Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Lex Generalis (JLG) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
St Ulfah
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Efektivitas Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Ersfektif Hukum Pidana Nur Alfisyahrin Muhlis; Hambali Thalib; St Ulfah
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan penjatuhan hukuman kebiri kimiawi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana. dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa berdasarkan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perpu No 1 ini kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2016. Dan PP no 70 Tahun 2020 Tentang Tata cara pelaksanaan Hukuman kebiri Kimiawi, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap anak. Serta Faktor-faktor yang memperngaruhi pemberian hukuman kebiri kimiawi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dalam persfektif hukum pidana antara lain: Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. The research objective is to analyze the regulation of chemical castration for perpetrators of sexual violence against children from a criminal law perspective. and influencing factors. This study uses empirical research methods. The results of this study indicate that based on Perpu No. 1 of 2016 concerning the second amendment to Law No. 23 of 2002 concerning child protection. Perpu No. 1 was later passed into Law No. 17 of 2016 concerning the establishment of Perpu No. 1 of 2016. And PP No. 70 of 2020 concerning Procedures for the implementation of Chemical Castration, Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Announcement of the Identity of Perpetrators of Sexual Violence against child. As well as the factors that influence the administration of chemical castration for perpetrators of sexual violence against children in the perspective of criminal law, including legal factors themselves, law enforcement factors, facilities and facilities factors, community factors, cultural factors.
Efektifitas Pendaftaran Tanah Nur Gematriana Aisyah; Andi Risma; St Ulfah
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine and analyze To determine and analyze the effectiveness of the implementation of Land Registration in Kab. Barru and to find out and analyze the factors that hinder the process of implementing the Regency Land Registration. Barru The research method used in writing this thesis is an empirical method, with coverage of primary data and secondary data, the research was carried out in the field, namely at the BPN office of Barru Regency. The results of this study indicate that the effectiveness of the implementation of the Land Registration Program has not been effective, although it can be seen with the new regulation, namely the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in which the National Land Agency (BPN) has succeeded in making people register the land. However, until now there are still many obstacles that arise from the implementation of the land registration program, especially in Barru Regency. Then the factors that hinder the process of implementing land registration in Barru district are the first is the cost of land registration which is quite expensive for people with weak economies, the second is the cross-check process or the process of measuring and determining the boundaries of land parcels which also takes a long time. to see whether the land is included in the forest area or not, or whether the land does not overlap with other people's land because not all land can be registered. Research recommendations Effectiveness of land registration in Kab. Barru, the author gives suggestions that need to be further improved socialization activities to the community. And in the future, there will be available Human Resources (HR)/officers who are more capable or better understand program implementation procedures. Then improve the procedures for land registration and make more use of digitalization to make it easier for applicants and go directly to the community to provide socialization about the importance of registering land so that the expected effectiveness in land registration can be achieved, especially at the Land Office of Barru Regency. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kab. Barru dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor- faktor yang menghambat proses pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kab. Barru Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data premier dan data sekunder, penelitian dilakukan di lapangan yakni di kantor BPN Kabupaten Barru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah belum berjalan efektif, walaupun dapat dilihat dengan adanya regulasi baru yakni program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dimana pada program ini pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah berhasil membuat masyarakat ramai-ramai mendaftarkan tanahnya. Namun hingga saat ini masih banyak kendala-kendala yang muncul daripelaksanaan program pendaftaran tanah khususnya di Kabupaten Barru. Kemudian faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan pendaftaran tanah di kabupaten Barru adalah yang pertama adalah biaya pendaftaran tanah yang cukup mahal bagi masyarakat dengan ekonomi lemah, yang kedua adalah Proses kroscek atau proses pengukuran dan penetapan batas-batas bidang tanah yang juga membutuhkan waktu yang lama untuk melihat tanah tersebut masuk kawasan hutan atau tidak, atau apakah tanah tersebut tidak tumpang tindih dengan tanah milik orang lain karena tidak semua tanah dapat didaftarkan. Rekomendasi penelitian Efektivitas pendaftaran tanah di Kab. Barru, penulis memberikan saran yaitu Perlu ditingkatkan lagi kegiatan sosialisasi ke masyarakat. Serta kedepannya dapat tersedia Sumber Daya Manusia (SDM)/petugas-petugas yang lebih mampu atau lebih memahami prosedur pelaksanaan program. Kemudian memperbaiki tata cara pendaftaran tanah dan lebih memanfaatkan digitalisasi untuk mempermudah pemohon dan turun langsung ke masyarakat memberikan sosialisasi tentang pentingnya mendaftarkan tanah agar efektifitas yang selama ini di harapkan bisa dicapai dalam pendaftaran tanah khususnya pada kantor Pertanahan Kab.Barru.
