Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Evaluasi Kebijakan Program Di Bidang Tanaman Pangan & Hortikultura Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Dumai Lilis Wahyuni; Fara Shaliza
Jurnal Niara Vol. 14 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.962 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i2.6247

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya ketahanan pangan masyarakat, belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan lokal, Sumber Daya Manusia pertanian masih kurang, harga sarana produksi mahal dan harga komoditi pertanian rendah, produksi pertanian belum maksimal, dan regulasi di bidang pertanian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan program di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam rangka pengentasan kemiskinan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Provinsi Riau, khususnya di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. Penelitian ini fokus pada evaluasi kebijakan program tanaman pangan dalam rangka pengentasan kemiskinan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai. Justifikasi pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat pelimpahan tugas dan wewenang Walikota Dumai dalam hal mewujudkan ketahanan pangan. Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan triangulasi metode yaitu: Observasi, Wawancara dan Dokumen. Analisis data dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI PENYANDANG CACAT Lilis Wahyuni
JIANA ( Jurnal Ilmu Administrasi Negara ) Vol 14, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10717.95 KB) | DOI: 10.46730/jiana.v14i1.3396

Abstract

Evaluation of Rehabilitation of Disabled Persons Program. This study aimed to evaluate the implementation of the Disabled Rehabilitation Program at the Department of Social Dumai. This research is a descriptive study with qualitative approach. Informants in this study are those that play a role in the implementation of the Disabled Rehabilitation Program at the Department of Social Dumai. Data collection technique were interview, observation and documentation. Analysis of data through data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that the implementation of the Rehabilitation of Persons with Disabilities Program in Social Service Dumai seen from indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy, there are still many shortcomings. None of the evaluation indicators used can be fulfilled in the Implementation of the Programme of Rehabilitation of Persons with Disabilities on Social Department Dumai.
Fungsi Instruktif, Konsultatif, Partisipatif dan Delegasi Dalam Melihat Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis Dedy Afrizal; Riko Saputra; Lilis Wahyuni; Erinaldi Erinaldi
Bahasa Indonesia Vol 1 No 1 (2020): JAPS April 2020
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.469 KB) | DOI: 10.46730/japs.v1i1.10

Abstract

The head of village must carry out its leadership function in all government of village activities. The role in planning and making decisions that are used in running the wheels of government of village. The implementation of village development planning has not been running optimally, the observation findings are still low awareness of the village apparatus and the community in carrying out orders given by the village head and the presence of apparatuses, social institutions and citizen not optimal in participating village activities. The aims of this research were to know if the leadership of the head of kelapapati village by instructive function, consultative, participatory and delegation. Using a quantitative approach by distributing questionnaires to officials of village as well as village elements involved. The findings of this study are the implementation of leadership functions of Kelapapati village is good.
PEMBERIAN KREDIT PADA UEK LUBUK JAYA KOTA DUMAI Nurhayati; Yulianda Sari; Hildawati; Lilis Wahyuni
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis Vol 4 No 2 (2022): September
Publisher : LPPM STIA Lancang Kuning Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (645.144 KB) | DOI: 10.36917/japabis.v4i2.49

Abstract

Program Pemberdayaan Kelurahan adalah program bantuan teknis dalam rangka pemberdayaan kepada masyarakat dan memberikan bantuan dalam bentuk stimulan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi yang diusulkan oleh masyarakat yang sifatnya bergulir melalui Usaha Ekonomi Kelurahan - Simpan Pinjam (UEK–SP). Salah satu upaya yang dilakukan adalah menerapkan prosedur pemberian kredit dengan baik dan benar. Mengacu pada observasi selama penelitian yang dilakukan pada UEK Lubuk Jaya Kota Dumai. Berdasarkan obesrvasi masih adanya kredit macet dan gagal bayar dan masih kurangnya analisis data dan survei lapangan yang dilakukan pengelola terhadap calon penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan Konsep Kasmir (2014) yang menyatakan bahwa prosedur pemberian kredit terdiri dari sembilan indikator yaitu: 1) pengajuan berkas-berkas, 2) penyelidikan berkas pinjaman, 3) wawancara awal, 4) on the spot, 5) wawancara ii, 6) keputusan kredit, 7) penandatangan akad kredit/lainnya, 8) realisasi kredit, 9) penyaluran/penarikan dana. Sampel dalam penelitian ini dari pengurus dan pemanfaat dengan teknik pengambilan sampel adalah sampel jenuh dan proporsional random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 116 orang. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Prosedur pemberian kredit pada UEK Lubuk Jaya Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dapat kategori Baik.
ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KEPENGHULUAN MUMUGO KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR Lilis Wahyuni; E. Maznah Hijeriah; Mutiara Rejeki
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis Vol 4 No 2 (2022): September
Publisher : LPPM STIA Lancang Kuning Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (638.663 KB) | DOI: 10.36917/japabis.v4i2.52

