Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.014
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AS-SÂIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA ISLAM/SIYASAH) Al Ahkam VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Journal Evidence Of Law AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin West Science Social and Humanities Studies MARAS : Jurnal Penelitian Multidisplin Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Ilmiah Nusantara Rechtsvinding Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara
Dede Ika Murofikoh
Universitas Pamulang
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
KESADARAN BELA NEGARA TERHADAP LINGKUNGAN MELALUI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM Dede Ika Murofikoh
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 12, No 3 (2022): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v12i3.1880

Abstract

Kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia beragam, mulai dari tanah longsor, banjir, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan kebakaran hutan. Kerusakan ini terjadi akibat ulah manusia yang tidak memiliki kesadaran cinta tanah air untuk menjaga lingkungannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang pentingnya peran dan pengawasan oleh masyarakat dalam menjaga dan mendukung terlaksananya penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan menelusuri hukum yang berlaku di dalam undang-undang baik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hukum lingkungan, bela negara, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan. Diperoleh hasil bahwa masyarakat atau warga yang tinggal di suatu tempat (lingkungan) dapat berperan aktif dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Secara aktif dilakukan dengan pengawasan terhadap kebijakan dan aturan, serta pengelolaan terhadap lingkungan hidup oleh pemerintah yang ada di sekitar pemukiman. Hasil pengawasan dan temuan-temuan dapat disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada aparat pemerintah yang berkepentingan seperti individu, kelompok, sumbangan pemikiran, saran, ide atau yang bersifat membangun, baik secara langsung maupun melalui media massa sehingga penegakan hukuman dilakukan. Masyarakat perlu menyadari perannya yang begitu penting dalam menjaga lingkungan. Kesadaran bela negara oleh masyarakat atau warga negara terhadap lingkungan hidup pada hakikatnya adalah secara sadar dan aktif mencintai tanah airnya. Memiliki kesadaran akan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus menyesuaikan dan memberikan perhatian serius terhadap aspek lingkungan dan menindak tegas setiap pelaku yang tidak memperhatikan pengelolaan lingkungan dengan baik..
Perbandingan Ideologi Negara Indonesia dengan Arab Saudi Dede Ika Murofikoh; Dini Inasyah Alfaridah; Novita
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.007 KB)

Abstract

Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 merupakan negara hukum yang berpedoman kepada ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup bernegara, eksistensi Pancasila adalah suatu pencapaian yang nyata dalam tegaknya negara hukum sebagai landasan idiologi bagi Indonesia. Gagasan politik yang tertuang di dalam Pancasila merupakan rumusan solutif dan sempurna. Sedangkan di negara Arab Saudi ideologi mazhab Wahhabi yang selanjutnya menjadi dasar legitimasi kekuasaan dan pengembangan pengaruh pemerintah keluarga Al-Saud di semenanjung jazirah Arab. Metode penelitian dalam artikel ini yang digunakan ialah metode deskriptif analitis, metode deskriptif analitis pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah dari sumber data, menelaah pemasalahan dengan berperdoman pada data sekunder seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil dari penelitian dalam jurnal ini ialah ideologi negara Indonesia telah termaktub dalam UUD 1945 yaitu Pancasila yang berfungsi memberikan arah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan, sedangkan Arab Saudi adalah negeri dimana Wahabi lahir dan tumbuh menjadi idiologi yang besar dan menaungi segenap kebijakan yang dilahirkan di negara kerajaan tersebut. Arab Saudi juga menjadi gerbong utama yang menggerakkan penyebaran paham Wahabisme.
CONTRIBUTION OF ISLAMIC LAW IN REGIONAL REGULATION OF TANGERANG CITY NUMBER 8 OF 2005 CONCERNING PROHIBITION OF PROSTITUTION Murofikoh, Dede Ika; Pamula, Fauzi Rahmat; Mariana, Mariana
VARIA HUKUM Vol 6, No 1 (2024): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v6i1.21553

