Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN MAHAR BERUPA SURAT RINCIK TANAH KEC TANRALILI KABUPATEN MAROS Nur Hidayah; Istianah Inayah; Wahyuni Idrus
Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 1 No. 3 (2022): September : Journal of Research and Development on Public Policy
Publisher : Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (695.59 KB) | DOI: 10.58684/jarvic.v1i3.28

Abstract

Pernikahan merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dimana ikatan tersebut merupakan ikatan yang kuat. Dalam Hukum Islam sendiri saat melaksanakan perkawinan seorang laki-laki di wajibkan memberikan mahar kepada calon mempelai wanita . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian mahar tanah dengan surat rincik dalam pernikahan menurut hukum pertahanan nasional, serta proses peralihan hukum kepemilikan hak atas tanah pemberian mahar dalam pernikahan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dan di badan-badan pemerintahan daerah (Kantor BPN Kabupaten Maros, Kantor Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, Kantor KUA Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, dan Kantor Kelurahan Borong). Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif dan normatif. Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan pemberian mahar dalam pernikahan hukum pertanahan nasional adalah sah atau boleh saja sepanjang kepastian hukum dalam hal sertifikat diserahkan pada saat akad nikah apabila dan menurut hukum pertanahan nasional apabila didaftarkan pada kantor pertanahan nasional dengan terlebih dahulu dibuktikan dengan akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). selanjutnya saran Agar pemberian mahar tanah dalam pernikahan dapat diakui pelaksanaannya menurut hukum pertanahan nasional.
REVIEW OF CUSTOMARY DIVORCE IN MANIPI VILLAGE, PANA DISTRICT, MAMASA DISTRICT Nur Hidayah; Wahyuni Idrus; Andi Istiana Inayah Dwi Putri
Awang Long Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v6i1.991

Abstract

Divorce in Manipi Village, Pana District, Mamasa Regency still uses customary Law. Mamasa is where there is no need to bring a divorce suit to court, but it can be carried out according to custom; apart from that, there are also customary sanctions for perpetrators of divorce. This writing uses nonmatof research with a statutory and conceptual approach. Divorce according to custom in Manipi Village, Pana Subdistrict, Mamasa Regency, namely through customary judges and the local government, and giving Mamasa customary divorce sanctions (Kapaa) based on Tana' (caste) where the customary sanctions are in the form of buffalo and pigs, but due to developments the times, the payment of Kapaa at this time is by the agreement of the family in a case in the form of money or anything that costs a pig or buffalo.