Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

SOSIALISASI SISTEM RUJUKAN PENANGANAN COVID-19 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Hapeni Siswatibudi; Ahmad Yani N; Latifahny A A; Harinto N S; I Gusti A N P P; Nurrul ainy; Arif W D
Jurnal Pengabdian Masyarakat Permata Indonesia Vol 2 No 1 (2022): Volume 2, Nomor 1, Maret 2022
Publisher : Permata Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.994 KB) | DOI: 10.59737/jpmpi.v2i1.43

Abstract

Pengetahuan tentang pencegahan dan penangangan Covid-19 merupakan hal yang penting dimiliki olehmasyarakat pada masa pandemic saat ini. Diperlukan pengetahuan dan kesadaran yang tinggi gunamengoptimalkan program pemerintah dalam mencegah terjadinya kenaikan kasus Covid-19 secarasignifikan. Akan tetapi program sosialisasi oleh pemerintah tidak selalu di iringi oleh tingginya pemahamandan kesadaran masyarakat dalam penanganan Covid-19. Di Padukuhan Gandok Condong Catur DepokSleman banyak ditemukan masyarakat yang belum memahami penanganan Covid-19 khususnya sistemrujukan berjenjang pada pasien Covid-19 di DIY. Berdasarkan permasalahan yang ada, perlu adanyasosialisasi secara langsung tentang sistem rujukan penanganan covid-19 di daerah istimewa yogyakartakepada masyarakat Padukuhan Gandok Condong Catur guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaranmasyarakat. Pelaksanaan kegiatan meliputi penjelasan daftar rumah sakit rujukan COVID-19 di DIY yangdisertai leaflet, penjelasan sistem rujukan berjenjang dan hubungannya dengan pembiayaan, serta tanyajawab pada akhir sesi. Berdasarkan kegiatan pengabidan kepada masyarakat (selanjtnya disingkat PkM) diRT 4 dan 5 Padukuhan Gandok Condong Catur Depok Sleman, masyarakat memiliki antusias yang tinggidalam mengikuti proses kegiatan, aktif dalam bertanya dan mampu menjawab pertanyaan evaluasi denganbenar.
KAJIAN YURIDIS NORMATIF PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI FASILITAS KESEHATAN Ahmad Yani Noor; Nurrul Ainy
INFOKES (Informasi Kesehatan) Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : POLITEKNIK PIKSI GANESHA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56689/infokes.v4i1.288

Abstract

The rapid technology development, written documents are increasingly replaced by digital data which has many benefits in their use. In the health sector, several health facilities have tried to switch from manual medical records to electronic medical records. Based on some of the results of existing research, the implementation of electronic medical records has many contradictions, one of the fundamental contradictions regarding the law of the administration and legal strength of electronic medical records. This study was approved to be approved by the juridical medical record at a health facility. The recommendations used in this normative study are statutory regulations and conceptual approaches. Based on the results that have been made, no one has set about electronic medical records. The regulations that underlie there are replacements to organize electronic medical records that are regulated in article 29 Paragraph (1) letter h of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals reported in the annex to the elaboration of the regulation. When the implementation of electronic medical records in several health facilities in Indonesia has been running, but the current regulations cannot yet regulate the implementation of electronic medical records in a holistic manner. Therefore it is necessary to realize a special regulation based on the mandate of article 2 paragraph (2) Permenkes Number 269 of 2008 concerning Medical Records.
EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PUSKESMAS (SIMPUS) TERINTEGRASI DI KULONPROGO YOGYAKARTA Nurrul ainy; Ahmad Yani Noor, Nurrul Ainy
Jurnal_Kebidanan Vol. 12 No. 2 (2022): Jurnal Kebidanan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : STIKES Panca Bhakti Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33486/jurnal_kebidanan.v12i2.185

Abstract

Kulonprogo was a district that has implemented bridging between SIMPUS Jojok and P-Care, but the implementation were still obstacles. Among them, there were unsynchronized data between SIMPUS Jojok and P-Care and SIMPUS Jojok with SIKDA was not integrated. So that the existing problems do not occur in a prolonged manner, it is better if an evaluation process is better and more transparent by an external (independent) party, and strengthened by using a comprehensive evaluation method. HOT-fit evaluation is a comprehensive method that can be used in evaluating the implementation of SIMPUS in Kulonprogo. In addition, this study aims to determine the extent of implementation of integration in Kulonprogo. The method used in this research is a mix method in which quantitative and qualitative approaches are combined. Data collection was done by means of in-depth interviews (in-depth interviews), questionnaires, and observations. Based on the research results, problems were found in the implementation of SIMPUS from the aspects of Human, Organization, Technology, and Benefits. In addition, the implementation of SIMPUS in Kulonprogo was included in the integrated criteria, but the form of integration that occurred was the linkage integration group (linkage). Linkage integration is included in the integration group that has the lowest position compared to the other 2 integration groups.
Keterlibatan Tenaga Kesehatan Dalam Pemberian Layanan Konseling Saat Perawatan Antenatal Kepada Ibu Hamil Nurrul Ainy; Ahmad Yani Noor
Optimal Midwife Journal Volume 1 No. 1 Juni 2024
Publisher : PT Nuansa Fajar Cemerlang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15875685

Abstract

Angka kematian ibu di Indonesia masih menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara, meskipun secara umum terjadi penurunan kematian ibu selama periode 1991-2020 dari 390 menjadi 189 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Target Angka Kematian Ibu sebesar 54,55 per 100.000 KH namun realisasi sebesar 194,69 per 100.000 KH dengan jumlah absolut kematian sebanyak 8 orang. Salah satu pelayanan strategis yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu adalah pelayanan antenatal. Dalam pelayanan Antenatal Terpadu tenaga kesehatan yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan program ini terdiri dari dokter, perawat, bidan, dokter gigi, dan ahli gizi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus yang dilakukan pada 12 partisipan dengan wawancara mendalam dan studi dokumen, yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-Maret 2017, yang dianalisa dengan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa keterlibatan tenaga kesehatan masih kurang maksimal. Ditemukan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan konseling antenatal ini terdapat kendala dalam keterlibatan dokter umum dan gizi. Kurangnya keterlibatan dokter umum terjadi karena banyaknya pasien di Balai Pengobatan yang terkadang menyebabkan ketidakmauan ibu hamil untuk menunggu ataupun mengantri ke BP. Sedangkan kurangnya keterlibatan ahli gizi dalam pemberian layanan konseling disebabkan oleh jumlah ahli gizi yang hanya ada satu orang dan terkadang tidak ada di tempat karena sedang melaksanakan tugas dari Unit Kesehatan Masyarakat. Pentingnya keterlibatan tenaga kesehatan secara maksimal dalam proses pemberian layanan antenatal terpadu. Untuk penelitian selanjutnya perlu ada pendalaman mengenai dampak dari kolaborasi diantara tenaga kesehatan.