Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Trafficking Manusia Perspektif Al-Qur'an Maryani Maryani; Sadiani Sadiani; Syarifuddin Syarifuddin
Transformatif Vol 6, No 2 (2022): ISSUED IN OCTOBER 2022
Publisher : POSTGRADUATE OF PALANGKA RAYA STATE ISLAMIC INSTITUTION

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/tf.v6i2.5513

Abstract

Indonesia is a large and densely populated country, so the opportunities for human trafficking to occur are even greater. This crime has been going on since the time of ignorance. Women are considered weak and useless, so men enslave and satisfy their lust for women. However, with the entry of Islam, the degree of women began to rise, and there was no difference between men and women. The Qur'an also mentions a lot about the prohibition of this crime, although it is not explained clearly. Therefore, the author is interested in exploring how the Qur'an views the crime of trafficking in persons, both women and children, what is an Islamic perspective and what solutions are offered to minimize this crime. This research includes library research through texts or verses of the Qur'an related to the subject of human trafficking. The result of this research is that the term human trafficking is mentioned in several letters, namely in Surah An-Nur verse 33, and Yusuf in verses 19-20. Textually and contextually, talk about human trafficking is seen from various angles of the context, namely through recruitment, sale and exploitation, which in fact today tends to be sexual exploitation or prostitution. Islam highly upholds the humanity of every person, therefore Islam makes various efforts to abolish slavery, namely freeing slaves, giving punishment for various violations of law by freeing slaves, ordering employers to offer self-emancipation (muktabah) and fulfillment of promises/votives by freeing or free slaves
EKSISTENSI DUIT PENGIKAT DALAM MENCEGAH PEMBATALAN KHITBAH Suriadi Suriadi; Syarifuddin Syarifuddin; Ali Murtadho Emzaed
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v18i2.50736

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi duit pengikat yang diberikan pada saat prosesi peminangan jika ditinjau dari perspektif urf dan maslahah, dan bagaimana peran duit pengikat beserta sanksi yang menyertainya dalam mencegah pembatalan khitbah di Desa Bangkuang Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan. Hasil penelitian menunjukan pada masyarakat di Desa Bangkuang pemberian duit pengikat beserta syarat dan sanksi yang terdapat di dalamnya menjadi sebuah upaya preventif atau pencegahan agar tidak terjadinya suatu pembatalan peminangan yang dapat menyakiti berbagai pihak yang terlibat, dan juga sebagai upaya menjaga hak-hak kedua belah pihak agar terhindar dari sikap yang dapat merugikan apabila ternyata nantinya terjadi sebuah pembatalan peminangan. Melihat daripada pelaksanaan adat di masyarakat memiliki fungsi agar tercapainya kemaslahatan dan menolak kemudaratan, sehingga dalam hukum Islam memandang selama adat termasuk urf shahih sebab tidak bertentangan dengan dalil syara dan mendatangkan sebuah kemaslahatan bagi mereka yang melaksanakannya maka hukumnya adalah boleh untuk dilaksanakan.