Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMBUANGAN SAMPAH LAUT OLEH KAPAL TANKER DARI PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA Semuel Dumak Parerungan
Jurnal Maritim Malahayati Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Maritim Malahayati
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Politeknik Pelayaran Malahayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.84 KB)

Abstract

The state wants the protection of the marine environment through the ratification of various international conventions such as the International Convention for the Prevention of Pollution from the Ship (hereinafter referred to as MARPOL). ), which regulates the port authority, in this case the role of the harbormaster in upholding the sea due to oil pollution by tankers as stipulated in the 1982 Marine Law which stipulates that law enforcement against perpetrators of marine environmental pollution must be carried out. out by flag states (flag countries), port states and coastal states as stipulated by Articles 213-220 of the 1982 Law of the Sea Convention. Marine pollution can also be the result of ship operations and or ship accidents, whether intentional or unintentional, however due to pollution The sea has a very broad impact on all life both in the sea and on land that is affected by pollution. The research method used is qualitative. Data collection techniques using interviews, observation and literature review. Data validity using triangulation. The data analysis technique uses an interactive model of qualitative analysis. The conclusion of this study, Indonesian positive law, the law aims to avoid oil pollution in the sea by tankers through the implementation of oil disposal management by tankers and monitoring the completeness of ship infrastructure. to the standardization of pollution owned by tankers. Prevention efforts are being made to tackle oil pollution at sea by tankers through a pollution prevention monitoring mechanism with pollution control equipment to prevent and control pollution for tankers entering the territory of the Republic of Indonesia, if tankers cannot anticipate pollution, Syahbandar and the team formed will tackle the pollution through facilities owned by oil companies.
ANALISA TINDAKAN KAPAL DALAM SITUASI PENGLIHATAN TERBATAS DI KMP. ADINDA WINDU KARSA Ghinaa Nashahtha; Semuel Dumak Parerungan; Nur Fadhilah; Rahmat Kurnia
Jurnal Maritim Malahayati Vol. 7 No. 1, Januari (2026): Jurnal Maritim Malahayati
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Politeknik Pelayaran Malahayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70799/jumma.v7i1.165

Abstract

Situasi penglihatan terbatas merupakan kondisi berisiko tinggi dalam pelayaran yang umumnya disebabkan oleh faktor cuaca seperti kabut, hujan lebat, dan asap. Kondisi ini menuntut ketepatan pengambilan keputusan oleh nakhoda dan awak kapal guna menjamin keselamatan navigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan operasional KMP Adinda Windu Karsa dalam menghadapi penglihatan terbatas berdasarkan ketentuan P2TL (Peraturan Pencegahan Tabrakan di Laut), khususnya Aturan 19 tentang pengoperasian kapal dalam kondisi jarak pandang terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung terhadap kegiatan navigasi kapal serta studi pustaka terhadap regulasi dan literatur keselamatan pelayaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa KMP Adinda Windu Karsa secara umum telah menerapkan prosedur dasar sesuai P2TL, meliputi pengurangan kecepatan hingga batas aman, peningkatan kewaspadaan jaga di anjungan, penggunaan radar sebagai alat bantu utama navigasi, serta pemanfaatan komunikasi radio untuk meningkatkan kesadaran situasional. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan dalam penerapan pengawasan radar yang sistematis, khususnya dalam hal analisis pergerakan target dan pengendalian arah kapal secara preventif pada kondisi jarak pandang sangat rendah. Faktor sumber daya manusia, seperti perbedaan tingkat pengalaman dan pemahaman awak jaga terhadap penerapan praktis Aturan 19, turut memengaruhi konsistensi pengambilan keputusan navigasi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun KMP Adinda Windu Karsa telah memenuhi ketentuan dasar P2TL dalam menghadapi penglihatan terbatas, peningkatan kualitas pelatihan navigasi, pemahaman mendalam terhadap Aturan 19, serta penguatan disiplin jaga sangat diperlukan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian kapal sehingga risiko kecelakaan laut pada kondisi penglihatan terbatas dapat diminimalkan