Frangky Suleman
Institut Agama Islam Negeri Manado

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penghulu dan Angka Kreditnya dalam Pencatatan Isbat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu Suparmo Saleh; Frangky Suleman; Zakiyuddin Abdul Adhim
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol 2, No 2 (2022)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajifl.v2i2.2170

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang penghulu, angka kredit serta problematikanya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung. Kecukupan angka kredit menjadi salah satu syarat mutlak dalam kenaikan pangkat dan jabatan dari penghulu bersangkutan. Sandaran aturan yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan tugasnya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu. Salah satu kegiatan yang diharapkan mampu mengumpulkan puing-puing angka kredit adalah melalui pencatatan pernikahan hasil isbat nikah dari Pengadilan Agama. Padahal di tengah-tengah kehidupan masyarakat muslim masih cukup banyak ditemukan peristiwa pernikahan yang hanya memperhatikan keabsahaan dari aspek keagamaan saja tanpa memperhatikan amanat Pasal 2 ayat 2 dari UU Perkawinan. Bila syarat dan rukun nikah telah terpenuhi maka mereka merasa cukup. Ini terbukti masih banyaknya permohonan pencatatan isbat nikah yang diajukan ke KUA. Tentu hal itu harus dianalisa kembali agar semua pihak dapat memahaminya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas penghulu dan angka kreditnya dalam pencatatan isbat nikah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan pernikahan melalui isbat nikah tidak termaktub dalam Permenpan-RB di atas. Oleh sebab itu, pencatatan isbat nikah di KUA dianggap tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk membantu pihak Pengadilan Agama dan masyarakat yang berkepentingan agar legalitas perkawinan mereka dilindungi oleh negara, tanpa melihat kepangkatan dari penghulu yang tidak memiliki tugas tambahan.
Dynamics of Mabims Criteria in Preliminary Determination of Kamariyah: Maqasid Syariah Analysis of Accuracy and Istbat Session Decisions Frangky Suleman; Misbah Khusurur; Bashori Alwi; Muhajir
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6209

Abstract

MABIMS is a method and concept in determining the initial Kamariyah and producing a decision, the Isbat session held by the Ministry of Religion plays an important role in this process where this paper will analyze the determination with a focus on the accuracy and decisions taken from the Isbat session, through the Maqasid as-Shariah approach. This research explores how the MABIMS criteria can fulfill Sharia objectives in maintaining the benefit of the people. This analysis includes an evaluation of the hisab and rukyat used, as well as their implications for the unity of Muslims in the Southeast Asia Region. The results of this research show that even though there are differences in views, the maqasid as-syariah approach can be a basis for reaching more accurate and widely accepted decisions. The method used in analyzing legally a determination made by the state, this approach is used that the initial determination of kamariyah in Indonesia is a complex process involving various aspects of law and regulation. So from the study it can be concluded that the policy of the state leader is something that has been thought about for the benefit of many people with the principle of fiqh rules, namely: tassharuf al-imam ala arra'iyyah manuthu bil mashlahah.