Abstract

Today the development of disobedience in people's lives is increasing and rampant. Disobedience is very varied, including theft, selling liquor, drugs, beheading, human trafficking to prostitution and adultery. Besides this, the Tangerang city government responded by issuing Regional Regulation No. 8 of 2005 concerning the prohibition of prostitution. The data used in this study is secondary data and the type of research is descriptive. The method used in this study is a normative juridical approach. Prostitution is an insult to human dignity, especially women. Therefore, the Qur'an and the hadith of the Prophet Muhammad, which are the main sources of Islamic law, both have forbidden adultery and prostitution.Dewasa ini perkembangan kemaksiatan dalam kehidupan masyarakat semakin meningkat dan merajalela. Kemaksiatan yang terjadi sangat beragam, mulai dari pencurian, menjual minuman keras, narkoba, pembegalan, perdagangan manusia hingga prostitusi dan perzinahan. Disamping itu, pemerintah kota Tangerang meresponnya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2005 tentang larangan pelacuran. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pelacuran merupakan suatu penghinaan terhadap martabat manusia, khususnya perempuan. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber utama hukum Islam, keduanya telah mengharamkan perzinahan dan pelacuran.
Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut Murofikoh, Dede Ika; Pamula, Fauzi Rahmat
Al Ahkam Vol. 19 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v4i2.9561

Abstract

Enforcement of environmental law is an act or process of coercion to comply with the law based on statutory regulations. One of the laws and regulations in which there are rules regarding environmental law enforcement is Government Regulation 26/2023 concerning the Management of Sedimentation Products at Sea. In enforcing environmental law, administrative sanctions alone are not enough, there must be civil and criminal sanctions, moreover, the damage and pollution done to the environment is quite severe and cannot be recovered. This study examines the lack of sanctions in the form of civil and criminal in Government Regulation 26/2023. Using normative research methods the authors find that in enforcing environmental law there must be civil sanctions, especially criminal ones, the use of criminal sanctions as a premium medium can be applied in enforcing environmental law if damage The damage caused is quite heavy and restoration of the damaged environment is difficult to do, especially sea sand which is a non-renewable natural resource discussed in Government Regulation 26/2023. Enforcement of environmental law is important to do for the continuity and welfare of human life and living things other.
CONTRIBUTION OF ISLAMIC LAW IN REGIONAL REGULATION OF TANGERANG CITY NUMBER 8 OF 2005 CONCERNING PROHIBITION OF PROSTITUTION Murofikoh, Dede Ika; Pamula, Fauzi Rahmat; Mariana, Mariana
VARIA HUKUM Vol. 6 No. 1 (2024): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v6i1.21553

Abstract

Today the development of disobedience in people's lives is increasing and rampant. Disobedience is very varied, including theft, selling liquor, drugs, beheading, human trafficking to prostitution and adultery. Besides this, the Tangerang city government responded by issuing Regional Regulation No. 8 of 2005 concerning the prohibition of prostitution. The data used in this study is secondary data and the type of research is descriptive. The method used in this study is a normative juridical approach. Prostitution is an insult to human dignity, especially women. Therefore, the Qur'an and the hadith of the Prophet Muhammad, which are the main sources of Islamic law, both have forbidden adultery and prostitution.Dewasa ini perkembangan kemaksiatan dalam kehidupan masyarakat semakin meningkat dan merajalela. Kemaksiatan yang terjadi sangat beragam, mulai dari pencurian, menjual minuman keras, narkoba, pembegalan, perdagangan manusia hingga prostitusi dan perzinahan. Disamping itu, pemerintah kota Tangerang meresponnya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2005 tentang larangan pelacuran. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pelacuran merupakan suatu penghinaan terhadap martabat manusia, khususnya perempuan. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber utama hukum Islam, keduanya telah mengharamkan perzinahan dan pelacuran.
PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI INSTRUMEN PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Sugiarto, Refania Varetta; Murofikoh, Dede Ika; Sandi, Mochamad
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 8 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Agustus 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/9msbet72

