Garuda - Garba Rujukan Digital

Special Autonomy of Papua: A Review from the Perspective of the Unitary State of the Republic of Indonesia Bauw, Lily
Papua Law Journal Volume 1 Issue 1, November 2016
Publisher : Faculty of Law Cenderawasih University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The authority of governance in Papua Province through Act No. 21 of 2001 is very large, as stipulated in Article 4 paragraph (1), which covering all fields of government, except with regard to foreign affairs, defense and security, monetary and fiscal, religion, and justice, and except with regard to a particular field. In addition to the authority, the authority of Papua Province added with partial authority of the Government called a special authority as provided in paragraph (2) is the authority in the field of foreign policy, defense and security, monetary and fiscal, justice and religion. This authority, causing some people argues that leads to form a federal state and also may lead to the disintegration of nation. The assessment object with regard to the substance of Act No. 21 of 2001 that opposed to the concept of a unitary state, and designing a special autonomy of Papua in accordance with the principles of the Republic of Indonesia, by using juridical-normative. The result indicates that the special autonomy through Act No. 21 of 2001 does not conflict with the concept of a unitary state; it strengthens Papuan into the Unitary State of the Republic of Indonesia. Design of special autonomy in accordance with the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia that gives special powers to the province of Papua in the form of delegation of authority is clear and explicit to the Province of Papua through the implementation of devolution theory and delegation of authority from the provincial to the district/cities through the implementation of real household teachings.

IMPLEMENTASI PENGAWASAN PELAKSANAAN FUNGSI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KEAGAMAAN Erni Dwita Silambi; Lily Bauw; Rosnida - -; Enni Eka kusumawayi
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2479

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis implementasi pengawsan pelaksanaan fungsi organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan. Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tenteng pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam pelaksanaan fungsi organisasai kemasyarakatan bidang keagamaan.Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif untuk dapat mengkaji norma yang terkait dengan masalah pengawasan pelaksanaan fungsi organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan dengan mengkaji aturan-aturan yang ada dan juga membaca jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pengawasan ormas kemudian dideskripsikan dalam bentuk narasi...Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan belum berjalan secara optimal karena pelaksanaan pengawasan hanya melalui evaluasi dan monitoring dokumen pada pendaftaran ormas dan juga laporan tahunan dari ormas, belum dibentuknya tim terpadu di beberapa daerah dan juga belum bekerjanya tim terpadu karena tidak didukung oleh anggaran.

Affirmation Policy Formulation in the Field of Staffing in Meeting the Need to Create Quality Employees Lily Bauw
Musamus Law Review Vol 5 No 1 (2022): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v5i1.4499

The granting of Special Autonomy is to realize justice, uphold the rule of law, implement human rights (HAM), accelerate economic development, improve the welfare and progress of the Papuan people in order to realize and balance the progress of other provinces. The purpose of this study was to determine and analyze the Affirmation Policy in the field of employment in meeting the needs of qualified employees. The method used is normative legal research to be able to solve problems by examining secondary data. Secondary data is obtained by studying and reviewing library materials in the form of legal materials, both primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. presented descriptively. The results of this study are the need for a clear and responsible juridical basis in the implementation of special regional staffing fields, namely by making special Provincial regulations and Regency Regional Regulations.

Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Hadi, Supriyanto; Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Bauw, Lily; Solossa, Marthinus; Rongalaha, Johan
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 3 (2024): June
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12820693

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 20 april 2024 yang dilaksanakan di Kelurahan Koya Barat dengan memberikan pengetahuan kepada mitra tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa batas tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdi akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat.

Kampung Adat Dari Perspektif Ketatanegaraan Republik Indonesia Bauw, Lily
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 1-2 (2023): AGUSTUS
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research reveals that the pattern of government administration and the formation of traditional villages is carried out by respecting the value system that applies to society. This is in line with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which emphasizes that the state recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The existence of Traditional Villages is the need of the people in Papua Province for the establishment of traditional villages, especially related to providing recognition for the rights of traditional law communities which have so far been neglected based on several facts, as follows: first: the customs and culture of indigenous Papuan people have great diversity. differences between one ethnic group and another, including aspects of language, political system, religion and belief. Therefore, Regional Governments need to pay attention to clear regulations regarding the implementation of regional government as a driving force for regional autonomy by using the principles of decentralization, assistance tasks and deconcentration. In the administration of regional government, there are several rights that regions have, namely (1) the right to regulate and manage their own government affairs, (2) elect regional leaders, (3) manage regional apparatus, (4) manage regional assets, (5) collect regional taxes and levies. regional, (6) receive profit sharing from the management of natural resources and other resources in the region, (7) obtain other legitimate sources of income, and (8) obtain other rights regulated in statutory regulations.

