Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UNES Journal of Swara Justisia Lareh Law Review
Nelwitis Nelwitis
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Humanities Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PEMBERDAYAAN PERADILAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA MENURUT HUKUM ADAT SALINGKA NAGARI DI SUMATERA BARAT Nelwitis A; Riki Afrizal
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.342

Abstract

Peradilan Adat adalah suatu peradilan yang menerapkan sistem hukum adat bagi masyarakat hukum adat pencari keadilan yang melalui mekanisme musyawarah. Eksistensi Peradilan Adat tidak terbatas pada penyelesaian sengketa adat, namun juga mencakup perkara pidana. Hal itu memunculkan tiga isu yang harus diulas, yakni bagaimana perumusan batasan dan bentuk-bentuk perkara pidana dalam Peraturan Nagari yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara pidana melalui Peradilan Adat, bagaimana eksistensi Peradilan Adat sebagai lembaga yang berwenang menurut adat untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana, serta bagaimana persepsi masyarakat umum tentang keberadaan Peradilan dalam menyelesaikan perkara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian sosiologis dan normatif, kajian ini menyimpulkan bahwa batasan dan bentuk pelanggaran yang dirumuskan terbatas pada delik adat yang masuk dalam kategori delik aduan dan perkara pidana ringan. Kemudian eksistensi Peradilan Adat yang mencakup pidana ringan dilaksanakan melalui mekanisme bertingkat dengan melibatkan KAN. Sementara masyarakat umum memiliki persepsi yang menginginkan pemberdayaan Peradilan Adat secara optimal karena lebih mengedepankan musyawarah secara kekeluargaan yang merupakan prinsip komunal pada masyarakat hukum adat. Penelitian ini menyarankan agar adanya penyeragaman perkara pidana ringan yang dapat diselesaikan Peradilan Adat melalui Peraturan Nagari berdasarkan Hukum Adat Salingka Nagari di Sumatera Barat.
Dasar Pertimbangan Dibentuknya Pengadilan Khusus Profesi Medis Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Kesehatan Nasional di Indonesia Nelwitis A; A. Irzal Rias
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.420

Abstract

Merujuk pada pokok permasalahan yang teridentifikasi, maka tujuan penelitian adalah: Peneliti mampu mengkaji, menganalisis dan menemukan apa yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan pengadilan khusus profesi kedokteran di Indonesia, serta mengkaji menganalisis dan menemukan bagaimana caranya. upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan kepastian hukum adalah dengan dibentuknya pengadilan khusus profesi kedokteran sebagai upaya reformasi hukum kesehatan nasional di Indonesia pada masa yang akan datang. Peneliti mampu menemukan konsep hukum acara pidana yang ideal berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Analisis Putusan Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual Terhadap Anak Secara Online (Studi Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg) Ivandro Elpasya; Nelwitis Nelwitis; Riki Afrizal
Lareh Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): Lareh Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/llr.1.1.61-70.2023

Abstract

This paper is a case study with case number 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg which has permanent legal force. In this decision, the child is the perpetrator of the crime of economic and sexual exploitation of children. Juridically in Article 70 of the SPPA Law, the personal circumstances of the child, or the circumstances at the time of the act or what happened later can be used as a basis for the judge's consideration not to impose imprisonment. However, in this decision the judge imposed a prison sentence on the child. The problem formulations discussed in this paper are: 1. How is the judge's consideration in imposing a criminal judgment against the child who is the perpetrator of the criminal offense of Economic and Sexual Exploitation of Children (Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg)? 2. Is the Judge's Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg. in accordance with the Purpose of Punishment of Children? The legal research method used is normative juridical with a problem approach, namely, case, statutory and conceptual approaches. This research is descriptive analytical, data collection techniques with document studies or literature studies. In the legal analysis of case settlement, according to the author, the child should not have been sentenced to imprisonment because first, the child had not previously committed a criminal offense, second, the child was cooperative and polite during the trial and the consequences of the incident hindered the child's growth and development. Judge Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pdg is not in accordance with the objectives of punishment in general, which are more precisely regulated in the SPPA Law because it emphasizes restitution to the original state rather than retaliation, and the use of imprisonment or detention as a last resort or as an ultimum remedium.  
Co-Authors A. Irzal Rias Ivandro Elpasya Iwan Kurniawan Riki Afrizal