Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Muchsin Idris
Fakultas Hukum, Diponegoro University
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PERAN ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY DI DALAM UPAYA PENCEGAHAN TIMBULNYA KONFLIK BERSENJATA DI KAWASAN ASIA DAN ASIA TENGGARA Muchsin Idris, Soekotjo Hardiwinoto, Eivan Prabowo*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.674 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjari tahu mekanisme pencegahan konflik bersenjata yang dilakukan ASEAN Political-Security Community (APSC) serta kendala-kendala yang di hadapi APSC di dalam mewujudkan hal tersebut. Penelitian ini menunjukan bahwa komunitas keamanan ASEAN yang baru terbentuk ini memiliki beberapa mekanisme di dalam pencegahan konflik bersenjata seperti melalui upaya-upaya penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana termuat di dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC), APSC juga mengembangkan peran ASEAN di dalam konflik Laut Tiongkok Selatan melalui pengembangan Declaration on Conduct menjadi suatu Code on Conduct, APSC juga terus berupaya mewujudkan kawasan yang terbebas dari senjata nuklir melalui Southeast Asia Nuclear Weapons-Free Zone Treaty (SEANWFZ). Penelitian ini juga menunjukan beberapa langkah-langkah pencegahan konflik melalui cara diplomasi yang ada di dalam ASEAN Regional Forum (ARF). Terlepas dari beragamnya peran APSC tersebut, masih dapat di temui beberapa kekurangan yang berpotensi menghambat efektifitas pencegahan timbulnya konflik bagi ASEAN kedepannya.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERAN UNI EROPA TERHADAP PENGUNGSI DALAM KONFLIK TIMUR TENGAH (STUDI KASUS KONFLIK SURIAH) Muchsin Idris, Soekotjo Hardiwinoto, Ajeng Vania Marisdianti*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.062 KB)

Abstract

Untuk menghindari bencana perang di negaranya, rakyat Suriah mencari suaka dan menjadi pengungsi ke benua Eropa. Arus pengungsi Suriah yang sangat banyak di benua Eropa mengakibatkan terjadinya krisis pengungsi di beberapa Negara Eropa. Bagaimana peran Uni Eropa (UE) dalam menangani pengungsi di Eropa dan bagaimana bentuk tanggung jawab Negara-negara Eropa yang menjadi tujuan pengungsi konflik Timur Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.  Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa UE mempunyai standar yang harus dipenuhi untuk para pengungsi, yang disebut dengan CEAS (Common European Asylum System). Diaplikasikan oleh EASO (European Asylum Support Office). Selain itu UE juga menerapkan kebijakan ENP (European Neighbourhood Policy). Tanggung jawab Negara-negara Eropa cukup baik dalam menangani krisis pengungsi ini. Negara-negara anggota UE wajib menjalankan prinsip non-refoulement,  karena semua Negara anggota UE merupakan peratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG BEKERJA DI AMERIKA SERIKAT (STUDI KASUS SHANDRA WOWORUNTU) Aninditya Gita Kireina Persada*, H. M. Kabul Supriyadhie, Muchsin Idris
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.729 KB)

Abstract

Sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia, tiap orang berhak untuk memenuhi hak untuk hidup dengan bekerja baik sebagai pekerja dalam negeri maupun pekerja di luar negeri. Tenaga Kerja Indonesia juga memiliki hak untuk dilindungi sesuai peraturan yang ada baik secara Hukum Nasional maupun Hukum Internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi deksriptif. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berdasarkan data primer dan sekunder sesuai hukum yang berlaku. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk dikaji. Perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia telah diatur sedemikian rupa untuk melindungi tenaga kerja mulai dari pra penempatan, masa penempatan hingga purna penempatan. Perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia dilaksanakan oleh negara pengirim maupun negara penerima.
KLAIM TIONGKOK TENTANG TRADITIONAL FISHING GROUND DI PERAIRAN NATUNA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982 Prameshwari Ratna Callista*, Muchsin Idris, Nanik Trihastuti
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (920.489 KB)

