Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Raad Kertha Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Indonesian Community Journal Indonesia Law Reform Journal (ILREJ)
I Gede Mahatma Yogiswara Winatha
Faculty Of Law, University Of Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Indonesia.
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Settlement of Brand Rights Disputes Through the Commercial Court in Indonesia: Study of Surabaya Court Decision I Gede Mahatma Yogiswara; Lesza Leonardo Lombok; Asrul Ibrahim Nur; I Gusti Bagus Indra Kumara; Ni Nyoman Sri Purnama Sutianti
Indonesia Law Reform Journal Vol. 2 No. 3 (2022): November, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ilrej.v2i3.23754

Abstract

Brands play a significant role in economic development because they help consumers identify the origin of a product or service. Brand ownership is acknowledged at the time of brand registration with the Directorate General of Intellectual Property. The first prerequisite for registering a brand is ensuring that it possesses all of its attributes. Therefore, some characteristics distinguish it from other brands. Despite these regulations, brand infringements still occur. One of them is the disagreement between PT. Gudang Garan and PT. Gudang Baru, whose brands are comparable. Therefore, a study on Indonesian law enforcement in resolving brand issues is required. The current study employed normative legal research and normative juridical methodologies. Using descriptive qualitative data analysis, the study focused on laws and regulations. The Surabaya Commercial Court determined, based on a dispute between PT. Gudang Garan and PT Gudang Baru, that PT. Gudang Baru breached Article 21 Paragraph 1 of Law No. 20 of 2016, declaring the Gudang Baru brand comparable to the well-known Gudang Garan brand. As a result, the Gudang Baru brand was revoked, and to ensure a deterrent effect, DGKI ordered any application for registration of a brand that resembles PT. Gudang Garan be denied.
PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH TANGGA YANG BERNILAI EKONOMIS DENGAN MENGEMBANGKAN MAGGOT BSF DI DESA PEGUYANGAN KANGIN I Gusti Putu Agung Widya Goca; I Komang Sumerta; Ni Made Anggia Paramesthi Fajar; I Gede Mahatma Yogiswara W; I Gede Wirata; I Kadek Dwi Diatmika
RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v4i1.2558

Abstract

Pengelolaan sampah merupakan permasalahan klasik yang terus menerus dihadapi dikalangan masyarakat, tidak terkecuali sampah organik. Pengelolaan sampah berbasis sumber harus terus dilakukan guna mendukung program pemerintah Provinsi Bali. Salah satu solusi dalam memecahkan permasalahan pengelolaan limbah organik rumah tangga yaitu dengan mengembangkan Maggot BSF sebagai bio mesin pengolahan sampah organik berbasis sumber. PkM ini dilaksanakan di Desa Peguyangan Kangin Denpasar dengan metode pendekatan permasalahan, tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Indikator ketercapaian program ini adalah masyarakat teredukasi untuk melakukan pengolahan sampah organik limbah rumah tangga berbasis sumber sehingga tidak mencemari lingkungan. Terkelolanya sampah organik limbah rumah tangga pada rumah tangga, terbentuknya usaha desa yang dikelola oleh kelompok masyarakat dengan pengembangan maggot BSF sebagai bio mesin pengelolahan sampah organik, munculnya usaha baru yang meniliki nilai tambah dan nilai ekonomis terhadap pengelolahan sampah melalui penjualan maggot BSF sebagai pakan ternak. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan PkM ini dapat ditindaklajuti dengan terus dilakukan monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan serta dengan secara rutin memberikan penyuluhan, pemahaman dan pelatihan bagaimana pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber serta manfaat dan dampak positif dari pengelolaan sampah organik limbah masyarakat dengan menggunakan Bio Mesin Magot BSF dikalangan masyarakat. Hasil PkM menunjukkan bahwa Maggot BSF merupakan salah satu solusi dalam menangani dan menanggulangi permasalahan sampah organik masyarakat dan/atau limbah rumah tangga masyarakat yang terus menerus menjadi permasalahan selama ini, Kelompok masyarakat Desa Peguyangan Kangin dapat mengelola limbah sampah organik rumah tangga dengan budidaya Magot BSF yang memiliki nilai ekonomi tinggi
Comparative Analysis of Legal Protection and Criteria of Well-Known Marks (Indonesia, United States, India, China, and Germany) I Gede Mahatma Yogiswara Winatha; A.A.Gede Agung Indra Prathama; Putu Chandra Kinandana Kayuan
Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Vol. 4 No. 1 (2023): January 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/aclj.v4i1.23768

Abstract

Trademark functions as a distinguishing mark between goods and/or services of its kind, as well as an identification mark for goods and/or services from the producer concerned. In order to be a well-known and widely recognized mark by the world community, and also to gain a good reputation it requires a very high investment to maintain quality and perform massive promotions in many countries. Considering this, lawful protection of well-known marks is a must. This research uses a normative juridical method by examining regulations and analyzing the previous studies, as well as other relevant legal materials to determine the criteria of well-known marks and the law protection provided for well-known marks in Indonesia. The results of this study indicate that the regulation of the criteria for well-known marks in Indonesia still does not set concretely the minimum number that must be met for each criterion. Furthermore, in principle, Indonesia provides legal protection for well-known marks, both registered and unregistered in Indonesia.
Analisis Kepastian Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual I Gede Mahatma Yogiswara Winatha; Anak Agung Gede Agung Indra Prathama; Putu Pradnyamita Setianingtyas; Ni Putu Wulan Cintana Cita
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v6i1.824

