Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial Kips: Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Hardi Putra Wirman
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peran Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Lima Puluh Kota: Perspektif Siyasah Dusturiyah Elfi Efriza; Hardi Putra Wirman
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2025): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak  Pelanggaran pada saat pemilu selalu saja terjadi, yang sekarang di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, yang disana ada terdapat pelanggaran tahapan kampanye yang tidak bias ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur materil dan formil,karena inilah susah untuk mendakwah atau memberikan sanksi kepada orang yang melanggar pelanggaran. Pada saat inilah peran Bawaslu dan jajarannya harus dijalankan dan ditegaskan lagi agar tidak terjadi pelanggaran yang berlarut-larut,, pada pemilu kmren 14 februari 2024 ada beberapa pelanggaran yang terjadi diantaranya pelanggaran kode etik,pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilu. Dan ada juga dugaan pelanggaran money politik yang membagikan beras alih-alih agar orang yang dapat beras itu memilih calon tersebut. Tapi dari pemilu tahun 2024 dan 2019 sedikit ada perubahan terhadap pelanggaran, pelanggaran menurun karena Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menerapkan pencegahan ,dengan cara di bilang langsung dan di kasihkan pemberitahuan di pengumuman dan sosial media,jadinya tahun 2024 tidak banyak lagi yang melanggar,dan dilihat dari tinjauan fiqih siyasah dusturiyah, Bawaslu harus bersikap adil dan tidak membeda-bedakan siapapun atau kelompok manapun karena keadilan dalam pengkajian siyasah fiqh sangat diutamakan, karena berkaitan erat dengan tanggung jawab yang diemban Bawaslu. Dan dalam konsep Islam, keadilan dekat dengan kesalehan yang menjadi prioritas utama .
Peran Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Lima Puluh Kota: Perspektif Siyasah Dusturiyah Elfi Efriza; Hardi Putra Wirman
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2025): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v1i2.14

Abstract

Abstrak  Pelanggaran pada saat pemilu selalu saja terjadi, yang sekarang di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, yang disana ada terdapat pelanggaran tahapan kampanye yang tidak bias ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur materil dan formil,karena inilah susah untuk mendakwah atau memberikan sanksi kepada orang yang melanggar pelanggaran. Pada saat inilah peran Bawaslu dan jajarannya harus dijalankan dan ditegaskan lagi agar tidak terjadi pelanggaran yang berlarut-larut,, pada pemilu kmren 14 februari 2024 ada beberapa pelanggaran yang terjadi diantaranya pelanggaran kode etik,pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilu. Dan ada juga dugaan pelanggaran money politik yang membagikan beras alih-alih agar orang yang dapat beras itu memilih calon tersebut. Tapi dari pemilu tahun 2024 dan 2019 sedikit ada perubahan terhadap pelanggaran, pelanggaran menurun karena Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menerapkan pencegahan ,dengan cara di bilang langsung dan di kasihkan pemberitahuan di pengumuman dan sosial media,jadinya tahun 2024 tidak banyak lagi yang melanggar,dan dilihat dari tinjauan fiqih siyasah dusturiyah, Bawaslu harus bersikap adil dan tidak membeda-bedakan siapapun atau kelompok manapun karena keadilan dalam pengkajian siyasah fiqh sangat diutamakan, karena berkaitan erat dengan tanggung jawab yang diemban Bawaslu. Dan dalam konsep Islam, keadilan dekat dengan kesalehan yang menjadi prioritas utama .
NEGOTIATIONS BETWEEN RELIGION AND CULTURE IN CONTEMPORARY MINANGKABAU SOCIETY Vivi Yulia Nora; Novi Hendri; Hardi Putra Wirman
Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial Vol. 12 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Program Studi Sosiologi Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jsds.v12i1.25509

Abstract

This article examines the dynamic negotiation between Islam and Minangkabau adat in contemporary West Sumatra, framed within the philosophical principle of Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS–SBK). While previous studies often emphasize harmony between adat and Islam, this research argues that their relationship is better understood as an ongoing process of negotiation shaped by legal pluralism, cultural hybridity, and public reasoning. Drawing on qualitative methods—literature review, limited ethnographic observation, and in-depth interviews—this study employs the theoretical frameworks of cultural hybridity (Bhabha), legal pluralism (Benda-Beckmann), and Islamic public reasoning (Bowen). The findings reveal that the interaction between adat and Islam is not static but continuously reconstructed through social practices such as inheritance, marriage, gender relations, and local governance. This study highlights the urgency of understanding how local Islamic practices adapt to modernity, globalization, and changing gender norms. It contributes to sociological debates by demonstrating that Islam in Minangkabau operates as a flexible and dialogical system that accommodates local traditions without erasing them.
Co-Authors Elfi Efriza Novi Hendri Vivi Yulia Nora