Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Konstitusi dan Demokrasi
Putri, Bonita Cinintya
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perdebatan Etika Vs Hukum Sebagai Norma yang Memiliki Sanksi Mengikat Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Keuangan Putri, Bonita Cinintya
Jurnal Konstitusi & Demokrasi Vol. 1, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ethics is an order of behavior based on a system of values in a particular society, which is more appropriate to be associated with science or philosophy. Therefore, ethics is more local or special. Ethical Philosophy not only pays attention to what is right or wrong, but also to good and bad judgments about things. The State Civil Apparatus has an important role in creating a law-abiding, modern, democratic, prosperous, fair and moral civil society in providing services fairly and equitably. Judicial institutions, in particular the District Courts, may not refuse to adjudicate a case submitted to them in accordance with the prevailing laws and regulations, on the grounds that there are no stipulating rules for adjudicating the case. Therefore, the purpose of this paper is to see the boundaries of a problem that binds civil servant employees brought into the realm of ethics and the realm of law (judicial). The existence of an article regarding unlawful acts causes many people to file a lawsuit to the District Court on the pretext of violating their rights but does not mention the elements of unlawful acts as stated in article 1365 of the Civil Code.
PENERAPAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI FAKIR MISKIN DI INDONESIA SAAT PANDEMI COVID-19 Putri, Bonita Cinintya
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i4.3668

Abstract

Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial tidak boleh dibaca dan dipahami sebagai dua konsep yang saling terpisah secara sendiri-sendiri. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Kewajiban negara dalam hak atas kesehatan tercantum dalam Pasal 34 Ayat (3) UUD RI 1945. Negara sebagai pemegang kewajiban pemenuhan hak asasi manusia memiliki tanggung jawab untuk mematuhi kedua aspek tersebut ketika berbicara mengenai hak atas Kesehatan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri di tengah pandemi Covid-19. Sejak Maret 2020, Indonesia telah menyatakan bahwa sudah ada kasus pertama Covid-19, dan sudah beberapa kali melakukan upaya untuk tetap dapat memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat di Indonesia, khususnya di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial. Hal ini dikarenakan masyarakat dengan tingkat perekonomian mengengah ke bawah kesulitan mendapatkan akses untuk melakukan 3T atau Test, Tracing, dan Treatment dikarenakan pada tahun 2020 biaya untuk melakukan test polymerase chain reaction (Test PCR) masih tinggi, sehingga sulit dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Co-Authors