Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum (PAKEHUM) Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Asri Sarif
Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
AKIBAT HUKUM PENYIMPANGAN ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM DALAM PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN Asri Sarif
Lakidende Law Review Vol. 1 No. 3 (2022): DELAREV (DESEMBER)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v1i3.38

Abstract

Asas ultra petitum partium merupakan pembatasan terhadap kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya mengadili perkara untuk menjatuhkan putusan tidak lebih dari yang dituntut. Keberlakuan asas ini tertuang dalam ketentuan Pasal 178 Ayat (3) HIR dan Pasal 189 Ayat (3) RBg. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum atas penyimpangan asas ultra petitum partium dalam putusan akta perdamaian serta upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan dalam putusan akta perdamaian yang menyimpangi asas ultra petitum partium. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa putusan akta perdamaian yang melanggar asas ultra petitum partium berakibat hukum putusan tersebut cacat hukum karena melanggar prinsip rule of law, namun tetap sah dan kedudukannya dipersamakan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Olehnya itu pihak yang dirugikan hanya dapat melakukan upaya hukum pembatalan putusan melalui mekanisme upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Putusan Akta Perdamaian dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan bahwa kesepakatan perdamaian telah memuat kekeliruan tentang obyek yang dipersengketakan atau kesepakatan perdamaian ternyata melanggar hukum.
Regulation of Patent Protection of Computer Programs as Inventions in Indonesia Asri Sarif; I Gede Mahatma Yogiswara Winatha
Indonesia Law Reform Journal Vol. 3 No. 1 (2023): March, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ilrej.v3i1.25940

Abstract

The protection of computer programs in Indonesia has been strictly regulated in the Copyright Law, but the patent obtained by Eddy Tuhirman for his program in 2017 shows that the protection of computer programs in Indonesia is not impossible. This study aims to find out how the regulation of patent protection for computer programs in Indonesia. Using normative juridical research methods, with an emphasis on analysis on applicable legal regulations and other legal sources relevant to the legal issues studied. The results of this study indicate that based on the explanation of Article 4 letter d of Law no. 13 of 2016 concerning Patents, patent protection for computer programs can still be granted on a limited basis. Patent protection is not granted to computer programs which contain only a set of instructions expressed in the form of language, code, schematic or in any other form without having a technical effect. Patents can only be granted for computer programs that have characteristics in the form of instructions, technical effects, and problem solving in the field of technology. In order to provide more legal certainty, it is suggested that the government make stricter and clearer regulations, particularly regarding the types and specifications of computer programs that can be granted patents. Abstrak Perlindungan atas program computer di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta, namun Paten yang didapat oleh Eddy Tuhirman atas program ciptaannya pada tahun 2017 menunjukkan, bahwa perlindungan atas program koomputer di Indonesia bukan sesuatu yang tidak mungkin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan paten terhadap program komputer di Indonesia. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menitikberatkan analisis pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 huruf d Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, perlindungan paten atas program komputer masih dapat diberikan secara terbatas. Perlindungan Paten tidak diberikan kepada program computer yang hanya berisi seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun tanpa memiliki efek teknis. Paten hanya dapat diberikan untuk program komputer yang memiliki karakteristik berupa instruksi, efek teknis, dan pemecahan masalah di bidang teknologi. Untuk lebih memberikan kepastian hukum, disarankan agar pemerintah dapat membuat peraturan yang lebih tegas dan jelas, khususnya mengenai jenis dan spesifikasi program komputer yang dapat diberikan hak paten.  
Tanggung Jawab Hukum Perdata Travel Smarthajj Atas Kegagalan Pemberangkatan Jamaah Umroh La Ode Muhammad Saleh Saputra; Ayib Rosidin; Asri Sarif; Tia Yuliana
Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): PAKEHUM - Desember
Publisher : CV. SINAR HOWUHOWU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70134/pakehum.v2i3.912

Abstract

The increasing interest of Indonesians in performing the Umrah pilgrimage each year has fueled the rapid growth of Umrah travel agencies. However, this growth has also given rise to various legal issues, such as default by travel agencies that fail to fulfill their agreements regarding the departure of pilgrims. The purpose of this study is to analyze the forms of default by Umrah travel agencies, the legal responsibility of travel organizers, and the forms of legal protection for injured pilgrims. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, as well as case studies of several decisions related to Umrah disputes. The results indicate that Umrah travel agencies that fail to depart pilgrims have committed a default as stipulated in the Civil Code and are therefore obligated to provide a full refund, compensation, and fulfillment of consumer rights. Furthermore, it was found that weak supervision, minimal legal literacy of pilgrims, and non-compliance of travel agency practices with Ministry of Religious Affairs regulations are the main factors contributing to the disputes. This study concludes that strengthening regulations, increasing government oversight, and providing legal education for pilgrims are crucial steps to ensure legal certainty and consumer protection in organizing Umrah travel in Indonesia.
EDUKASI HUKUM MASYARAKAT TENTANG KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DESA CIALAM JAYA KABUPATEN KONAWE SELATAN La Ode Muhamad Sulihin; Lade Sirjon; Safril Sofwan Sanib; Muhammad Sabaruddin Sinapoy; Asri Sarif; Charen Aprisia Rere; Desy Kumalasari
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v4i1.5900