Abstract

Higher Education Dharma. When the function of both instructors and students is integral to the nature of the activity. It is believed that via participating in PKM (Community Service activities), professors, students, and members of the community will work together in harmony to raise awareness of the community's unique needs. The goal of the government, as well as regional, sub-district, and village administrations, is to ensure that all citizens are treated fairly when applying for and receiving population documentation via the implementation of the Population Administration Services system. Observation, interviews, and documentation are the main tools for gathering information in this qualitative descriptive research method. Population administration services grounded on good governance principles are essential to enhancing the quality of public services. This is driven by the need for public service providers in population administration services that exhibit excellent governance, as well as the societal aspirations for quality public services during this decentralization age.
Dialektika Demokrasi dan Hukum: Analisis Putusan PN Serang No 228/Pid.B/2025/Pn SRG dalam Kasus Unjuk Rasa Warga Padarincang terhadap PT Sinar Ternak Sejahtera Elisa, Elisa; Riyadi, Hendi; Rohmatullah, Rohmatullah; Rusmana, Rian; Murofikoh, Dede Ika
MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 3 No. 4 (2025): MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin, Desember 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/maras.v3i4.1360

Abstract

. Menganalisis secara kritis hubungan antara demokrasi dan penegakan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG yang memidanakan warga Desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang, atas aksi protes terhadap PT Sinar Ternak Sejahtera (STS). Aksi warga yang menolak dampak pencemaran dari aktivitas perusahaan ditafsirkan sebagai kekerasan bersama berdasarkan Pasal 170 KUHP, tanpa memperhatikan konteks sosial dan ekologis yang melatarbelakanginya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan analisis kualitatif deskriptif, melalui telaah terhadap putusan pengadilan, undang-undang terkait, serta literatur hukum dan demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan demokrasi substantif dan keadilan ekologis, karena mengabaikan dugaan pelanggaran UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan oleh pihak korporasi. Tindakan warga seharusnya dipahami sebagai bentuk ekspresi demokratis dan ekologis yang dijamin oleh Pasal 28E dan 28H UUD 1945, bukan semata pelanggaran hukum pidana.
Analisis Yuridis Terhadap Praktik Penagihan Koperasi Simpan Pinjam yang Bersifat Intimidatif dan Melanggar Hak Anggota Fai Nababan Fransisco; Farhan Akbar; Indra Suhendra; Muhammad Farrel Brastama; Dede Ika Murofikoh
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 1 No. 12 (2025): Menulis - Desember
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v1i12.833

Abstract

Koperasi adalah suatu badan usaha lembaga keuangan non-bank yang berbadan hukum yang bertujuan untuk membantu masyarakat dengan memberikan pinjaman uang untuk kebutuhan sehari-hari dengan melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penagihan KSP yang bersifat intimidatif ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang berfokus pada pengkajian hukum yang mengatur hubungan antara KSP dan anggota serta perlindungan hukum bagi anggota yang dirugikan akibat praktik penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara KSP dan anggotanya didasarkan pada perjanjian pinjaman yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Praktik penagihan yang dilakukan secara intimidatif bertentangan dengan prinsip koperasi serta melanggar ketentuan hukum perdata, pidanam dan administratif. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum dan pengawasan tegas guna mejamin perlindungan hukum bagi Kanggota koperasi serta KSP menjalankan penagihan sesuai dengan nilai kekeluargaan dan ketentuan perundang-undangan.
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1214/PDT.G/2023/PA.SRG. GUGATAN HAK ASUH ANAK YANG JATUH ANAK PADA SUAMI Prasetyo S., Pukka Dean; Wahyuni, Friska; Wulandari, Ayu; Fatimahtuzzahro; Murofikoh, Dede Ika
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2555

