sebelumnya sebagai referensi dan kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai penyusunan rencana aksi dari pegawai Bappeda sehingga dalam mengatasi permasalahan tersebut menjadikan rencana aksi pemenuhan SPM Trantibumlinmas 2021-2023 sebagai bahan referensi penyusunan rencana aksi pemenuhan kebutuhan oksigen di Jawa Barat.
Analisis Pengembangan Kompetensi Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi Anton Lugiawan; Muhamad Nur Afandi
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 7 No. 1 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v7i1.10130

Abstract

Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan profesionalisme, kinerja, dan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan implikasi strategis bagi perancangan model pengembangan kompetensi berbasis digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan analisis dokumen. Informan penelitian meliputi unsur pimpinan, pejabat struktural, dan pelaksana teknis yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi. Analisis data dilakukan secara tematik dengan triangulasi sumber, serta menggunakan perspektif teori pembelajaran digital Mark Nichols sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi ASN di BKPSDM Kota Sukabumi telah berjalan secara rutin dan memiliki landasan regulasi yang kuat, namun belum optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran dan sarana pelatihan, variasi kesiapan dan budaya belajar ASN, serta belum terintegrasinya pemetaan kompetensi berbasis gap dengan sistem perencanaan pelatihan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan kompetensi tidak cukup dilakukan melalui penambahan pelatihan, melainkan memerlukan transformasi menuju sistem pembelajaran digital yang terintegrasi, berjenjang, berbasis kebutuhan kompetensi, serta didukung oleh budaya belajar, coaching, dan mentoring internal.
Model Kinerja Pegawai Bina Mental Spiritual Bidang Kesra Dalam Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Sukabumi Eris Endarwati; Sait Abdullah; Muhamad Nur Afandi; Abdul Rahman; Teni Listiani
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 7 No. 1 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model kinerja pegawai Bina Mental Spiritual Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kota Sukabumi. Penyelenggaraan MTQ merupakan program strategis bidang keagamaan yang keberhasilannya sangat bergantung pada kinerja pegawai pengelola. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen terhadap informan yang dipilih secara purposive, melibatkan pegawai, pimpinan, serta pemangku kepentingan terkait pelaksanaan MTQ. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan penerapan triangulasi untuk menjamin kredibilitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai dipengaruhi oleh tujuh dimensi utama, yaitu kemampuan pegawai, kejelasan peran dan tanggung jawab, dukungan organisasi, sistem penghargaan, mekanisme evaluasi dan umpan balik, kesesuaian tugas dengan kompetensi, serta lingkungan kerja. Ketujuh dimensi tersebut dikelompokkan ke dalam faktor penggerak, faktor pengarah, dan faktor pendukung yang saling berinteraksi membentuk kinerja secara dinamis. Model kinerja yang dirumuskan bersifat holistik dan aplikatif, serta dapat digunakan sebagai alat diagnosis dan dasar perumusan strategi peningkatan kinerja pegawai. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan manajemen kinerja sektor publik, khususnya dalam konteks pelayanan keagamaan dan penyelenggaraan MTQ di tingkat daerah.
Strategi Peningkatan Kompetensi Kepemimpinan Ketua RT RW Di Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Watnaria Dian Utami; Sait Abdullah; Muhamad Nur Afandi; Teni Listiani
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 7 No. 2 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v7i3.10300

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis serta merumuskan strategi peningkatan kompetensi kepemimpinan Ketua RT dan RW di Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi pengelolaan administrasi yang masih manual, keterbatasan penguasaan teknologi informasi, rendahnya efektivitas komunikasi sosial, serta belum optimalnya kemampuan perencanaan strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat, termasuk kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, dilengkapi analisis tematik berdasarkan teori kompetensi kepemimpinan Robert Katz (technical skill, human skill, conceptual skill) dan analisis Fishbone untuk mengidentifikasi akar masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi ketua RT/RW relatif kuat pada aspek human skill, namun masih memerlukan penguatan pada aspek technical skill dan conceptual skill. Strategi peningkatan kompetensi disusun melalui pendekatan pengembangan SDM yang berkelanjutan, pelatihan terarah, pendampingan, serta digitalisasi administrasi. Penelitian merekomendasikan prioritas utama pada peningkatan kemampuan konseptual (perencanaan strategis), diikuti peningkatan keterampilan teknis berbasis teknologi, serta penguatan komunikasi partisipatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas kepemimpinan lingkungan.
Strategi Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi Kholil Al Laatif; Muhamad Nur Afandi
Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Vol. 7 No. 4 (2026): Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)
Publisher : Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/msej.v7i4.10945

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat motivasi kerja pegawai serta faktor-faktor yang memengaruhinya berdasarkan teori Two-Factor Herzberg, khususnya faktor motivator dan hygiene, serta hubungannya dengan kinerja individu pegawai di BKPSDM Kota Sukabumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain sequential explanatory, yaitu pengumpulan data kuantitatif terlebih dahulu melalui kuesioner kepada 34 pegawai, kemudian dilanjutkan dengan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen sebagai bentuk triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor motivator memiliki pengaruh dominan terhadap motivasi kerja pegawai, terutama pada aspek achievement dan recognition yang mampu meningkatkan semangat kerja, rasa bangga, serta keterlibatan dalam penyelesaian tugas. Pegawai cenderung lebih termotivasi ketika hasil kerja diakui, diberikan kepercayaan, serta memperoleh penghargaan baik secara formal maupun informal. Sementara itu, faktor hygiene seperti hubungan antarpegawai, kualitas supervisi, kebijakan organisasi, kondisi kerja, kompensasi, dan keamanan kerja berperan penting dalam menjaga kenyamanan kerja serta mencegah munculnya ketidakpuasan. Temuan kualitatif juga mengonfirmasi bahwa lingkungan kerja yang harmonis, komunikasi yang terbuka, serta dukungan pimpinan menjadi faktor penting dalam mempertahankan motivasi kerja pegawai. Secara keseluruhan, motivasi kerja tidak hanya ditentukan oleh faktor intrinsik, tetapi juga oleh faktor ekstrinsik yang saling melengkapi. Dengan demikian, organisasi perlu mengintegrasikan strategi peningkatan sistem penghargaan, penguatan manajemen kinerja, perbaikan hubungan kerja, serta optimalisasi kebijakan dan fasilitas kerja agar motivasi dan kinerja pegawai dapat meningkat secara optimal dan berkelanjutan.
Co-Authors Abdul Rahman Anton Lugiawan Eris Endarwati Kholil Al Laatif Rizkiyana Aulia Romadona Sait Abdullah Shinta Nur Sucianti Teni Listiani Watnaria Dian Utami