Abstract

Illicit trafficking and narcotics abuse have reached all corners of Indonesia, including rural communities. One of the areas in Indonesia that is prone and still relatively high in narcotics abuse is the Province of Southeast Sulawesi. South Konawe Regency is one of the regencies that is a concern in eradicating narcotics trafficking and abuse because it is included in the red area. The villages in the South Konawe Regency area adjacent to the Lantari Jaya (Bombana) sub-district are meeting places between dealers and couriers. It's time to keep the village resilient against the threat of drug trafficking. This community service activity was carried out in Cialam Jaya Village, because there were several problems faced by the community, namely the low public awareness related to the prevention of narcotics trafficking and abuse as well as the lack of public knowledge and understanding of the modus operandi of narcotics distribution and the impact of drug abuse. narcotics. This community service activity is carried out in 3 (three) stages, namely Problem Identification, Resource Identification and Legal Counseling. Through this counseling, participants are able to increase their knowledge and understanding of the dangers of narcotics which not only affects users, individuals as users, but also as a whole, both society and the state. Through this action, the public is reminded that efforts to prevent drug trafficking and abuse cannot only be imposed on law enforcement officers, but must come from families and communities. This prevention effort cannot separate them from the responsibility to interfere in every crime.  Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika telah menjangkau seluruh pelosok wilayah di Indonesia termasuk masyarakat perdesaan. Salah satu wilayah di Indonesia yang rawan dan masih tergolong tinggi dalam penyalahgunaan narkotika adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi perhatian dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika karena masuk dalam wilayah merah. Desa-desa di wilayah Kabupaten Konawe Selatan yang berdekatan dengan Kecamatan Lantari Jaya (Bombana) merupakan tempat perjumpaan antara pengedar dan kurir. Saatnya untuk menjaga desa agar tetap tangguh terhadap ancaman perdagangan narkotika. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Cialam Jaya, karena terjadi beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat yakni rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap modus-modus operandi dalam pengedaran narkotika serta dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yakni Identifikasi Permasalahan, Identifikasi Sumber Daya dan Penyuluhan Hukum. Melalui penyuluhan ini, peserta mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap bahaya narkotika yang tidak hanya mempengaruhi penggunanya, individu sebagai pengguna, tetapi juga secara keseluruhan, baik masyarakat maupun negara. Melalui aksi ini, masyarakat diingatkan bahwa upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi harus berasal dari keluarga dan masyarakat. Upaya pencegahan ini tidak dapat memisahkan mereka dari tanggung jawab untuk ikut campur dalam setiap kejahatan.
Peningkatan Pengetahuan Hukum Masyarakat Desa dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum di Desa Pereoa, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe Muhammad Jufri; Asri Sarif; St. Muslimah Suciati; La Ode Muh. Taufiq; Serman Rebo; Fachrul Nasrun Salili
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 5 (2026): SEPTEMBER-OKTOBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/abqbkj64

Abstract

Kesadaran hukum merupakan fondasi penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera. Namun, masih terdapat kesenjangan antara keberadaan aturan hukum dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Desa Pereoa, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, menghadapi berbagai persoalan hukum seperti sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan, dan pewarisan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kemampuan praktis masyarakat desa dalam memahami serta menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuk masyarakat yang sadar hukum dan mampu mencegah serta menyelesaikan permasalahan hukum secara tepat. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah dan diskusi tatap muka dengan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif. Kegiatan dilaksanakan pada 16 Juli 2026 di Balai Desa Pereoa dengan peserta sekitar 50 orang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 75% peserta mengetahui dan memahami materi yang disampaikan, 20% peserta menghendaki kegiatan lanjutan, dan 5% peserta memahami materi pada aspek kemanfaatan. Kegiatan ini juga menghasilkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dan Pemerintah Desa Pereoa sebagai komitmen keberlanjutan edukasi hukum masyarakat.
Co-Authors Ayib Rosidin Charen Aprisia Rere Desy Kumalasari Fachrul Nasrun Salili I Gede Mahatma Yogiswara Winatha La Ode Muh. Taufiq La Ode Muhamad Sulihin La Ode Muhammad Saleh Saputra Lade Sirjon Muhammad Jufri Muhammad Sabaruddin Sinapoy Safril Sofwan Sanib Serman Rebo St. Muslimah Suciati Tia Yuliana