Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

PROGRAM BERKELANJUTAN MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN DI NAGARI SUNGAI KAMUYANG KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Dwi Yuzaria; M. Rusda Khairati; Adisti Rastosari; A. Irzal Rias; Daz Edwiza
LOGISTA - Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : Department of Agricultural Product Technology, Faculty of Agricultural Technology, Universitas Andalas Kampus Limau Manis - Padang, Sumatera Barat Indonesia-25163

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/logista.5.2.383-390.2021

Abstract

ABSTRAK Tujuan program pengabdian kepada masyarakat Universitas Andalas Skim Membantu Nagari Membangun ini adalah meningkatkan kapasitas BUMNag Sungai Kamuyang dalam mengembangkan usahanya untuk menunjang capaian nagari mandiri. Program ini didesain sebagai program terintegrasi dari proses pelatihan dan pendampingan bisnis. Diawali pemetaan permasalahan bisnis BUMNag Sungai Kamuyang, kajian kebutuhan pelatihan dan pendampingan bisnis berdasarkan kondisi bisnis eksisting BUMNag. Pemetaan dimaksud mencakup aspek bisnis seperti aspek manajemen, pemasaran, proses produksi, aspek lingkungan dan pembiayaan. Hasil pemetaan dijadikan acuan utama program penguatan kapasitas yang akan dilaksanakan selama masa program diimplementasikan. Program ini telah dilaksanakan dari tanggal 11 Oktober sampai akhir November 2021. Hasil yang telah dicapai ada enam kegiatan utama yang satu dengan lainnya terpaut untuk mencapai tujuan program ini telah selesai dilaksanakan. Keenam kegiatan tersebut adalah: 1) review aspek legalitas BUMNag, 2) review unit usaha potensial, 3) business training bagi tim manajemen, 4) business mentoring and consultation, 5) mendampingi tim manajemen menyusun draft revisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan 6) mendampingi tim manajemen BUMNag menyusun business plan/rencana bisnis. Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sekitar 28 orang, yang terdiri dari Wali Nagari Sungai Kamuyang dan perangkatnya, tim manajemen BUMNag, dan tokoh masyarakat. Kata kunci: BumNag, pemetaan bisnis, pelatihan, pendampingan, berkelanjutan ABSTRACT The purpose of this community service program for the Skim Helping Nagari Build is to increase the capacity of the Sungai Kamuyang BUMNag in developing its business to support the achievement of independent nagari. This program is designed as an integrated program of the training and business mentoring process. Starting with mapping the business problems, assessing the training needs and business assistance based on the BUMNag's existing business conditions. The mapping includes business aspects such as management, marketing, production processes, environmental and financing aspects. The results of the mapping are used as the main reference for the capacity building program that will be implemented during the program's implementation period. This program has been implemented from October 11 to the end of November 2021. The results that have been achieved there are six main activities that are adrift to achieve the objectives of this program have been completed. The six activities are: 1) reviewing the legality aspects of BUMNag, 2) reviewing potential business units, 3) business training for the management team, 4) business mentoring and consultation, 5) assisting the management team in drafting the revised articles of association and by-laws, and 6) assisting the BUMNag management team in preparing a business plan/business plan. The number of participants involved in this activity is about 28 people, consisting of the Wali Nagari Sungai Kamuyang and his apparatus, the BUMNag management team, and community leaders. Keywords: BumNag, business mapping, training, mentoring
Program Berkelanjutan Membantu Nagari Membangun di Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten Lima Puluh Kota Dwi Yuzaria; Rusda Khairati; Adisti Rastosari; A. Irzal Rias; Daz Edwiza
Warta Pengabdian Andalas Vol 27 No 4 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jwa.27.4.296-306.2020