PENERAPAN IPTEKS: TINDAK PORNOGRAFI, DAMPAK DAN SANKSI HUKUMNYA Deppa Ringgi; Nur Asmarani; Yustus Pondayar; Rehabeam Mofu; Hotlarisda Girsang; Suarni S.; Silvester M. L. Palit; Novana Veronica Julenta Kareth; Lily Bauw; Wiliam Reba
EBAMUKAI PAPUA JURNAL PENGABDIAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Publisher : Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31957/ejpipt.v2i1.183

Dewasa ini penggunaan teknologi di kalangan remaja yang diakses melalui handphone dan komputer sering kali dipergunakan tidak sebagaimana mestinya, mengunjungi situs-situs pornografi, perjudian online, penipuan merupakan beberapa contoh penyalahgunaan teknologi. Penggunaan teknologi secara ilegal atau tidak sesuai ketentuan akan menimbulkan berbagai macam masalah bagi kehidupan dan kepribadian remaja baik secara kejiwaan maupun secara hukum, oleh karena itu dianggap perlu untuk memberikan pemahaman kepada remaja terkait dengan dampak penyalahgunaan teknologi. Pengabdian ini dilakukan dengan metode penyuluhan secara langsung kepada anak -anak usia remaja usia dari 12 tahun hingga 18 Tahun yang ada di Posyandu Bougenville Perumnas IV yang tujuannya adalah untuk mengedukasi agar mereka mampu memfilter dengan baik situs-situs yang muncul di jejaring sosialnya dan dampak hukum yang dapat diakibatkan dari tindakan tersebut. Hasil Dari kegiatan pengabdian ini bahwa masih banyak remaja dan generasi mudah belum mampu memfilter dan memilih situs-situs yang seharusnya tidak dapat diakses oleh mereka, selain itu ada beberapa situs yang biasanya langsung mengarahkan mereka ke situs-situs pornografi atau juga situs judi online, dalam kegiatan pengabdian ini juga hampir semua peserta belum mengetahui dan memahami mengenai dampak apa yang disebabkan jika mereka mengakses situs pornografi atau situ berbahaya lainnya baik dari segi kejiwaan yang berkaitan dengan kesiapan mereka dalam menerima dan mengelola informasi ataupun dampak hukum apa yang disebabkan oleh tindakan-tindakan dalam penyalahgunaan teknologi informasi

Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus di Provinsi Papua Bauw, Lily
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 1 (2022): November
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research is in the preparation of a study regarding Legal Analysis of the Authority to Provide Special Education Services in Papua Province, which is a new breakthrough to answer the needs of the indigenous Papuan community in order to develop human resources in Papua. This study is a model that is the basis for the executive and legislative parties in following up on the implementation of education in Papua Province. In this study, the foundations, studies and findings that support the need to design an educational development model in Papua Province have been explained. Thus, it is hoped that this input can be responded to by the executive and legislative parties in Papua Province to realize a regional policy in advancing the education sector that is pro-people. Hopefully the policies that will be prepared in the future will be a form of commitment by the regional government and the Papuan People's Representative Council (DPRP) to provide affirmative action in the field of education for indigenous Papuans who live in areas with difficult access or remote and very remote areas. There is great hope that with educational programs that truly provide convenience to the indigenous Papuan people, human resources in Papua Province will increase and be able to compete.

Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Hadi, Supriyanto; Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Bauw, Lily; Solossa, Marthinus; Rongalaha, Johan
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 3 (2024): June
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12820693

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 20 april 2024 yang dilaksanakan di Kelurahan Koya Barat dengan memberikan pengetahuan kepada mitra tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa batas tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdi akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat.

The Role of Members of the Regency/City People's Representative Council (DPRK) Appointment Mechanism as Cultural Representatives in Monitoring Special Autonomy Policies Lily Bauw
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 21 No. 2 (2022): PENA JUSTISIA
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v21i2.5185

This study aims to further examine the role of DPRK members of the appointment mechanism in accommodating the rights of Indigenous Papuans in regional policies to optimize the implementation of Law Number 2 of 2021. The approach used in writing uses a qualitative descriptive approach that aims to describe the role of DPRK members of the appointment mechanism in accommodating the rights of Indigenous Papuans in Keerom Regency policies to optimize the implementation of Law Number 2 of 2021, so as to produce recommendations in the form of ideas to optimize the role of the DPRK. Therefore, this writing uses a literature study approach related to data collection procedures, in the form of scientific sources such as journals, monographs, and reference books. The results of this study reveal that the role of DPRK members of the appointment mechanism as a cultural representation in overseeing the Special Autonomy policy is carried out through strengthening the position of the DPRK appointment mechanism, namely by providing space for the existence of deputy DPRK leaders who come from DPRK members of the appointment mechanism and the existence of special groups. The existence of deputy leaders and special groups makes the bargaining position of the DPRK appointment mechanism strong in fighting for the rights of Indigenous Papuans so that they can become part of regional policies.

Optimalisasi Upaya Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Nabire Zaid, muhammad; Bauw, Lily
JURNAL EKOLOGI BIROKRASI Vol 12 No 3 (2024): Desember 2024
Publisher : Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31957/jeb.v12i3.4202

This article discusses the issue of corruption as a social crime that negatively impacts the development of Nabire Regency in Papua. The article aims to identify the causes of widespread corruption in the region and proposes strategies to combat it. The research for this article is based on a literature review, using scientific sources such as journal articles, monographs, and reference books, as well as information from the media and secondary data from corruption cases in the region. The slot thailand analysis of the data reveals that corruption is driven by factors such as a luxurious lifestyle, lack of financial control, opportunities for corruption, weak supervision, and the high costs of regional head elections,. To optimize efforts to eradicate corruption, the article recommends increasing integrity, promoting an anti-corruption culture, strengthening law enforcement, implementing policy instruments, enhancing inter-agency cooperation, and encouraging public participation in reporting corruption.

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search