Garuda - Garba Rujukan Digital

Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Hadi, Supriyanto; Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Bauw, Lily; Solossa, Marthinus; Rongalaha, Johan
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 3 (2024): June
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12820693

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 20 april 2024 yang dilaksanakan di Kelurahan Koya Barat dengan memberikan pengetahuan kepada mitra tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa batas tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdi akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat.

Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Ngalum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Hadi, Supriyanto; Solossa, Marthinus; Rongalaha, Johan; Palenewen, James Yoseph
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 11 (2024): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13120096

This study aims to determine the process of land acquisition of the customary law community of the Ngalum tribe for development by the Regional Government of Pegunungan Bintang Regency and to determine how to resolve customary land disputes of the customary law community of the Ngalum Tribe with the Regional Government of Pegunungan Bintang Regency. The methods used in this study are normative and empirical juridical, normative juridical is an approach that refers to laws, literature, written regulations or other secondary legal materials, while empirical juridical is identifying and conceptualizing law as a real and functional social institution in a real life system. The results of this study reveal that the process of land acquisition of the Ngalum Tribe with the Regional Government of Pegunungan Bintang Regency goes through several stages of the implementation process starting from planning, preparation, implementation and submission of results. Meanwhile, there are generally 2 (two) ways to resolve customary land disputes of the Ngalum Tribe, namely through the Iwol institution and the Aplim Apom Sibilki Customary Council.

Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Hadi, Supriyanto; Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Bauw, Lily; Solossa, Marthinus; Rongalaha, Johan
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 3 (2024): June
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12820693

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 20 april 2024 yang dilaksanakan di Kelurahan Koya Barat dengan memberikan pengetahuan kepada mitra tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa batas tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdi akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat.

ASPEK HUKUM PENYALAHGUNAAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM BISNIS PERBANKAN DI INDONESIA Hadi, Supriyanto
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i2.78

Secara berturut-turut terjadi pencabutan ijin usaha terhadap 16 bank Bank Dalam Likuidasi (BDL), yang kemudian diikuti dengan pemberian status 4 Bank Take Over (BTO), 10 Bank Beku operasi (BBO), dan 38 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU). Salah satu upaya pokok dalam usaha mengatasi krisis ekonomi dan moneter itulah diupayakan melalui penyaluran BLBI, Namun demikian bank-bank yang melakukan kredit kepada Bank Indonesia melalui penyaluran BLBI tersebut tidak semuanya mempunyai itikad yang baik, artinya dengan itikad buruknya bank tersebut menggunakan dana BLBI yang diterima untuk pembiayaan yang tidak wajar misalnya untuk pembiayaan group Perusahaan sendiri dan lain-lain. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi pada penelitian terhadap asas-asas hukum. Hal mana disebabkan karena fokus penelitian berkaitan dengan kajian terhadap aspek-aspek hukum dalam dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia oleh bank-bank umum peminjam. penyimpangan terhadap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ada dua jenis, yang pertama bentuk penyimpangan dalam penyaluran BLBI, yang dilakukan oleh para mantan pejabat Bank Indonesia sendiri, yang kedua penyimpangan dalam penggunaan dana BLBI yang dilakukan oleh bank-bank umum penerima dana BLBI. Langkah-langkah hukum yang dilakukan dalam proses penyelesaian kasus BLBI adalah mengalihkan hak tagih BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang mempunyai wewenang penuh dalam hal melakukan penyehatan bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia agar dapat segera membayar hutangnya, menagih hutang, penanganan terhadap aset debetur, dalam rangka mengembalikan uang negara.

COPYRIGHT LEGAL PROTECTION FOR GOLDSMITHS' ARTWORK IN JAYAPURA CITY Hadi, Supriyanto
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 19 No. 2 (2020): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v19i2.3689

This research aims to determine the factors that cause widespread copyright violations in the form of piracy of gold works of art among gold craftsmen in Jayapura City and also to find out the enforcement of Haki law in Jayapura City, especially those related to Copyright violations of gold works of art. This research was carried out using legal research methods with sociological juridical approach techniques, namely analyzing research problems based on the application of positive law against Copyright violators. Apart from the approach mentioned above, a normative juridical approach is also used, namely a legal research method approach whose data is based on secondary data obtained through literature studies originating from reference books to support primary data obtained from the field. The results of the research show that the reason for the widespread piracy or imitation of gold craft motifs in Jayapura is because of the collectivist values held by Indonesian society, especially among craftsmen, so that the creation of a motif immediately becomes common property, giving rise to imitation. The enforcement and protection of IPR law is not going well at all among Indonesian society, including the gold crafts community which has values and views that are different from the economic values adhered to by the capitalist economy. On the other hand, the legal awareness of the community in general and gold craftsmen in Jayapura in particular is very worrying, they don't understand Haki at all, let alone the procedures for registering it, they don't care what happens to their work.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search