Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Muslim Heritage

Proyeksi Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan Dengan Konsep Syariah Hanik Fitriani
Muslim Heritage Vol 3, No 1 (2018): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (798.351 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v3i1.1257

Abstract

Abstract: The Islamic-based economic sector has recently increased significantly. It includes culinary, Islamic finance, insurance, fashion, cosmetics, pharmaceutical, entertainment, and tourism sectors. They occupy the concept of halal in every its product. One of the economic sector of Islam which has growth significantly is lifestyle products in the syariah tourism sector. The tourism business is certainly very closely related to the accommodation business, particularly the hospitality commerce. This study aims to scrutinize the projection of Tourism Potential Development which applied Sharia concepts in Indonesia. The results of this present study indicates that: firstly, sharia hotels is an accommodation service adheres to the principles of Islamic teaching guidelines. Secondly, `some authorities stated that the development of sharia hotels in Indonesia is still dawdling, although the Indonesian Ulema Council (MUI) has issued requirement standard for syariah labeling to the hospitality business. However, the form and stage for management of this sharia system is still uncertain. As a result, many sharia hotel businessmen are intended to implement their own concept and do not legalize it. This lead to the low quality of management. It is suggested that sharia hotels should be supported by such Sharia Supervisory Board.Abstrak: Sektor ekonomi berbasis Islam akhir-akhir ini meningkat secara signifikan, Sektor tersebut diantaranya kuliner, keuangan Islam, industri asuransi, fashion, kosmetik, farmasi, hiburan, dan pariwisata. Dimana keseluruhan sektor itu mengusung konsep halal dalam setiap produknya. Sektor ekonomi Islam yang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam produk lifestyle di sektor pariwisata adalah pariwisata syariah. Industri pariwisata tentunya sangat berhubungan erat dengan bisnis akomodasi, khususnya bisnis perhotelan. Penelitian ini bertujuan menelaah tentang Proyeksi Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan Dengan Konsep Syariah Di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, hotel syariah merupakan suatu jasa akomodasi yang beroperasi dan menganut prinsip- prinsip pedoman ajaran Islam. Kedua, menurut penulis perkembangan hotel syariah di Indonesia masih terlalu lambat bahkan dapat dikatakan stagnan, meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan standarisasi label syariah kepada bisnis perhotelan, namun bentuk dan tahapan pengurusan format syariah ini masih belum jelas adanya. Dampaknya, banyak pebisnis hotel syariah yang lebih mengimplementasikan konsep hotel syariah mereka dengan berdasarkan aturan-aturan Islam, dan tidak melegalkan bisnis mereka sehingga kualitas pengelolaan dan pengoperasiaannya kadang masih belum maksimal oleh karena itu, hotel syariah sebaiknya didukung oleh semacam Dewan Pengawasan Syariah (DPS).
Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren Tentang Kewajiban Zakat Profesi Perspektif Sosiologi Pengetahuan Hanik Fitriani
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.871 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.387

Abstract

Abstract: The idea of profession alms is a relatively novelty in Indonesian Islamic societies. In Indonesia, the government officials who are graduates of boarding school really know that the Koran, Hadith, and religious textbooks, which they have learned, do not require profession alms. So they consider profession alms as an unknown duty in Islam. But in reality, the profession alms has been charged by the government to them directly deducted monthly from their salaries. This study examines the attitude of government employees who are graduates of the boarding school on the obligations of profession alms with the main question “why they finally fulfill alms profession”. The answers will be sought with the perspective of the sociology of knowledge. This perspective is used to reveal which human knowledge is most decisive for his actions. This research has resulted in findings, using the Karl Mannheim’s relationism theory, that the subordination of government employees graduated from boarding school to to pay profession alms is dominated by power relation. Here knowledge has been used as instrument of power to determine a rule that must effectively apply.Abstrak: Zakat profesi merupakan wacana baru yang berkembang di masyarakat. Para pegawai negeri sipil (PNS) lulusan pondok pesantren memahami bahwa kewajiban zakat profesi tidak dibahas dalam al-Qur’an, Hadith, dan literatur salaf. Dalam konteks ini, peraturan pemerintah yang menetapan kadar zakat profesi sebesar 2,5%, yang langsung dipotongkan dari gaji PNS setiap bulannya, mendapat tanggapan kontroversial dari sebagian kalangan PNS lulusan pondok pesantren karena belum menemukan dasar yang kuat. Penelitian ini akan mengkaji terkait pandangan PNS lulusan Pondok pesantren mengenai kewajiban zakat profesi, serta landasan PNS tersebut dalam menjalankan kewajiban membayar zakat profesi. Penelitian ini menghasilkan temuan, Pertama, PNS lulusan pondok pesantren menganggap bahwa relasionisme antara PNS lulusan pondok pesantren merupakan implementasi konsep relasionisme Karl Mannheim, buktinya bahwa pengetahuan tentang zakat profesi dimunculkan oleh pemerintah sebagai penguasa. Kedua, Dasar ketundukan PNS lulusan pondok pesantren tetap patuh membayar zakat profesi didominasi oleh relasi kekuasaan dan pengetahuan, pemerintah yang memiliki kekuasaan memiliki kekuatan untuk mengikat PNS sebagai masyarakat. Pengetahuan sebagai alat yang digunakan oleh kekuasaan untuk menentukan sebuah peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat.