Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosial Humaniora Sigli Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa
Rizky Rahmadani, Rizky
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pendampingan Pengembangan Jasa Service Motor Dan Elektronik (Ghita Service) Dalam Peningkatan Kinerja Usaha Ramdani Harahap, Soritua Ahmad; Maulana, Hartomi; Kurniawan, Dhika Amalia; Iqbal, Ahmad; Harsoyo, Nusa Dewa; Rahmadani, Rizky
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 9 (2023): November
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v1i9.429

Abstract

Pengembangan UMKM bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, sebab UMKM di Indonesia memiliki berbagai latarbelakang dan tingkat mulai dari mikro, kecil dan menengah dengan kemampuan yang berbeda, sehingga upaya pengembangannya juga membutuhkan peranan dan teknik yang berbeda. Peran penta helix yang terdiri dari pemerintah daerah, akademisi, media, pelaku usaha dan organisasi terkait sangatlah dibutuhkan dalam rangka meningkatkan taraf dan level UMKM agar dapat maju dan berkembang. Kegiatan ini merupakan kerjasama Lazis ASFA dengan UNIDA Gontor dalam memberikan bantuan para pelaku usaha untuk dapat meningkatkan kinerja usahanya agar bisa meningkatkan taraf ekonomi pelaku usaha. Salah satu pelaku usaha yang merupakan bagian dari kegiatan ini ialah Ghita service yang bergerak dibidang jasa service motor dan service eletronik. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan pengarahan secara umum, pendamping secara berkala kepada ghita service baik dalam promosi untuk menambah jumlah konsumen dalam menggunakan jasa service. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwasanya pendampingan jasa service sangat berdampak positif yang dibuktikkan dengan adanya peningkatan pelayanan jasa service. Hal ini didoroang dengan adanya penambahan alat-alat service yang memadai dan mempercepat waktu perbaikan.
HAK IMUNITAS DALAM PERSPEKTIF PRINSIP PERSAMAAN DERAJAT DI HADAPAN HUKUM Rahmadani, Rizky; Hufron, Hufron
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.1530

Abstract

Abstrak Tujuan dari penulisan dan penelitian dari jurnal berjudul hak imunitas terhadap prinsip persamaan derajat dihadapan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menjelasakan kedudukan hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR. Hak imunitas merupakan suatu instrumen yang dianggap istimewa berupa pemberian hak kekebalan yang diberikan kepada anggota parlemen dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya. Mengingat banyaknya tugas dan tingkat kerumitan dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh negara. Tugas anggota DPR tidak hanya terbatas pada proses pembentukan Undang-Undang, akan tetapi terdapat juga tugas-tugas lain seperti fungsi anggaran yang tentunya dalam fungsi-fungsi tersebut terdapat hak-hak bagi anggota parlemen dalam menyampaikan pendapat. Hal tersebut menjadi objek menarik untuk dibahas mengingat dalam pelaksanaan fungsi dan tugas tersebut anggota DPR diberikan Imunitas (kekebalan) yang telah diamanatkan oleh UUD  NRI Tahun 1945 dan secara lebih lanjut diatur khusus dalam UU MD3. Hak imunitas diberikan dalam rangka menjaga kehormatan dan marwah lembaga negara, akan tetapi penggunaan hak imunitas yang dimiliki oleh DPR menjadi perdebatan di kalangan publik.  Masyarakat memiliki penafsiran tersendiri bahwasannya produk hukum di negeri ini dirasa masih diksriminatif dan hanya sebagian kalangan saja yang diberikan hak eksklusif tersebut selain itu hak tersebut juga menimbulkan perdebatan mengenai persamaan derajat bagi setiap warga negara dihadapan hukum. Masyarakat memiliki suatu pandangan bahwasannya pemerintah diwajibkan untuk tidak membedakan dan memberikan suatu bentuk perlakuan hukum terhadap warga negara, terlebih dalam kasus-kasus tertentu anggota DPR sering berlindung dibalik hak imunitas dan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan bilamana terjadi gugatan hukum yang sedang menimpanya.Kesimpulan dari penulisan ini adalah Hak Imunitas yang terkandung dalam Pasal 245 Ayat (1) UU No.2 Tahun 2018 bertentangan dengan prinsip persamaan derajat di hadapan hukum.Kata kunci: Hak Imunitas, Dewan Perwakilan Rakyat, Prinsip Persamaan Derajat di Hadapan Hukum
Co-Authors Abda Abda Dhika Amalia Kurniawan Hartomi Maulana Hufron Hufron, Hufron Nusa Dewa Harsoyo, Nusa Dewa Ramdani Harahap, Soritua Ahmad