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh kajian dan pemahaman komperhensif terhadap kepastian hukum pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, baik pengakuan dan perlindungannya dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional yang berfokus sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Adapun hasil dan simpulan yang ditemukan bahwa dimensi HKI atas pengetahuan tradisional merujuk pada karya teknologi lokal dan pribumi, sedangkan ekspresi budaya tradisional berhubungan tentang karya tradisional dalam bidang musik, tari, sastra atau cerita, ritual, lencana, seni, kerajinan tangan, bentuk ukiran, bentuk arsitektur, dan sebagainya. Jaminan atas kepastian hukum pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional diakui secara implisit dan eksplisit dalam hukum internasional dan nasional. Ius constitutum Indonesia merujuk pada perspektif hukum Hak Cipta, Hukum Paten, Hukum Merek, UUPK dan Permenkumham tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Ditemukan adanya ketidaksempurnaan pengaturan terkait jaminan hak atas subjek hukum komunal dari pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari HKI yang perlu dilindungi.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penyuluhan Pendaftaran Merek Bagi UMKM di Desa Peguyangan Kangin Denpasar Ni Putu Tirka Widanti; I Gede Mahatma Yogiswara Winatha
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 3 No 1 (2023): I-Com: Indonesian Community Journal (Maret 2023)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.02 KB) | DOI: 10.33379/icom.v3i1.2303

Abstract

Pelayanan administratif selain memberikan pelayanan seperti administrasi kependudukan juga memberikan pelayanan administrasi umum dibidang hukum, pemberian informasi umum dan hak kekayaan intelektual. Namun kurangnya kesadaran pelaku UMKM untuk melindungi kekayaan intelektual menyebabkan sering terjadinya pembajakan khususnya pada hak merek. Penyuluhan ini memiliki tujuan agar muncul pemahaman di masyarakat terkait pentingnya kekayaaan intelektual. Kegiatan ini dilakukan selama satu hari di Kantor Desa Peguyangan Kangin dengan metode sosialisai melalui penyampaian materi dengan didukung oleh gambar dan tampilan dengan isi bahasan yang padat dan menarik perhatian sehingga mendorong keaktifan peserta untuk berdiskusi. Keberadaan Sentra KI Universitas Ngurah Rai ditujukan untuk dapat membantu pemerintah, khususnya Kantor Wilayah Kemenkumham Bali mempermudah pelayanan administrasi umum dibidang hukum. Selain itu masyarakat juga menjadi lebih sadar dan memahami tata cara untuk mengajukan permohonan pendaftaran mereknya.
Regulation of Patent Protection of Computer Programs as Inventions in Indonesia Asri Sarif; I Gede Mahatma Yogiswara Winatha
Indonesia Law Reform Journal Vol. 3 No. 1 (2023): March, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ilrej.v3i1.25940

Abstract

The protection of computer programs in Indonesia has been strictly regulated in the Copyright Law, but the patent obtained by Eddy Tuhirman for his program in 2017 shows that the protection of computer programs in Indonesia is not impossible. This study aims to find out how the regulation of patent protection for computer programs in Indonesia. Using normative juridical research methods, with an emphasis on analysis on applicable legal regulations and other legal sources relevant to the legal issues studied. The results of this study indicate that based on the explanation of Article 4 letter d of Law no. 13 of 2016 concerning Patents, patent protection for computer programs can still be granted on a limited basis. Patent protection is not granted to computer programs which contain only a set of instructions expressed in the form of language, code, schematic or in any other form without having a technical effect. Patents can only be granted for computer programs that have characteristics in the form of instructions, technical effects, and problem solving in the field of technology. In order to provide more legal certainty, it is suggested that the government make stricter and clearer regulations, particularly regarding the types and specifications of computer programs that can be granted patents. Abstrak Perlindungan atas program computer di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta, namun Paten yang didapat oleh Eddy Tuhirman atas program ciptaannya pada tahun 2017 menunjukkan, bahwa perlindungan atas program koomputer di Indonesia bukan sesuatu yang tidak mungkin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan paten terhadap program komputer di Indonesia. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menitikberatkan analisis pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 huruf d Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, perlindungan paten atas program komputer masih dapat diberikan secara terbatas. Perlindungan Paten tidak diberikan kepada program computer yang hanya berisi seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun tanpa memiliki efek teknis. Paten hanya dapat diberikan untuk program komputer yang memiliki karakteristik berupa instruksi, efek teknis, dan pemecahan masalah di bidang teknologi. Untuk lebih memberikan kepastian hukum, disarankan agar pemerintah dapat membuat peraturan yang lebih tegas dan jelas, khususnya mengenai jenis dan spesifikasi program komputer yang dapat diberikan hak paten.  
Co-Authors A.A.Gede Agung Indra Prathama Anak Agung Gede Agung Indra Prathama Asri Sarif Asrul Ibrahim Nur Dewi, Kadek Ary Purnama Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi Gede Wirata I Gusti Bagus Indra Kumara I Gusti Putu Agung Widya Goca I Kadek Ardana I Kadek Dwi Diatmika I KETUT SATRIA WIRADHARMA SUMERTAJAYA I Komang Sumerta I Wayan Saras Yudi Lesza Leonardo Lombok Ni Nyoman Sri Purnama Sutianti Ni Putu Tirka Widanti Ni Putu Wulan Cintana Cita Putu Chandra Kinandana Kayuan Putu Pradnyamita Setianingtyas Swetasoma, Cokorda Gede