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam pembangunan di kepenghuluan, karena dalam pembangunan diperlukan kerjasama pemerintah dan masyarakat. Apabila hanya dilakukan oleh satu pihak saja maka tujuan dari pembangunan itu tidak akan tercapai secara optimal. Teori yang digunakan adalah menurut Yadav dalam Theresia dkk (2014:198) yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perangkat Kepenghuluan sebanyak 16 orang, Lembaga Kepenghuluan sebanyak 33 orang dan Masyarakat sebanyak 68 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik Sampling Jenuh untuk Perangkat Kepenghuluan dan lembaga kepenghuluan, sedangkan teknik Cluster Sampling/Area Sampling untuk masyarakat. Jenis data dalam penelitian ini yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu: Observasi, Angket dan Wawancara. Dan analisa data menggunakan penganalisaan Statistik Deskriptif dan pengukuran data Skala Likert.Hasil penelitian berada pada kategori Cukup Baik dengan skor 3028 (71,89%). Faktor pendukung yaitu adanya partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan dan adanya partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, sedangkan faktor penghambat masih kurangnya partisipasi dalan pengambilan keputusan dan masih kurangnya partispasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan
Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Di UPT Puskesmas Medang Kampai Kota Dumai Lilis Wahyuni; Dila Erlianti
Jurnal Niara Vol. 17 No. 2 (2024): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v17i2.22342

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan di UPT Puskesmas Medang Kampai Kota Dumai dengan menggunakan lima dimensi kualitas layanan yang dikemukakan oleh Zeithaml, Berry, dan Parasuraman (1990), yaitu tangibility (berwujud), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy (empati). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam dan observasi partisipatif sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek pelayanan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan persepsi positif masyarakat. Pada dimensi tangibility, ditemukan bahwa kelengkapan peralatan medis dan non-medis serta ketersediaan informasi visual tentang layanan Puskesmas masih belum memadai. Pada dimensi reliability, ketepatan waktu pelayanan dan konsistensi dalam memberikan diagnosis serta pengobatan yang tepat juga masih menjadi masalah utama. Selain itu, pada dimensi empathy, kemampuan tenaga medis dalam memahami keluhan dan kebutuhan pasien belum optimal. Rekomendasi perbaikan meliputi peningkatan kelengkapan peralatan medis dan non-medis, penyediaan informasi visual yang memadai, pengurangan waktu tunggu pasien, peningkatan konsistensi dalam diagnosis dan pengobatan, serta peningkatan empati tenaga medis melalui pelatihan komunikasi dan pelayanan pelanggan. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan di UPT Puskesmas Medang Kampai dan meningkatkan kepuasan serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diberikan
Peran Kepemimpinan Adat Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Studi Kasus Desa Tanjung Koto Kampar Hulu Lili Suryani; Sujianto Sujianto; Nurmala Sari; Lilis Wahyuni; Latip Latip
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.3383

Abstract

This study aims to analyze the role of traditional leadership in village governance in Tanjung Village, Koto Kampar Hulu District, Riau. Tanjung Village is an indigenous village that upholds the principle of Tali Bapilin Tigo as a foundation of unity between customary law, religion, and government. The study employed a descriptive qualitative approach using observation, interviews, and documentation. The results reveal that traditional leadership plays a crucial role in conflict resolution, decision-making, and strengthening the legitimacy of village governance. Although village governance is conducted democratically, the presence of traditional leaders from the four clans (Bomo, Melayu, Piliang, and Pitopang) remains a primary reference in social and political life. A comparison with other indigenous villages in Indonesia shows that Tenganan Village (Bali) is dominated by customary law, Minangkabau Nagari emphasizes the integration of customary law and Islam, while Tanjung Village represents an integration of customary law, religion, and government. This study highlights that traditional leadership can synergize with formal democracy, though challenges remain in administrative governance and village economic development
Organizational Effectiveness of the Regional Revenue Agency in Hotel Tax Collection in Dumai City Lilis Wahyuni; Indah Kumala Dewi; Erinaldi Erinaldi
International Journal of Humanities and Social Sciences Reviews Vol. 1 No. 1 (2024): February : International Journal of Humanities and Social Sciences Reviews
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijhs.v1i1.586