Abstract

The assisting Village development program is an activity carried out by the Andalas University Community Service Organization to Help Nagari improve the community economy in nagari Sungai Kamuyang, Luak District, Lima Puluh Kota Regency. It was implemented to help the Sungai Kamuyang village solve problems that hinder Nagari development. The problem faced by Nagari Sungai Kamuyang is that the utilization of natural and other resources is not optimal so that the poverty rate in this village is still quite high. Meanwhile, BUMNag which has been operating since 2017 have not been able to contribute to the original income of the village and foster economic activities for poverty alleviation. The general objective of this activity is to increase the capacity of BUMNag Sungai Kamuyang in developing its business to support the achievement of an independent Nagari, while the specific objective will be to map out the overall management problems of BUMNag Sungai Kamuyang, identify potential and strategic business units that can be implemented, compile business plans. to these potential and strategic business units and conduct business training and mentoring (training and mentoring) for the Sungai Kamuyang BUMNag Management Team in order to strengthen their capacity as a professional business entity. The solution offered is to carry out activities to increase the capacity of BUMNag businesses so that BUMNag become village business entities that are able to contribute to the village government.
Program Penguatan Bisnis BUMNag Sungai Kamuyang Kenagarian Sungai Kamuyang Kabupaten Lima Puluh Kota Dwi Yuzaria; Rusjda Khairati; Adisti Rastosari; A. Irzal Rias; Daz Edwiza
Warta Pengabdian Andalas Vol 28 No 4 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jwa.28.4.377-385.2021

Abstract

BUMDes is a legal entity established by the village to manage a business, utilize assets, develop investment and productivity, provide services, and provide other types of business for the most excellent welfare of the village community. The BUMDes itself is named as BUMNag in West Sumatra. The purpose of the program was to improve the business capability of the management team in managing the BUMNag business professionally. This program was designed as a training and mentoring of adult learning method. This program has been implemented from October 11, 2021, to November 30, 2021. The results achieved from this program include 1) mapping of BUMNag business indicators, 2) business training for BUMNag management teams, 3) business mentoring and consultation for BUMNag management teams, assisting the management team in identifying potential business units, and compiling a draft business plan. The number of participants involved in this activity was up to 28 people, consisting of the head of Sungai Kamuyang village and his apparatus, the BUMNag management team, and community leaders in Sungai Kamuyang, Lima Puluh Kota regency.
PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM PIDANA ADAT KERINCI DENGAN KUHP Sintia Febuani; A. Irzal Rias; Siska Elvandari
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.318

Abstract

Dalam praktik sosial, masyarakat telah mengenal mediasi penal yang berasal keadilan restoratif dengan kearifan lokal hukum adat Indonesia. Namun banyaknya anggapan bahwa penerapan hukum adat dimasyarakat cenderung lambat dikarenakan sulit menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masih bersifat tradisional. Adapun rumusan masalah bagaimanakah penerapan pidana adat Kerinci terhadap tindak pidana penganiayaan, dan bagaimanakah perbandingan hukum pidana adat Kerinci dengan hukum pidana nasional dalam tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan korban jiwa. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam hukum adat Kerinci tindak pidana penganiayaan menggunakan norma luko bapampeh mati memberi bangun. Keberadaan proses Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pemahaman masyarakat itu sendiri, termasuk aparat penegak hukum. Sanksi yang berbeda-beda akan diterapkan kepada pelaku tergantung dengan jenis lukanya. Seperti mengobati korban yang mengalami luka lebam hingga korban sembuh. Apabila korban meninggal dunia maka pelaku wajib membayar denda berupa satu ekor kerbau, beras seratus gantang beserta bumbunya, dan satu potong kain putih (30 yard).
PELAKSANAAN PENYELIDIKAN KEPOLISIAN TERHADAP DUGAAN KESALAHAN ASISTEN APOTEKER DALAM MEMBERIKAN OBAT YANG DIRESEPKAN DOKTER DI PUSKESMAS ULAK KARANG SELATAN, KOTA PADANG Putri Salsa Harfiani; A. Irzal Rias; Siska Elvandari
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.497

