Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Journal of Islamic Law Studies
Abdul Karim Munthe, Abdul Karim
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PEMENUHAN SYARIAH COMPLIANCE OLEH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Munthe, Abdul Karim; Praramadhani, Ichsan Suryo; Satrya, Rahmat Indera
Journal of Islamic Law Studies Vol. 2, No. 3
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengawasan pada lembaga keuangan syariah lebih banyak dibanding dengan lembaga keuangan bukan syariah. Lembaga keuangan syariah selain diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ia juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengawasan yang dilakukan oleh DPS adalah untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang telah maupun yang belum diserap dalam peraturan perundang-undangan. Namun pada praktiknya masih sering ditemukan lembaga keuangan syariah yang menjalankan usahanya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya peran DPS dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah. Pertanyaan tersebut penting untuk dijawab guna menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah. Selain itu penelitian ini pada akhirnya akan membentuk satu pedoman good corporate governance. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan metode normative dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Perbandingan dilakukan terhadap negara Arab Saudi. Pemilihan Arab Saudi dilakukan karena negara tersebut dianggap sebagai negara dengan perkembangan ekonomi syariah tinggi.
Fenomena Preman Berkelompok di Indonesia (Bentuk Praktik Hirabah dalam Hukum Islam) Munthe, Abdul Karim; Hanifa, Virzana Mutiara; Hamadi, Ibrahim Ghifar; Nurfaiza, Chintia Azahra
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 9 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2023.9.2.236-265

Abstract

Preman berkelompok di Indonesia membahayakan karena seringkali memiliki suatu hierarki  kepemimpinan dan pengaruh atas suatu wilayah. Ada yang sifatnya terorganisir dengan suatu pengaruh politis di teritori tertentu. Hal ini membuat mereka lebih mudah melakukan kejahatan bermotif keuntungan ekonomi. Secara terang-terangan mereka dapat melakukan kejahatan seperti memeras, merampok, dan menggelapkan. Untuk menjelaskan kompleksitas kejahatan premanisme, dapat digunakan doktrin kejahatan terorganisir. Doktrin ini dapat menjadi pisau analisis untuk membongkar kompleksitas kejahatan ini. Maka, secara hukum, penyertaan dan pertanggungjawaban pidana untuk anggota kelompok preman dapat diinvestigasi lebih lanjut. Dalam pidana Islam, jarimah hirābah  dapat digunakan untuk preman. Menurut para fukaha, hirābah sering dijabarkan sebagai bandit/begal, namun secara esensi hirābah bermakna gangguan keamanan masyarakat, yang merupakan deskripsi tepat untuk beberapa jenis preman. Tulisan ini menggunakan metode doktrinal dan kaidah ushul fiqh untuk menemukan kesamaan unsur kejahatan premanisme berkelompok dengan hirābah . Kejahatannya yang berkelompok, menimbulkan kekacauan dan ketakutan, dan mengandung unsur politik. Untuk itu, perlu adanya pengadopsian model pertanggungjawaban dan pemidanaan yang telah dirumuskan dalam hukum Islam.
Co-Authors Hamadi, Ibrahim Ghifar Hanifa, Virzana Mutiara Nurfaiza, Chintia Azahra Praramadhani, Ichsan Suryo Satrya, Rahmat Indera