Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PEDESAAN nur hidayah; ali imran
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v8i1.21527

Abstract

Abstract             The Village Government plays a role in the management and implementation of governance in the Village in order to realize village autonomy. The Village Government is absolutely responsible for what it has done to the community in order to carry out its duties, powers and obligations as regulated in statutory regulations, including in terms of providing a good living environment. The relationship between the role of the village government and the environment in this study is emphasized on efforts to protect the rural environment. The need for environmental regulation in the village is currently considered urgent in order to save the environment and become a guideline for the community and local government. However, due to the absence of this village regulation, the Mattampawalie Village Government issued a policy in the form of a Village Head decision as a form of concern for environmental protection in Mattampawalie Village, however, the material contained in the Village Head's decree has not been systematically compatible with environmental management and protection standards as regulated in Law No.32 of 2009 concerning environmental protection and management.Keywords: Role, Village Government, Environment Abstrak            Pemerintah Desa berperan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di Desa guna mewujudkan otonomi desa. Pemerintah Desa mutlak bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan, termasuk dalam hal penyediaan lingkungan hidup yang baik. Hal yang menjadi keterkaitan antara peran Pemerintah Desa dan lingkungan hidup dalam penelitian ini ditekankan pada upaya perlindungan lingkungan hidup pedesaan. Perlunya pengaturan terhadap lingkungan hidup di desa saat ini dianggap mendesak guna menyelamatkan lingkungan dan menjadi pedoman masyarakat dan pemerintah setempat. Namun akibat belumadanya peraturan desa tersebut, Pemerintah Desa Mattampawalie mengeluarkan kebijakan berupa keputusan Kepala Desa sebagai wujud kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup di Desa Mattampawalie, Namun materi yang terkandung dalam surat keputusan Kepala Desa belum tersistematis yang berkesesuaian dengan standar pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Kata Kunci : Peranan; Pemerintah Desa; Lingkungan Hidup Abstract             The Village Government plays a role in the management and implementation of governance in the Village in order to realize village autonomy. The Village Government is absolutely responsible for what it has done to the community in order to carry out its duties, powers and obligations as regulated in statutory regulations, including in terms of providing a good living environment. The relationship between the role of the village government and the environment in this study is emphasized on efforts to protect the rural environment. The need for environmental regulation in the village is currently considered urgent in order to save the environment and become a guideline for the community and local government. However, due to the absence of this village regulation, the Mattampawalie Village Government issued a policy in the form of a Village Head decision as a form of concern for environmental protection in Mattampawalie Village, however, the material contained in the Village Head's decree has not been systematically compatible with environmental management and protection standards as regulated in Law No.32 of 2009 concerning environmental protection and management.Keywords: Role, Village Government, Environment Abstrak            Pemerintah Desa berperan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di Desa guna mewujudkan otonomi desa. Pemerintah Desa mutlak bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan, termasuk dalam hal penyediaan lingkungan hidup yang baik. Hal yang menjadi keterkaitan antara peran Pemerintah Desa dan lingkungan hidup dalam penelitian ini ditekankan pada upaya perlindungan lingkungan hidup pedesaan. Perlunya pengaturan terhadap lingkungan hidup di desa saat ini dianggap mendesak guna menyelamatkan lingkungan dan menjadi pedoman masyarakat dan pemerintah setempat. Namun akibat belumadanya peraturan desa tersebut, Pemerintah Desa Mattampawalie mengeluarkan kebijakan berupa keputusan Kepala Desa sebagai wujud kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup di Desa Mattampawalie, Namun materi yang terkandung dalam surat keputusan Kepala Desa belum tersistematis yang berkesesuaian dengan standar pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Kata Kunci : Peranan; Pemerintah Desa; Lingkungan Hidup
UPAYA PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR TERHADAP JAJANAN BERBASIS ONLINE Nur Hidayah; Jamil Resa
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i1.4912

Abstract

Berkembangya ekonomi digital yang menyebabkan terjadinya perubahan pola berbelanja masyarakat, tidak dapat dipungkiri seiring memasuki era revolusi 4.0. Hal ini juga berdampak pada bisnis kuliner. Bisnis Kuliner yang berbasis online menjadi salah satu bisnis yang berkembang khususnya di kota-kota besar tidak tekecuali di Makassar. Hal ini di sebabkan karena bisnis melalui media online bisa dilakukan dengan modal terbatas sekalipun. Dalam situasi seperti ini pemerintah melalui kementrian kesehatan tentunya mempunyai tugas untuk mengawasi peredaran makanan yang dijajakan secara online seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-undang. Berdasarkah hasil penelitian yang telah dilakukan di kantor dinas Kesehatan Kota Makassar, BPOM Kota Makassar dan Kantor cabang Gojek dan Grab sebagai perusahan yang menyediakan fitur jajanan online pada aplikasinya maka dapat disimpulkan bahwa saat ini pengawasan dinas kesehatan kota Makassar terhadap jajanan yang terdaftar sebagai mitra gojek ataupun Grab belum diawasi secara langsung. Hal ini disebabkan karena Dinas Kesehatan Kota Makassar belum mempunyai kerja sama dengan pihak perusahan Grab ataupu Gojek sebagai perusahaan penyedia jajanan berbasis online.
TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN MAHAR BERUPA SURAT RINCIK TANAH KEC TANRALILI KABUPATEN MAROS Nur Hidayah; Istianah Inayah; Wahyuni Idrus
Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 1 No. 3 (2022): September : Journal of Research and Development on Public Policy
Publisher : Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (695.59 KB) | DOI: 10.58684/jarvic.v1i3.28

Abstract

Pernikahan merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dimana ikatan tersebut merupakan ikatan yang kuat. Dalam Hukum Islam sendiri saat melaksanakan perkawinan seorang laki-laki di wajibkan memberikan mahar kepada calon mempelai wanita . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian mahar tanah dengan surat rincik dalam pernikahan menurut hukum pertahanan nasional, serta proses peralihan hukum kepemilikan hak atas tanah pemberian mahar dalam pernikahan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dan di badan-badan pemerintahan daerah (Kantor BPN Kabupaten Maros, Kantor Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, Kantor KUA Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, dan Kantor Kelurahan Borong). Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif dan normatif. Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan pemberian mahar dalam pernikahan hukum pertanahan nasional adalah sah atau boleh saja sepanjang kepastian hukum dalam hal sertifikat diserahkan pada saat akad nikah apabila dan menurut hukum pertanahan nasional apabila didaftarkan pada kantor pertanahan nasional dengan terlebih dahulu dibuktikan dengan akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). selanjutnya saran Agar pemberian mahar tanah dalam pernikahan dapat diakui pelaksanaannya menurut hukum pertanahan nasional.