Muhamad Nur Afandi
Politeknik STIA LAN bandung

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENGUATAN PENGELOLAAN BUMDES “HARTA SADESA” DI DESA KATAPANG KABUPATEN BANDUNG MELALUI MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE Muhamad Nur Afandi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v19i2.881

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan BUMDes melalui kolaborasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kolaborasi dalam pengelolaan BUMDes Harta Sadesa, menganalisis hambatan dalam pengelolaan BUMDes Harta Sadesa dan merancang model collaborative governance sebagai upaya penguatan pengelolaan BUMDes Harta Sadesa. Pemilihan BUMDes Harta Sadesa sebagai lokasi penelitian karena BUMDes Harta Sadesa menjadi salah satu BUMDes yang belum efektif di Kabupaten Bandung. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Sementara keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengelolaan BUMDes Harta Sadesa melalui kolaborasi belum efektif karena kerjasama antar pemangku kepentingan masih lemah. Lima hambatan dalam pengelolaan BUMDes berkaitan dengan manajemen strategik, pemasaran, proses produksi, sumber daya manusia dan keuangan. Berbagai hambatan tersebut dijawab dengan satu upaya untuk meningkatkan prinsip kooperatif (kerjasama) yakni melalui perancangan model collaborative governance melalui tiga tahapan, diantaranya identifikasi hambatan dan peluang (fase mendengarkan), strategi debat untuk mempengaruhi (fase dialog) dan merencanakan aksi kolaborasi (fase pilihan). Dalam tahap kedua ditambahkan pula skema kolaborasi yakni hexa helix (kolaborasi yang melibatkan enam pemangku kepentingan).
PENGUATAN PENGELOLAAN BUMDES “HARTA SADESA” DI DESA KATAPANG KABUPATEN BANDUNG MELALUI MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE Muhamad Nur Afandi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v19i2.881

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan BUMDes melalui kolaborasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kolaborasi dalam pengelolaan BUMDes Harta Sadesa, menganalisis hambatan dalam pengelolaan BUMDes Harta Sadesa dan merancang model collaborative governance sebagai upaya penguatan pengelolaan BUMDes Harta Sadesa. Pemilihan BUMDes Harta Sadesa sebagai lokasi penelitian karena BUMDes Harta Sadesa menjadi salah satu BUMDes yang belum efektif di Kabupaten Bandung. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Sementara keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengelolaan BUMDes Harta Sadesa melalui kolaborasi belum efektif karena kerjasama antar pemangku kepentingan masih lemah. Lima hambatan dalam pengelolaan BUMDes berkaitan dengan manajemen strategik, pemasaran, proses produksi, sumber daya manusia dan keuangan. Berbagai hambatan tersebut dijawab dengan satu upaya untuk meningkatkan prinsip kooperatif (kerjasama) yakni melalui perancangan model collaborative governance melalui tiga tahapan, diantaranya identifikasi hambatan dan peluang (fase mendengarkan), strategi debat untuk mempengaruhi (fase dialog) dan merencanakan aksi kolaborasi (fase pilihan). Dalam tahap kedua ditambahkan pula skema kolaborasi yakni hexa helix (kolaborasi yang melibatkan enam pemangku kepentingan).
ANALISIS SISTEMATIKA DAN KONTEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI Rizkiyana Aulia Romadona; Muhamad Nur Afandi
Setia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2022): Vol. 3, No. 1, Juni 2022
Publisher : Politeknik STIA LAN Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/setiamengabdi.v3i1.31

Abstract

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, yang disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses penyusunan RKPD Perubahan Kota Sukabumi dilakukan karena terjadi pandemi covid-19, yang menjadikan dilakukan refocusing anggaran dan penyesuaian pendapatan serta anggaran belanja yang berpengaruh terhadap capaian sasaran pembangunan tahun 2021. Perubahan RKPD tahun 2021 merupakan upaya untuk menyesuaikan belanja dengan pendapatan yang ada, dengan mempertimbangkan seluruh jenis pendapatan yang diterima baik berupa pendapatan asli daerah maupun berupa pendapatan daerah. Proses pensinergian ini berupa sebuah RKPD Perubahan yang nantinya akan menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rencana Kerja sebagai dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan (KUPA-PPAS).
PENYUSUNAN RENCANA AKSI PEMENUHAN KEBUTUHAN OKSIGEN PADA MASA PANDEMI COVID-19 OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Shinta Nur Sucianti; Muhamad Nur Afandi
Setia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2022): Vol. 3, No. 1, Juni 2022
Publisher : Politeknik STIA LAN Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/setiamengabdi.v3i1.32

Abstract

Pandemi Covid-19 menimbulkan permasalahan kesehatan di masyarakat, virus yang menyerang pernafasan ini menyebabkan seseorang yang positif Covid-19 membutuhkan oksigen sebagai penyangga kehidupan. Jawa Barat menjadi salah satu daerah tertinggi kasus Covid-19 di Indonesia, hal ini membuat kebutuhan oksigen di Jawa Barat meningkat. Fenomena ini menjadi tantangan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai instansi pengelola perencanaan pembangunan di Jawa Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyusunan rencana aksi pemenuhan kebutuhan oksigen di Jawa Barat serta untuk mengusulkan saran dalam penyusunan rencana aksi ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus dengan menggunakan metode kualitatif. Data didapatkan melalui kegiatan wawancara, observasi dan studi dokumen. Dalam menyusun rencana aksi menggunakan teori Tahapan dan Proses Perencanaan menurut Kelly dan Becker (2000). Hasil penelitian membuktikan bahwa Penyusunan Rencana Aksi Pemenuhan Kebutuhan Oksigen Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021-2025 di Jawa Barat  berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Oksigen Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat, namun terdapat kendala dalam penyusunan rencana aksi yaitu kesulitan untuk menemukan file Rencana Aksi Pemenuhan Kebutuhan Oksigen yang sudah ada sebelumnya sebagai referensi dan kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai penyusunan rencana aksi dari pegawai Bappeda sehingga dalam mengatasi permasalahan tersebut menjadikan rencana aksi pemenuhan SPM Trantibumlinmas 2021-2023 sebagai bahan referensi penyusunan rencana aksi pemenuhan kebutuhan oksigen di Jawa Barat.