Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Fundamental Justice Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary
Rasina Padeni Nasution
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Jamal Ruddin Ginting; Marie Maarif Mhd Nst; Ilham Alfarizi; Suci Dini Lubis; Rasina Padeni Nasution
MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Vol. 2 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu komponen penting dalam penegakan hukum di Indonesia adalah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang merupakan sebuah sistem pengadilan. Pengalaman ini memberikan mahasiswa yang berpartisipasi dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pemahaman yang komprehensif tentang sistem hukum negara. Mahasiswa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan selama PKL, termasuk penelitian hukum, observasi persidangan, dan interaksi profesional dengan staf hukum. Selain memberikan informasi mengenai sistem hukum, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam juga menjadi sumber untuk memahami aspek-aspek sosial dan budaya dalam sistem peradilan. Kesadaran akan etika dan konvensi hukum dikembangkan melalui pertemuan dengan para hakim, jaksa, dan petugas administrasi. Selain itu, kunjungan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang tugas dan tanggung jawab pengacara di lapangan. Kesempatan ini menjadi landasan untuk meningkatkan kemampuan praktis dan memperkuat kredensial akademis dalam profesi hukum. Tujuan dari pelaksanaan PKL di pengadilan negeri adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk secara aktif mengikuti prosedur peradilan di pengadilan negeri terkait dengan prosedur persidangan, beracara, pengambilan keputusan, dan memahami fungsi-fungsi aparat pengadilan, di samping pengajaran lain yang dapat dianggap sebagai materi pelengkap
Penghapusan Hukuman Mati Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Atas Lahirnya UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Rasina Padeni Nasution; Rizki Akbar Muluk Siregar; Ratu Frisya Ritonga; Amany Zuhaira Ritonga; Reza Ananda Siregar
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 1 (2024): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i1.3249

Abstract

Indonesia is a country that acknowledges the existence of Human Rights, but this does not lead to the abolishment of the death penalty in its positive law. Both the old and new Criminal Codes (KUHP) still regulate the death penalty, albeit in different concepts. This research aims to identify the differences between the death penalty in the old and new Criminal Codes and to understand and analyze the death penalty in the new Criminal Code from a human rights perspective. The research employs a normative juridical method. The findings indicate that the death penalty in the new Criminal Code is no longer the primary punishment as in old Criminal Codes and has been replaced with an alternative penalty. Under the new Criminal Code, those sentenced to death will undergo a probationary period of 10 (ten) years, and if they demonstrate good behavior during this period, the death penalty will be commuted to life imprisonment or imprisonment for 20 (twenty) years. This change is motivated by the perception that the death penalty constitutes a violation of human rights.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Atas Penempatan Kerja Ilegal (Studi Putusan No.716/Pid.B/2025/PN Mdn) Nissa, Izathun; Izathun Nissa; Rasina Padeni Nasution
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5719

Abstract

 Penempatan tenaga kerja migran Indonesia secara ilegal oleh pihak perseorangan merupakan praktik yang melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Praktik tersebut menempatkan pekerja migran dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang, dan ketidakpastian hukum, sekaligus menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan serta penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penempatan tenaga kerja migran ke luar negeri serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penempatan ilegal dengan menjadikan Putusan No. 716/Pid.B/2025/PN Mdn sebagai objek kajian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi pustaka melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum, serta pendekatan kasus untuk menelaah putusan pengadilan secara lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia korban penempatan ilegal masih dominan bersifat formal dan represif. Putusan PN Medan No. 716/Pid.B/2025/PN Mdn hanya menekankan pemidanaan terhadap pelaku lapangan, sementara perlindungan bagi 14 korban PMI tidak menyentuh aspek pemulihan dan pemberdayaan. Mekanisme preventif dan rehabilitatif yang diamanatkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 belum berjalan efektif, sehingga perlindungan hukum masih reaktif dan belum menghadirkan keadilan restoratif bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlindungan hukum PMI korban penempatan ilegal perlu diperkuat melalui optimalisasi sistem digital SISKOP2MI, penindakan tegas terhadap seluruh jaringan pelaku termasuk aktor intelektual, serta pemulihan korban melalui repatriasi, bantuan hukum, dan program reintegrasi agar tercapai keadilan yang lebih substantif 
Co-Authors Amany Zuhaira Ritonga Ilham Alfarizi Izathun Nissa Jamal Ruddin Ginting Marie Maarif Mhd Nst Nissa, Izathun Ratu Frisya Ritonga Reza Ananda Siregar Rizki Akbar Muluk Siregar Suci Dini Lubis