Abstract

Tiongkok dalam sengketa Laut China Selatan berdasarkan bukti sejarah secara sepihak, pada tahun 2009 telah menerbitkan sebuah peta resmi yang dikenal dengan Peta Nine Dash Line.  Indonesia yang pada mulanya merupakan Non Claimant State, akhirnya juga harus menghadapi potensi konflik tersebut, mengingat Tiongkok menyatakan bahwa sebagian dari perairan Kepulauan Natuna, utamanya di ZEE Indonesia, adalah Traditional Fishing Ground Tiongkok. Klaim tersebut berpotensi mengancam kedaulatan dan hak berdaulat wilayah perairan Indonesia.Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis pengertian klaim Tiongkok tentang Traditional Fishing Ground serta posisi hukum klaim Tiongkok atas Traditional Fishing Ground di perairan Natuna.Sesuai hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : Pertama, klaim Traditional Fishing Ground Tiongkok adalah sebuah klaim yang bersifat unilateral (sepihak) mengenai Daerah Kegiatan Perikanan Tiongkok di kawasan Laut China Selatan sesuai Peta Nine Dash Line yang hingga saat ini, tidak ada satupun norma hukum (internasional) yang dapat dijadikan landasan yuridisnya. Kedua, klaim Traditional Fishing Ground Tiongkok yang melekat dalam peta Nine Dash Line, menolak Perjanjian Bilateral tentang Landas Kontinen antara Indonesia – Vietnam dan Indonesia – Malaysia yang sah dan telah berlaku secara internasional, serta mengingkari keabsahan status hukum Indonesia sebagai sebuah Negara Kepulauan berdasarkan UNCLOS 1982.Untuk mengurangi munculnya potensi masalah-masalah, seharusnya pemerintah Tiongkok memperhatikan ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 tersebut mengingat Tiongkok adalah negara yang ikut menandatangani serta meratifikasi UNCLOS 1982.
KEDUDUKAN EURASIAN ECONOMIC UNION SEBAGAI ORGANISASI PERDAGANGAN REGIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL Utami Reginasti; Muchsin Idris; Soekotjo Hardiwinoto
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.376 KB)

Abstract

Globalisasi membuat batas antar negara semakin tidak terlihat. Hal ini menguntungkan bagi kerjasama ekonomi yang bersifat multilateral antar negara. Negara-negara pecahan Uni Soviet yakni Russia, Belarus dan Kazakhstan memanfaatkan era globalisasi dengan membentuk organisasi perdagangan regional bernama Eurasian Economic Union. Organisasi ini mengintegrasikan kebijakan perekonomian para negara anggotanya. Negara anggota Eurasian Economic Union juga mendapatkan keuntungan yakni aliran bebas barang, jasa, tenaga kerja dan juga modal antar negara anggota. Penulisan hukum ini mengunakan data sekunder dengan pendekatan yuridis normatif, dianalisis secara kualitatif serta disajikan secara deskriptif. Hasil dari pembahasan penulisan hukum ini yakni Eurasian Economic Union dalam perspektif hukum organisasi internasional, mulai dari proses pembentukan, struktur Eurasian Economic Union, kewajiban setiap negara anggota, keanggotaan, proses pengambilan keputusan hingga penyelesaian sengketa. Selain itu, penulisan hukum ini juga akan membahas tentang bagaimana hubungan Eurasian Economic Union dengan subjek hukum internasional lainnya, termasuk diantaranya hubungan Eurasian Economic Union dengan World Trade Organization.
TANGGUNG JAWAB OPERATOR DALAM PEMANFATAAN TENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD DAMAI SEBAGAI SUMBER ENERGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KECELAKAAN NUKLIR DI CHERNOBYL DAN FUKUSHIMA) Debby Larasati Wibowo*, Nanik Trihastuti, Muchsin Idris
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.775 KB)

