Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

USAHA GULA MERAH DARI NIRA KELAPA SAWIT SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN NILAI EKONOMI MASYARAKAT DI DESA PEGAJAHAN Rahmaini Rahmaini; Yudha Wijaya Lubis; Lisa Arlinda; Muhammad Rizki Ramadhani; Ratih Ramadhan; Siti Aisah; Ayu Lestary
RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v4i1.2286

Abstract

Pengembangan ekonomi setiap desa sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahtreaan masyarakat. Pelaku usaha memiliki peran penting untuk meningkatkan roda perekonomian suatu desa. Diketaui bahwa Desa Pegajahan merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Perbaungan dan memiliki potensi yang cukup signifikan dalam meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Pada pengabdian yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN UIN Sumatera Utara Medan Kelompok 147 di Desa pegajahan mulai dari tanggal 18 July–18 Agustus 2022 ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang pemasaran secara online kepada pemilik usaha gula merah berbahan dasar nira sawit untuk memperluas jaringan pemasaran agar dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Pegajahan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan saat melaksanakan pengabdian masyarakat ditemukan bahwa jaringan pemasaran hanya sebatas agen atau bergantung pada pengepul saja. Oleh sebab itu pengabdian dilaksanakan dengan cara memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada pengusaha gula merah agar dapat memperluas jaringan pemasaran yang nantinya meningkatkan penjualan, hasil produksi dan keuntungan sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Metode pengabdian yang dilakukan yatu observasi dan wawancara, identifikasi masalah, pelaksanaan sosialisasi, penerapan, evaluasi dan hasil akhir. Hasil akhir pada pengabdian ini adalah pengetahuan mitra tentang pemasaran online meningkat, sehingga pemasaran semakin luas dan meningkatnya pendapatan mitra
Kaderisasi Partai Politik untuk Diajukan Calon Legislatif dan Kepala Daerah Muhammad Rizki Ramadhani
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 1 No. 4 NOVEMBER 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is the first, to determine the impact of poor cadre formation in political party organizations on the performance of cadres in the leadership process. Second, to find out why many political party cadres are actually loyal to the general chairman, not to the people. This study uses a research method with the type of normative legal research (normative law research). The data sources used in this study are primary data sources and secondary data sources as well as primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method used was literature research and analyzed using qualitative descriptive analysis techniques. Based on the results of research and discussion, it can be explained as follows. First, Cadreization that is equipped with moral, character, ethical education, or maybe given an understanding of theology, it is hoped that the output of cadres resulting from a cadre procession like this is none other than superior cadres who are broad-minded, become true statesmen, put aside group interests. first and prioritize the common good by placing the interests of the nation and state above all else. Second, this cadre based on threats, instructions, hegemony by scaring cadres is perhaps what makes diaspora cadres just complementary, for decisions requiring compromise from a general chairperson, if there are cadres who are at odds with the general chairperson, which is a concern for cadres, for example as an example there are diaspora cadres who have different understandings or are different in formulating policies and decisions who are afraid of being fired or reshuffled so that their positions are mixed, this is a paradox that has definitely happened in constitutional politics.