Muhammad Ali Massyhury
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementation of One-Stop Services Policy (PTSP) in North Jakarta City, DKI Jakarta Province Mary Ismowati; Ahmad Hidayat Rahadian; Muhammad Ali Massyhury; Muhammad Rafi Suryadi
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v10i2.16477

Abstract

The aim of the study was to obtain a formulation of the implementation of the One-Stop Services Policy (PTSP) in the North Jakarta Administrative City, namely the implementation of Perda No. 12 of 2013, and the Implementation of Presidential Regulation No. 91 of 2017 concerning the acceleration of ease of doing business through the implementation of an information technology-based licensing system (OSS). The research method used a qualitative approach by conducting interviews with a number of informants to determine the conditions and phenomena of the implementation of PTSP policies in North Jakarta. The research involved two research members from students in the framework of thesis research. The results of the research show that implementers have understood their duties and functions, but in the smooth running of their duties, they are constrained by a lack of human resources both in quantity and quality, support for information technology equipment that is not up to date, including the availability of information technology personnel at the district and sub-district levels. Then the OSS policy according to PP No. 24/2018 has not been fully effective, because it has not been fully integrated with the existing licensing system in PM-PTSP DKI Jakarta, namely JakEVO. The main obstacle to policy implementation, namely in terms of human resources, employee status has not been transferred to functional positions so that it affects career ranks and motivation. In addition, there is no HR competency standard for services, for online system services are not implemented according to target. The solution to overcome the obstacles conceptually has not been done.
Implementasi Kebijakan PTSP di Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kota Jakarta Utara Ahmad Hidayat Rahadian; Munir Saputra; Muhammad Ali Massyhury
Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Vol 10, No 1: Maret 2023
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/reformasi.v10i1.2990

Abstract

Penelitian ini untuk bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PMPTSP) Kota Administrasi Jakarta Utara serta hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Wawancara, Observasi dan Studi Pustaka dengan 5 orang informan kunci, 1 orang informan ahli dan 3 orang informan biasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PMPTSP) Kota Administrasi Jakarta Utara terlaksana dengan baik. Namun dalam beberapa proses pelayanan masih melibatkan instansi lain untuk memproses perizinian, hal tersebut diakibatkan oleh kekurangan komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan dan belum memahami secara teknis proses pelayanan dikarenakan terjadinya rotasi pegawai, hambatan lainnya yaitu belum tersedianya sinkronisasi dalam proses pelayanan perizinan secara daring (online) antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Upaya dalam mengatasi hambatan yaitu melakukan bimbingan dengan metode transfer knowledge. Melakukan mutasi Sumber Daya Manusia (SDM) antar Satuan Pelaksana di Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Utara.