Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Kualitas Pelayanan Publik Dila Erlianti
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis Vol 1 No 1 (2019): Maret
Publisher : LPPM STIA Lancang Kuning Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (705.522 KB) | DOI: 10.36917/japabis.v1i1.3

Abstract

Kualitas Pelayanan Publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan publik pada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Populasi penelitian adalah pegawai pada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal serta masyarakat. Sampel diambil 39 orang secara purposive. Teknik pengumpulan data adalah angket, wawancara dan observasi. Analisis data adalah dengan metode statistik deskriptif dan interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kualitas pelayanan publik perizinan mendirikan bangunan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal sudah berjalan dengan baik, namun belum mencapai hasil maksimal
Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Satlantas Unit Turjawali Polres Dumai Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Dila Erlianti
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis Vol 1 No 2 (2019): September
Publisher : LPPM STIA Lancang Kuning Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.573 KB) | DOI: 10.36917/japabis.v1i2.15

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis potensi sosial dan budaya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kampong nelayan Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman. Konsep yang digunakan dalam kajian menurut Chavoshbashi et.al (2012) mendefinisikan nilai-nilai budaya terdiri atas nilai-nilai individu dan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai individu mencakup nilai kerja, kreativitas dan inovasi, etika, penghematan, kebahagiaan personal, kedisiplinan, keuntungan, dan pembelajaran. Nilai-nilai sosial meliputi rasa saling percaya, keadilan dan kesetaraan, tanggung jawab sosial, kerjasama, keterampilan interaktif, akuntabilitas, kesejajaran, taat hukum, dan hal lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumplan data dengan wawancara, observasi serta dokumentasi
Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dila Erlianti; Abdul Gafur
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis Vol 2 No 1 (2020): Maret
Publisher : LPPM STIA Lancang Kuning Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.271 KB) | DOI: 10.36917/japabis.v2i1.22

Abstract

Pelayanan merupakan tugas dari birokrat pemerintah yang wajib dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku. Kantor Camat Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjalankan pelaksanaan pelayanan, berdasarkan observasi ditemukan masalah Masih kurangnya ketepatan waktu dalam penyelesaian pelayanan yang menjadi kebijakan dalam setiap pengurusan dan Berdasarkan dari data penduduk, kk, dan realisasi perekaman KTP-el, menunjukan bahwa masih ditemukan masyarakat yang belum memiliki KTP-el. ”Bagaimana Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti”.Tujuan penelitian:(a) Untuk mengetahui Akuntabilitas pepelayanan publik. Kantor Camat Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Merantidan (b) Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Akuntabilitas pelayanan publik pada Kantor Camat Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Teori yang digunakan menurut Mahmudi (2013:228) mengatakan ada enam indikator untuk mengukur azas pelayanan pubik yaitu. (1) Transparansi, (2) Akuntabilitas , (3) Kondisional, (4) Partisipasif, (5) Tidak Diskriminati (kesamaan hak), (6) Keseimbangan Hak Dan Kewajiban. Populasi berjumlah 96 orang yang terdiri dari pegawai sebanyak 30 orang dengan metode sensus dan masyarakat sebanyak 66 orang dengan teknik sampling incidental, dimana penelitian dilakukan 22 hari ditemui 3 orang per hari sebagai responden Jenis data terdiri dari primer dan skunder. Teknik pengumpulan data angket dan wawancara, analisa data statistic deskriptif. Teknik dengan skala pengukuran Rating scale. Hasil penelitian dapat dikategorikan Cukup Baik, di peroleh total skor sebesar 3,432 berada pada interval 1,729 – 3,456
Analisis Pelayanan Publik Pada UPT.Pengelolaan Perhubungan Wilayah I Dinas Perhubungan Provinsi Riau Dila Erlianti; Lilis Wahyuni; ERA KACHINTA RIA
JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU Vol 4 No 2 (2024): Juli - Desember 2024
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtpm.v4i2.4662

Abstract

Public services are indicators of government performance in providing services to the community. This research aims to analyze the quality of public services at the Regional I Transportation Management UPT of the Riau Province Transportation Service, especially in the transportation sector. The research method uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. This research evaluates service quality using five indicators: reliability, responsiveness, assurance, attention, and tangible. The research results show that UPT Transportation Management Region I has several advantages in terms of reliability and responsiveness of officers. However, there are several significant weaknesses such as the lack of adequate waiting rooms, special lanes for people with disabilities, and notification sirens. The absence of these facilities has an impact on passenger discomfort and reduces public confidence in the services provided. Reliability, most passengers feel that the service promised by officers is good enough, yet there is still a need for improvement in time management and clarity of service schedules. Responsiveness, officers show a willingness to help passengers, but communication between officers needs to be improved, especially during busy conditions. Guarantees, the knowledge and competence of officers are considered adequate, but further training is still needed. The main shortcomings lie in the tangible aspects and attention to passengers, such as the lack of adequate waiting rooms and special lanes for the disabled. The conclusion of this research emphasizes the need for improvements in tangible aspects and attention to improve the quality of public services. The recommendations given include the provision of waiting rooms, special disability lanes, and health clinics, as well as communication tools and notification sirens. It is hoped that with these improvements, the quality of public services at UPT Transportation Management Region I can improve significantly and meet community expectations.