Martinelly Sembiring
Universitas Terbuka

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penerepan Akuntasi Sektor Publik, Ketidakpastian Lingkungan Kerja, Pengawasan Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan, Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Juniawan Mandala Putra; Martinelly Sembiring; Lasro Habeahan
Jurnal Doktor Manajemen (JDM) Vol 5, No 2 (2022): SEPTEMBER 2022
Publisher : Universitas Mercu Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22441/jdm.v5i2.16536

Abstract

This study aims to test the application of public sector accounting, work environment uncertainty, internal control system supervision, the quality of financial statements, clarity of budget targets on the implementation of government financial reporting transparency. Respondents in this research are government employees of Mayor of Central Jakarta, South Jakarta and West Jakarta, the number of government employees who are the sample of this study are 3 government offices of DKI Jakarta each government office 50 respondents government officials. Sampling method used in this study is a random sample, while the method of data processing used by the study is multiple regression analysis.The data is done through survey by using questionnaires distributed to respondents. The data analyzed by using multiple regression analysis supported by SPSS version 24.0 result of this research indicate that the influence of public sector accounting implementation, work environment uncertainty, internal control system supervision, quality of financial report, clarity of significant budget targets to the application of transparency of government financial reporting. The result of adjusted R square found that, the application of public sector accounting, work environment uncertainty, internal control system supervision, quality of financial report, clarity of budget target to the implementation of transparency of government financial reporting can be explained by 25,0% while 75,0% other variables not included in this research model.
KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK SURAT KETERANGAN IMPOR (SKI) PANGAN OLAHAN (Studi Kasus Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan BPOM) Martinelly Sembiring; Rulinawaty Rulinawaty; Faizal Madya
Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Vol 7 No 4 (2024): Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/costing.v7i4.10904

Abstract

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian kelembagaannya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu bidang yang memiliki tugas dalam mengawasi pangan olahan adalah Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Produk layanan yang diberikan pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) Pangan Olahan. Berdasarkan dokumen sumber SKM yang dikeluarkan oleh Inspektorat Utama BPOM diketahui bahwa untuk Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan olahan mengalami penurunan SKM untuk tahun 2022 jika dibandingkan dengan nilai SKM tahun 2021. Pemerintah membentuk regulasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tanggal 18 Juli 2009 yang menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuan pelayanan seseuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam mengukur kualitas pelayanan publik maka menurut Zeithaml 1990 dalam buku Kualitas Pelayanan Publik oleh (Hardiyansyah 2018) menyatakan bahwa terdapat variabel yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik yakni Tangibel, Reliability, Responsiviness, Assurance dan Empaty. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif sehingga yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan pengaruh dimensi Tangible, Reliability, Assurance dan Emphaty sudah baik, sedangkan untuk Dimensi Responsiveness yakni terkait dengan “Petugas layanan menyelesaikan proses penyelenggaraan layanan tepat waktu” masih belum baik.