Abstract

Di Indonesia Kasus kesalahan pemberian obat yang berujung pada tindak pidana muncul ke permukaan seperti gunung es (iceberg). Peranan Kepolisian dibutuhkan dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kasus yang diduga sebagai tindak pidana terkhusus dibidang Kesehatan, dalam melakukan penyelidikan di pada kasus Kesehatan ini kerap ditemukan kendala dalam penyelidikan sehingga belum sepenuhnya kebenaran yang selengkap-lengkapnya diperoleh. Oleh sebab itu penulis meneliti permasalahan ini dengan rumusan masalah yaitu : 1). Bagaimana pelaksanaan penyelidikan kepolisian terhadap dugaan kesalahan asisten apoteker dalam pemberian obat yang diresepkan dokter di Puskesmas Ulak Karang Selatan Kota Padang dan 2). Apakah kendala dalam pelaksanaan penyelidikan kepolisian terhadap dugaan kesalahan asisten apoteker dalam pemberian obat yang diresepkan dokter di Puskesmas Ulak Karang Selatan Kota Padang?. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis (Empiris) dengan melihat hukum positif yang dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan dan berfokus terhadap penegakan hukum nya. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptis. Adapun hasil penelitian penulis dapat disimpulkan, pertama yaitu pelaksanaan penyelidikan terhadap dugaan kesalahan asisten apoteker dalam pemberian obat yang diresepkan dokter di Puskesmas Ulak Karang Selatan Kota Padang belum sepenuhnya memenuhi tujuan daripada hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiil guna mengetahui ada atau tidaknya sebuah tindak pidana yang terjadi sehingga membuat terang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, menggali sebanyak-banyaknya keterangan atau barang bukti sebagai informasi yang kemudian hasil tersebut dituangkan ke dalam laporan hasil penyelidikan sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Kendala yang dihadapi penyelidik adalah hingga saat ini kasus tidak berkembang sebab penyelidik kesulitan dalam mengartikan luka berat untuk penerapan pasal dikarenakan keterangan dari beberapa saksi yang mengatakan dampak pengobatan hanya iritasi dan tidak akan menyebabkan kebutaan permanen yang dijelaskan oleh Ahli Farmakologi Klinis dan Ahli Kesehatan.
Pertimbangan Hakim Menolak Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Pasal 351 Ayat 3 Kuhp Ditinjau Dari Keadilan dan Kepastian Hukum Lisa Andriani; Fadillah Sabri; A. Irzal Rias; Ilhamda Fattah Kaloko
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i12.11146

Abstract

Terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan perbuatan pidana tidak dipidana. Hal tersebut dikenal dengan alasan peniadaan pidana, salah satunya karena pembelaan terpaksa. Rumusan masalah penelitian ini : 1) Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Perbuatan Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid. B/2020/PN Pdg? 2) Bagaimanakah Pembuktian Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Pasal 351 Ayat 3 KUHP Ditinjau Dari Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Pengadilan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg? Kesimpulan : 1)Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa kurang tepat, hakim menyatakan tidak adanya unsur pembelaan terpaksa yang terdapat pada Pasal 49 ayat 1 KUHP dan hakim melihat dari unsur-unsur perbuatan pidana yaitu penganiayaan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang serta hakim tidak menjelaskan dalam putusan terhadap pembelaan terpaksa sebagai peniadaan pidana. 2) Ditinjau Dari Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg, kesalahan melalui pembuktian akan ditentukan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP dan keyakinan hakim
Dasar Pertimbangan Dibentuknya Pengadilan Khusus Profesi Medis Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Kesehatan Nasional di Indonesia Nelwitis A; A. Irzal Rias
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.420

Abstract

Merujuk pada pokok permasalahan yang teridentifikasi, maka tujuan penelitian adalah: Peneliti mampu mengkaji, menganalisis dan menemukan apa yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan pengadilan khusus profesi kedokteran di Indonesia, serta mengkaji menganalisis dan menemukan bagaimana caranya. upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan kepastian hukum adalah dengan dibentuknya pengadilan khusus profesi kedokteran sebagai upaya reformasi hukum kesehatan nasional di Indonesia pada masa yang akan datang. Peneliti mampu menemukan konsep hukum acara pidana yang ideal berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali Berdasarkan Jual Beli di Bawah Tangan di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah M. Rizkal Al Amin; Kurnia Warman; Irzal Rias
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1114