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the Regional Revenue Agency (Bapenda) in collecting hotel taxes in Dumai City. Using a qualitative approach with a case study method, this study explores the factors influencing the effectiveness of tax collection and the obstacles encountered. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, which were then analyzed using thematic analysis. The results indicate that although the objectives of tax collection have been clearly defined and provide benefits for regional development, several obstacles still hinder the achievement of the expected targets. The main obstacles include a lack of coordination between relevant parties, immature planning, and policies that are not yet fully effective. In addition, bad debts on hotel taxes are a major challenge that affects the effectiveness of tax collection. This study also found that a broad socialization strategy and the provision of adequate infrastructure have helped increase taxpayer awareness and compliance. However, supervision and control need to be improved to prevent irregularities and ensure taxpayer compliance. By improving coordination, more detailed planning, data-driven policies, more intensive education, the use of information technology, and stricter supervision, it is hoped that the effectiveness of hotel tax collection can be significantly improved. This research provides an important contribution to the Dumai City Bapenda and other local governments in their efforts to improve the effectiveness of regional tax collection. It is hoped that the recommendations provided can be implemented to overcome existing obstacles and increase regional original income (PAD) in a sustainable manner.
Analysis of Public Services at the Dumai City One-Stop Integrated Administration System (SAMSAT) Office Lilis Wahyuni; Audiva Martin; Nurul Anisa; Puja Fadilah; Wilia Dita Asmara
International Journal of Humanities and Social Sciences Reviews Vol. 2 No. 2 (2025): International Journal of Humanities and Social Sciences Reviews
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijhs.v2i2.594

Abstract

Public service is the primary indicator of the effectiveness of government bureaucratic performance, as it directly reflects how well public institutions meet community needs. This study aims to evaluate the quality of public services at the Dumai City SAMSAT Office using the SERVQUAL approach, which consists of five dimensions: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The research employed a descriptive qualitative method with a purposive sampling technique. Informants included one SAMSAT employee and two service users selected based on their direct experience with the service process. Data were collected through interviews and observations to gain an in-depth understanding of service implementation. The findings reveal that the tangible, empathy, and responsiveness dimensions have been implemented relatively well, indicated by improved facilities, supportive infrastructure, and faster service delivery. However, weaknesses remain in the reliability and assurance dimensions, particularly regarding service consistency and the professionalism and attitude of officers toward the public. The study recommends strengthening integrated service systems and enhancing ethics and service excellence training for employees to improve overall service quality.
Analysis of Public Service Standards for Inpatient Care at Dumai City Regional General Hospital (RSUD) Dede Mirza; Lilis Wahyuni; Fitra Hadi Khaz; Yuliana Yuliana
International Journal of Humanities and Social Sciences Reviews Vol. 2 No. 2 (2025): International Journal of Humanities and Social Sciences Reviews
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijhs.v2i2.595

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of Public Service Standards in inpatient services at Dumai City Regional General Hospital (RSUD) as an important part of the provision of health services to the community. Public service standards are needed to ensure service quality, efficiency, transparency, and public satisfaction as service users. However, in practice, various problems are still found, particularly related to the timeliness of service, clarity of service costs, and the availability of supporting facilities and infrastructure. This study uses a qualitative descriptive approach with research subjects including hospital management, inpatient service staff, and community service users. Data collection was conducted through in-depth interviews, direct observation, and documentation studies to obtain a comprehensive picture of the implementation of public service standards. The data obtained were analyzed using thematic analysis methods through the stages of data transcription, coding, theme identification, theme grouping, and data interpretation. The results of the study indicate that the overall implementation of Public Service Standards in inpatient care at Dumai City Regional General Hospital is in the good category. Indicators of service procedures, service products, and the competence of service providers have been implemented quite optimally, characterized by clear procedures, services that meet patient needs, and friendly and professional staff attitudes. However, the service completion time and cost indicators are still in the fairly good category, which indicates delays in service and limited information regarding costs received by patients. Furthermore, facilities and infrastructure are the indicators that require the most attention, especially regarding the comfort of the waiting room and the completeness of service support equipment. In conclusion, although the standard of public service at the Dumai City Regional Hospital inpatient has been running well, continuous improvement efforts are needed to increase service time efficiency, cost transparency, and the provision of facilities and infrastructure to increase public satisfaction and trust in health services.