Abstract

Kecelakaan nuklir yang terjadi di Chernobyl dan Fukushima menimbulkan kerugian yang dialami negara sangatlah besar, sehingga dibutuhkan pertanggungjawaban daei instansi yang terkait. Terdapat perbedaan penanganan kecelakaan nuklir di Chernobyl dan Fukushima menurut Konvensi Pemberitahuan Dini Kecelakaan Nuklir dan Konvensi Bantuan dalam Kasus Kecelakaan Nuklir atau Darurat Radiologis dan untuk kasus kecelakaan nuklir yang menimbulkan kerugian akan diselesaikan secara perbaikan oleh tindakan salah secara internasional oleh operator.
PERAN ASEAN DALAM PENANGANAN PENGUNGSI PENCARI SUAKA YANG ADA DI INDONESIA (STUDI KASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH) Yoga Untoro*, Muchsin Idris, Soekotjo Hardiwinoto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (649.063 KB)

Abstract

Pengungsi Rohingya adalah salah satu contoh konflik yang ada di wilayah Asia Tenggara. Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) adalah organisasi regional yang berada di wilayah Asia Tenggara yang bertanggung jawab dalam penanganan konflik tersebut. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat (4) Piagam ASEAN yaitu bahwa ASEAN menjamin hidup damai, demokratis dan harmonis adalah hak dari seluruh masyrakat ASEAN. Penulisan hukum ini bermaksud untuk menganalisis mengapa hingga saat ini ASEAN belum mampu memenuhi tanggung jawabnya yang tercantum di pasal 1 ayat (4) Piagam ASEAN terhadap kasus Rohingya.Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik nyata di lapangan. Data yang dibutuhkan dalam penulisan hukum ini berasal dari sumber-sumber hukum, hasil karya penelitian, artikel, dan media masa. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode kualitatif yaitu menganalisis secara deskriptif data yang telah diperoleh lalu diteliti dan dipelajari secara sistematis.Hasil dari penulisan hukum ini menunjukkan bahwa ASEAN tidak dapat leluasa untuk mengambil sikap dalam penangan kasus pengungsi Rohingya dikarenakan adanya pendekatan yang dilakukan oleh ASEAN yaitu prinsip non-intervensi dan konsensus atau keduanya sering disebut the ASEAN’s way serta tidak adanya lembaga khusus dalam menangani pengungsi di wilayah Asia Tenggara dan juga terjadi perbedaan pendapat atau sikap dari masing-masing anggota ASEAN.
TANGGUNG JAWAB DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENYIKAPI KASUS SENJATA NUKLIR KOREA UTARA DAN IMPLIKASI TERHADAP MASYARAKAT INTERNASIONAL Christophorus Richard Tirtalaksana*, Soekotjo Hardiwinoto, Muchsin Idris
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (627.488 KB)

Abstract

Dewan Keamanan sebagai badan utama PBB memiliki peranan penting bagi perdamaian dan keamanan internasional, salah satu tugas dan wewenang Dewan Keamanan PBB ikut memantau perkembangan negara-negara di dunia di bidang persenjataan khususnya senjata pemusnah masal. Dalam hal ini pengembangan senjata pemusnah masal oleh Korea Utara ini menyebabkan  ketegangan di Semenanjung Korea serta negara negara sekitarnya.Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: bagaimana peran Dewan Keamanan PBB dalam pengembangan kasus senjata Nuklir Korea Utara selaku badan utama PBB yang memiliki peranan menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta bagaimana implikasi terhadap masyarakat internasional mengenai kebijakan mengembangkan senjata nuklirnya.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini yaitu bahan perjanjian, resolusi, dan bahan pustaka.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dewan Keamanan PBB telah memberikan kebijakan berupa sanksi seperti resolusi-resolusi yang terkait dengan pengembangan senjata nuklir dan melakukan embargo terhadap Korea Utara. Terjadinya uji coba nuklir mengakibatkan gangguan stabilitas perdamaian dan keamanan di kawasan Semenanjung Korea dan sekitarnya yang menimbulkan potensi konflik merupakan salah implikasi terhadap masyarakat internasional.
Co-Authors Soekotjo Hardiwinoto Utami Reginasti