Abstract

Divorce is a legal event that not only completes the marital relationship, but also has major consequences for children, especially in terms of determining who has the right to take care of them. Generally, in accordance with Article 105 letter (a) of the Compilation of Islamic Law (KHI), custody of children who have not yet mumayyiz is held by the mother. However, this rule is not absolute and must still take into account the best principles for the child. This study aims to analyze the division of custody of minors to fathers after divorce and explore legal considerations from the Panel of Judges in Decision Number 1214/Pdt. G/2023/PA. Srg who decides custody is given to the father. This study conducts a juridical-normative research method with an approach to laws and regulations, conceptual, and case studies. Data was collected through a literature review on regulations, a compilation of Islamic Law, and an analysis of court decisions. The findings of this study show that custody can be given to fathers if there is strong evidence that the mother is unable to carry out responsibilities in parenting, both physically, morally, emotionally, and economically. In this situation, the Board of Judges evaluated that the mother's living conditions were inadequate, there was neglect in parenting because children were often left to elderly grandmothers, and lack of attention due to a new marriage. Meanwhile, fathers are proven to have better housing stability, financial support, and parenting commitments. The Board of Judges makes decisions based on the principles of maslahah, the best interests of the child, and alignment with Article 3 of the Convention on the Rights of the Child.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENJUAL ATAS PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH YANG SERTIFIKATNYA DIJAMINKAN DI BANK TANPA PEMBERITAHUAN KEPADA PEMBELI Insyirah, Fioletta Izzah; Hasanah, Uswatun; Umar, Muhamad Abdul; Sullaiman, Mochamad; Murofikoh, Dede Ika
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2556

Abstract

There is a problem of the seller's legal responsibility in the house sale and purchase agreement when the title certificate is pledged to the bank without informing the buyer. This research is based on the Civil Code (KUHPerdata) and Law Number 4 of 1996 concerning the Rights of Dependents. Secretly mandating certificates is considered a violation of the principle of good faith, as stipulated in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code, and contrary to Article 10 paragraph (1) of the Law on the Rights of Dependents which forces transparency and registration of the rights of dependents. This study uses a normative juridical method with a legislative approach, decision analysis, and academic literature review. The results of the study stated that sellers can be subject to civil liability based on the principle of default or unlawful acts because the object of sale and purchase is no longer free from the burden of dependents. The Supreme Court's Decision Number 751 PK/Pdt/2019 shows that buyers who have fulfilled their obligations under the Sale and Purchase Agreement (PPJB) continue to suffer losses due to certificates that are pledged without a permit, so that the process of the Deed of Sale and Purchase (AJB) is hampered and has the potential to be auctioned. Analysis from various studies, such as the work of Martha & Fadillah (2020), Nursanti & Fadjriani (2021), and Jennis (2022), confirms that non-disclosure related to dependent rights violates the principles of transparency and protection for buyers. This study concludes that increased legal supervision and education in property transactions is needed to prevent the misuse of certificates and ensure good legal protection for buyers.
Co-Authors Adit Onisyah Saputra Ahmad Ali Abdun Nasihi Andhyka, Shandy Ayu Wulandari Bintang Al Nasha Chahya Naila Nisfu Kurnia Dini Inasyah Alfaridah Diny Khalisha Salsabila Elisa Elisa Fai Nababan Fransisco Farhan Akbar Fatimahtuzzahro Fauzi Rahmat Pamula Fitri Dian AL Aufa Ghifari, Zaki Indah Ayu Wulandari Indra Suhendra Insyirah, Fioletta Izzah Intan Berliana Laurel Maulana Royhan Mariana Mariana Muasa Saputra Muhamad Zacky Wiby Piandy Muhammad Faizzar Rachman Muhammad Farrel Brastama Novita Prasetya, Dandi Tri Prasetyo S., Pukka Dean Resa Sinta Restu Gusti Monitasari Riyadi, Hendi Rocky Alexsandro Oktamora Manurung Rohmatullah, Rohmatullah Rusmana, Rian Sandi, Mochamad Saputra, Resa Adi Sugiarto, Refania Varetta Sullaiman, Mochamad Umar, Muhamad Abdul Uswatun Hasanah Wahyuni, Friska Yarfis Andika