Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Visi Sosial Humaniora Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Samuel Situmorang
Universitas HKBP Nommensen
Arts Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Syarat Sahnya Suatu Jual-Beli Online Pada Perjanjian/ Kontrak Elektronik Di Indonesia Samuel Situmorang
Visi Sosial Humaniora Vol. 3 No. 2 (2022): Visi Sosial Humaniora: Edisi Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/vsh.v3i2.1115

Abstract

The development of technology is very fast and has resulted in social change at this time. Bassicly, social change arise because humans are dynamic to fullfil needs. Before the advent of the internet, sellers and buyers could only trade in conventional markets. Now, internet has become a place for sellers to offer products and can be seen and purchased directly by buyers. Sellers and buyers meet via internet and carry out electronic commerce activities. Laws are fast in responding to technological developments can certainly result in strong regulations in the field of electronic information and transaction. Electronic contract is an agreement made through the electronic systems. Every agreement in Indonesian law requires certain conditions to be valid. The conditions that are required for the validity of agreements in Indonesian laws are something to discussed in relation to development of technology electronic information and transactions. Keywords: Cyberlaw, E-Commerce, E-Contract.
Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut : (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst) Carmelita Pardede; Herlina Manullang; Samuel Situmorang
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.900

Abstract

Maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut oleh Pegawai Negeri melalui penyalahgunaan kewenangan jabatan menimbulkan kerugian keuangan negara serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan melemahkan integritas penyelenggaraan negara. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana pertanggungjawaban pidana pegawai negeri terhadap tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst; dan (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa telah terpenuhi karena terbukti secara sengaja terlibat dalam pengumpulan dana non-budgeter tanpa dasar hukum yang sah. Perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, tanpa adanya alasan pembenar. Putusan hakim didasarkan pada alat bukti sah dan keyakinan hakim.
Co-Authors Carmelita Pardede Herlina Manullang