Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam (KAHPI) Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam
Najikha Akhyati
Universitas Pamulang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
RIBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN FATWA MUI Abdulloh Abdulloh; Najikha Akhyati
Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam (KAHPI) Vol 4, No 2 (2022): KAJIAN AGAMA, HUKUM DAN PENDIDIKAN ISLAM
Publisher : Lembaga Kajian Keagamaan Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/kahpi.v4i2.p135 - 148.27840

Abstract

Riba merupakan bagian jual beli yang di larang oleh Allah sejak zaman Nabi Muhammad SAW, riba telah ada sejak zaman jahiliah yang secara ekonomi telah digunakan pemilik modal untuk mengeksploitasi orang miskin demi  mendapatkan keuntungan sebesar besarnya dan sebanyak banyaknya. Dalam era modern muncul usaha perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Mencermati hal itu perlu dianalisis pandangan ulama ahli Fiqh mengenai riba dan apakah bunga bank identik dengan riba atau bukan. Dalam kaitan ini semua ulama sepakat bahwa riba yang dipraktekkan di masa klasik diharamkan karena adanya unsur eksploitasi yang menimbulkan kezaliman dari pemilik modal kepada peminjam. Sebab itu mayoritas ulama menganggap bunga bank identik dengan riba. Di Indonesia tentang riba sudah dijeaskan di Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga bank dikeluarkan untuk memajukan atau menaikkan pamor bank syariah agar masyarakat beralih kepada bank syariah dan meninggalkan bank konvensional. Keywords: riba, hukum  Islam, fatwa MUI
ANALISIS FATWA DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PENGEMBALIAN BARANG DENGAN UANG TUNAI DALAM PAKET Siti Nurjanah; Najikha Akhyati
Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 8 No 1 (2025): Syar'ie
Publisher : Institut Binamadani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/syarie.v8i1.746

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai analisis fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli terhadap pengembalian barang dengan uang tunai di dalam paket. Penelitian ini bertujun untuk mengetahui prosedur pengembalian barang dengan benar pada marketplace shopee dan untuk mengetahui penjelasan fatwa terkait dengan pengembalian barang dengan uang tunai di dalam paket pada proses jual beli. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan, dengan bersumber dari data primer berupa hasil wawancara dengan pengguna marketplace shopee dan didukung sumber data sekunder yang mana sumbernya dari buku, jurnal, skripsi, surat kabar penelitian-penelitian lainnya. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara, metode analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembalian barang berupa uang di dalam paket pada marketplace shopee dalam ketentuan fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan jika setiap akad jual beli haruslah memenuhi rukun dan syaratnya, maka hal ini menunjukkan tidak terpenuhinya ketentuan pada shigat al-’aqad bahwa akad jual beli harus di nyatakan jelas dan dapat di mengerti namun pada praktiknya pembeli tidak mendapatkan kejelasan mengenai informasi pemberian barang dan pada Mutsman/ Mabi’ harus berwujud, pasti/ tentu dan dapat diserahterimakan pada saat akad jual beli dilakukan. Namun pada praktiknya barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai yakni pembeli menerima uang di dalam paket. Dapat disimpulan bahwa masih ditemukan adanya penjual yang tidak mengikuti aturan tentang syarat ketentuan dan kebijakan permohonan pengembalian dana atau barang pada marketplace shopee, terkait pengembalian barang dengan uang tunai di dalam paket tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak memenuhi ketentuan fatwa DSN MUI No.110/IX/2017 tentang akad jual beli.
The Transformation of Zakat in Indonesia: Integrating Religious Obligation and State Responsibility in Pursuit of Economic Justice Restia Gustiana; Najikha Akhyati; Maria Ulfa
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v9i1.18528

Abstract

This research aims to analyze the regulation of zakat in the Indonesian legal system as well as evaluate its implementation as an instrument of community economic justice, by examining the balance between religious obligations and the role of the state in the management of zakat. The research uses normative-empirical approach with descriptive-qualitative analysis method. Primary data is obtained from the study of Law No. 23/2011 on Zakat Management, its derivative regulations, and court decisions related to zakat disputes. Secondary data include reports of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS), scientific articles, and previous research on the effectiveness of zakat in economic development. Data collection is done through document study and literature review. Data analysis uses content analysis of zakat regulations and policies to identify gaps between theory and practice. The results show that zakat regulation in Indonesia has provided strong legal legitimacy, but its implementation still faces obstacles such as institutional fragmentation between BAZNAS and LAZ. Religiously, there is still low compliance of Muslim society to give zakat. In addition, Zakat has the potential to be an effective economic redistribution tool, but its distribution has not been optimal in reducing social inequality. The role of the state in supervision and standardization of zakat management needs to be strengthened to ensure transparency and accountability. This study concludes that the integration of religious obligation and state responsibility in zakat regulation has not fully achieved the goal of economic justice, so more progressive policy reforms are needed.
Urgensi Pencabutan Label Halal pada Produk Terafiliasi Israel: Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Najikha Akhyati
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/qgzmj825

Abstract

Artikel ini membahas urgensi pencabutan label halal terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel dalam perspektif hukum Islam dan ditinjau berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 83 Tahun 2023 tentang Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa tersebut menegaskan bahwa mendukung perjuangan Palestina adalah kewajiban moral dan keagamaan umat Islam, serta menyatakan haram mendukung pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu agresi Israel, termasuk melalui transaksi ekonomi. Dalam konteks ini, produk terafiliasi Israel meskipun memenuhi syarat kehalalan zat dan proses, dinilai tidak layak menyandang label halal karena bertentangan dengan prinsip maslahah dan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Melalui pendekatan normatif dan yuridis, artikel ini mengkaji peran otoritas sertifikasi halal serta landasan hukum dalam mengaitkan aspek spiritualitas, etika konsumsi, dan solidaritas kemanusiaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pencabutan label halal atas produk-produk tersebut bukan hanya relevan secara fiqhiyyah, tetapi juga mendesak sebagai bentuk implementasi nyata dari prinsip al-wala’ wa al-bara’, serta sebagai upaya strategis menekan dominasi ekonomi Israel. Dengan demikian, perlunya peninjauan ulang terhadap standar sertifikasi halal menjadi bagian penting dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
Co-Authors Abdulloh Abdulloh Maria Ulfa Restia Gustiana Restia Gustiana Siti Nurjanah