Abstract

Relgistration comels from thel word cadastrel (Dultch Cadastral) a telchnical telrm for a relcord (relcord), showing thel arela, valulel and ownelrship of a plot of land. This word comels from thel Latin Capitastrulm which melans a relgistelr or capita or ulnit madel for thel Roman land tax (Capotatio Telrrelns). In a clelar selnsel, Cadastrel is a relcord (a relcord of lands, thel valulel of land and its rights holdelrs and for tax pulrposels). Land relgistration in Indonelsia consists of 2 (two) stagels, namelly land relgistration for thel first timel and theln maintelnancel of land relgistration data. Land relgistration for thel first timel is carrield oult throulgh 2 (two) typels relgistration namelly systelmatic land relgistration and land relgistration sporadic. Systelmatic land relgistration is carrield oult simulltaneloulsly with initiativel of thel Govelrnmelnt, in this casel thel National Land Agelncy (helrelinaftelr relfelrreld to as BPN), to relgistelr land parcells that havel not beleln celrtifield baseld on a long-telrm and annulal work plan as welll carrield oult in arelas deltelrmineld by thel Statel Ministelr of Agrarian Affairs Helad of BPN whilel sporadic land relgistration is carrield oult on initiativel ulnrelgistelreld landlord. Thel delfinition of bulying and sellling in gelnelral is an agrelelmelnt beltweleln onel party who binds himsellf to sulrrelndelr ownelrship rights to an itelm, and thel othelr party to pay a preldeltelrmineld pricel. Melanwhilel, thel delfinition of an ulndelrhand salel and pulrchasel agrelelmelnt is an agrelelmelnt beltweleln partiels withoult beling accompanield by an aulthelntic deleld by a notary or withoult involving a notary.
Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg) Adrian Bima Putra; Elwi Danil; A. Irzal Rias
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1490

Abstract

In the practice of law enforcement against criminal acts of defamation through social media in the jurisdiction of the Padangv District Court, we can see the judge's decision to sentence the defendant to prison for violating the ITE Law. The judge in decision Number 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg on behalf of Robby Putra Eryus, nicknamed Robby, was legally and convincingly proven to have committed a violation against. Article 27 paragraph (3) of the ITE Law in conjunction with Article 56 paragraph of the Criminal Code. This research is normative juridical research using secondary data. This research is a descriptive analysis. The research results show that: 1. The judge's consideration in imposing a conditional sentence on the defendant was based on the consideration that the defendant's actions were carried out not only for the defendant's personal interests but also for the interests of society, which were related to humanity, in this case because of community service. 2. The perspective of justice assesses that the criminal penalties imposed on those involved are in accordance with the views and principles of justice, especially according to Rawls.
Tanggung Jawab Pidana Rumah Sakit Terhadap Penerapan Patient Safety Dalam Pelaksanaan Asuhan Keperawatan dari Perspektif Hukum Pidana Agnesia Wettry Sagita; Fadillah Sabri; Siska Elvandari; Syofirman Syofyan; A. Irzal Rias; Nilma Suryani
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.378

Abstract

Topik baru di dalam ilmu kesehatan Indonesia melahirkan pertanyaan terhadap kedudukan rumah sakit untuk bertanggungjawab secara pidana terhadap penerapan sistem patient safety dalam menyelenggarakan asuhan keperawatan. Patient safety atau dikenal dengan keselamatan pasien menjadi topik penting dalam menghindari bahaya atau kemungkinan cedera pada pasien selama masa rawatan inap di rumah sakit. Rumah sakit sebagai korporasi bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh stafnya berdasarkan hubungan kerja yang terjalin di antara keduanya. Saat ini, dalam menetepkan tanggung jawab pidana rumah sakit dilakukan dengan melakukan proses penemuan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kebijakan hukum lainnya yang memiliki relevansi. Dalam penerapannya, patient safety sudah diatur secara hukum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1691/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien yang diperbaharui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatannya dilakuaan dengan pemberian asuhan keperawatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Keperawatan.