Kerjasama Indonesia dan Malaysia terhadap penentuan batas Wilayah dalam perspektif Hukum internasional Dhia Fadlia; St Ulfah; Muhammad Zulkifli Muhdar
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to provide an understanding to related parties regarding theCooperation between Indonesia and Malaysia on the Determination ofTerritorial Boundaries in the Perspective of International Law, first, how isthe international legal arrangement regarding the Cooperation indetermining the territorial boundaries between Indonesia and Malaysia,second, how is the application of international law into national lawconcerning Cooperation in determining regional boundaries. The type ofresearch used is the type of normative research. This study aims to provide anunderstanding of the cooperation between Indonesia and Malaysia on thedetermination of territorial boundaries in the perspective of internationallaw. The results of the study conclude, there are several internationalprovisions in the form of an MOU that has regulated the determination of theboundaries of Indonesia and Malaysia but there are still defaults. The 1945Constitution of the Republic of Indonesia, in article 25A, instructs thegovernment to make laws to determine state boundaries that can be used asguidelines in defending Indonesia's sovereignty. Based on the results of theresearch on Cooperation between Indonesia and Malaysia on thedetermination of state boundaries in the perspective of international law, theresearcher provides advice to the relevant parties based on the problems thatoccur, namely research on the settlement of land boundary disputes betweenIndonesia and Malaysia. Based on the description of the research results, thelegal basis for determining land boundaries and determining sea boundariesbetween Indonesia and Malaysia has been widely implemented and ratified inthe form of laws or presidential decrees, but there are still many Indonesianborder areas that require immediate handling. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pihak-pihakterkait mengenai Kerjasama Indonesia dan Malaysia Terhadap PenentuanBatas Wilayah dalam Perspektif Hukum Internasional, pertama,bagaimanakah pengaturan hukum internasional tentang Kerjasamapenentuan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia, kedua,bagaimanakah penerapan hukum internasional kedalam hukum nasionaltentang Kerjasama penentuan batas wilayah. Jenis penelitian yang digunakanadalah jenis penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan memberikanpemahaman mengenai Kerjasama Indonesia dan Malaysia terhadappenentuan batas wilayah dalam perspektif hukum internasional. Hasil daripenelitian menyimpulkan, terdapat beberapa ketentuan internasional berupa MOU yang telah mengatur tentang penentuan batas Indonesia dan Malaysianamun masih terdapat wanprestasi. UUD Negara Republik Indonesia tahun1945, dalam pasal 25A memerinrahkan pembuatan UU kepada pemerintahuntuk menentukan batas wilayah negara yang dapat dijadikan pedomandalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Berdasarkan hasil penelitianmengenai Kerjasama Indonesia dan Malaysia terhadap penentuan bataswilayah negara dalam perspektif hukum internasional, peneliti memberikansaran pada pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yangterjadi, yakni penelitian Penyelesaian sengketa batas wilayah darat antaraIndonesia dan Malaysia. Berdasarkan uraian hasil penelitian, Dasar Hukumpenentuan batas wilayah darat dan penentuan batas wilayah laut antaraIndonesia dan Malaysia telah banyak dilakkan dan diratifikasi dalam bentukUndang-Undang atau Kepres, namun masih banyak juga wilayah perbatasanIndonesia yang memerlukan penanganan secepatnya.
Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Suami Terhadap Istri Muh Ikhsan; Nasrullah Arsyad; St Ulfah
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine of occurance a criminal case of premeditated murder and prevent a criminal case of premeditated murder. This research uses empirical method. The location of the research was carried out at the Maros Police Station. The type and sources of data used are primary data and secondary data with data collection techniques, namely imterview techniques and library research. The data obtained will be processed and analyzed so that it is expected to obtain a clear picture, presented in a qualitative descriptive manner in order to privide a clear and focused understanding of the research result. The results of this study indicate that the factors of occurance a criminal case of premeditated murder is heartache factor, treason factor, economic factor, low level of education and social environment. Preventif, repressive, and currative is prevent a criminal case of prmeditated murder. Research recommendations are the need prevent a criminal case of prmeditated murder is Preventif, repressive, and currative. Abstrak: Penelitian bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan upaya pencegahan pembunuhan berencana. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Maros. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunderdengan teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara dan studi kepustakaan. Data-data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis sehingga diharapkan memperoleh gambarn yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor dendam (sakit hati), faktor perselingkuhan, faktor ekonomi, faktor kekerasan, rendahnya tingkat pendiddikan dan lingkungan pergaulan merupakan faktor penyebab terjadinya pembunuhan berencana. Adapun upaya preventif, upaya refresif dan upaya kuratif adalah upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana. Rekomendasi penelitian yaitu perlunya upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan berencana yaitu upaya preventif, refresif dan upaya kuratif.
Co-Authors Andi Risma Andi Risma Dhia Fadlia Hambali Thalib Muh Ikhsan Muhammad Zulkifli Muhdar Nasrullah Nasrullah Nur Alfisyahrin Muhlis Nur Gematriana Aisyah