Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Urgensi Model Penelusuran Aset (Asset Tracing) Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pt. Asuransi Jiwasraya Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Nashriana; Hamonangan Albariansyah; Fhideal Andik Hibatullah
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.19012

Abstract

Semakin berkembangnya zaman dan teknologi informasi semakin kompleks juga jenisl kejahatan yang dilakukan tersangka kejahatan untuk menghilangkan aset hasil tindak pidana, Penindakan aset hasil TPPU yaitu kendala dalam penelusuran aset dalam mengembalikan kerugian keuangan negara. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Model penelusuran aset dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara PT. Asuransi Jiwasraya oleh Kejaksaan, Apa saja kelemahan penerapan model penelusuran aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara PT. Asuransi Jiwasraya oleh Kejaksaan dan Bagaimana tingkat keberhasilan model penelusuran aset dalam pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara PT. Asuransi Jiwasraya oleh Kejaksaan , Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu pendekatan penelitian hukum yang fokus menganalisis hukum positif dengan dibantu data tersier berupa wawancara. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Model penelusuran aset yang digunakan dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya yaitu net worth method seperti profilling, investigasi dan audit forensik, Kelemahan dalam penelurusan aset dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya dan tingkat keberhasilan. penelusuran aset yang dilakukan kejaksaan sesuai dengan amanah peraturan internal kejaksaan dalam upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh pelaku kejahatan.
A VICTIMOLOGICAL PERSPECTIVE ON CHILD VICTIMS OF OBSCENE ACTS Mohammad Ali Fikri; Nashriana
Lex LATA Vol. 8 No. 1 (2026): MARET 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v8i1.3329

Abstract

Abstract: Victimology of children as victims of sexual crimes, by identifying the problem of the Victimological Perspective of the Crime of Abuse Against Children where this problem is still a very important issue for the Government, especially for parents. The research method used by this researcher is normative descriptive legal research. Based on what is stipulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, there are still many child victims who do not get protection from a legal perspective. The results showed that the causes of the crime of child molestation can be seen from economic factors, environmental factors and the lack of parental supervision which causes children to experience various mental disorders for the child's future.
Analysis Of The Effectiveness Of Corruption Investigation By The National Police In The Recovery Of State Financial Losses Salupen; Nashriana; Mada Apriandi Zuhir
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.7623

Abstract

Corruption is a serious issue that threatens the nation's finances, making the recovery of state financial losses crucial. This study aims to analyze the mechanism for the recovery of state financial losses during the investigation stage of corruption by the Indonesian National Police investigators. The issues discussed include the effectiveness of the existing mechanism, the obstacles faced by investigators, and the future regulations needed to improve the recovery process. The research methodology used is a qualitative approach with data analysis through interviews and document studies. The results indicate that although there is a mechanism regulated by laws, there are still many obstacles hindering the recovery process, such as a lack of resources and coordination between institutions. The conclusion of this study recommends strengthening regulations and enhancing the investigators' capacity to expedite the recovery of state financial losses back into the state treasury.
PERTANGGUNGJAWABAN FINANSIAL PIHAK KETIGAPENERIMA ALIRAN DANA KORUPSI: ANALISIS MEKANISMEASSET RECOVERY PASCA PUTUSAN PENGADILANBERKEKUATAN HUKUM TETAP Afifah Tasya Miladya; Iza Rumesten; Nashriana
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/aqjpnd44

Abstract

Penelitian ini mengkaji problematika pertanggungjawaban finansial pihak ketiga yang terbuktimenerima aliran dana hasil tindak pidana korupsi namun tidak berstatus sebagai terdakwa. Faktahukum menunjukkan bahwa dalam beberapa putusan pengadilan di Palembang, terdapat kesenjanganantara total kerugian keuangan negara dengan jumlah uang pengganti yang dibebankan kepadaterpidana. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan,konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme uang pengganti berdasarkanPasal 18 UU Tipikor belum mampu menjangkau pihak ketiga penerima manfaat. Jaksa eksekutormenempuh jalur non-pidana melalui restorative justice dan jalur pidana melalui pengembanganperkara. Formulasi kebijakan ke depan perlu memperluas subjek pertanggungjawaban dengan prinsipfollow the benefit guna mengoptimalkan asset recovery secara menyeluruh.Kata Kunci: Asset Recovery; Jaksa Eksekutor; Kerugian Keuangan Negara; Pihak Ketiga; TindakPidana Korupsi. Kata Kunci: Asset Recovery, Jaksa Eksekutor, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi.
PERTANGGUNGJAWABAN FINANSIAL PIHAK KETIGAPENERIMA ALIRAN DANA KORUPSI: ANALISIS MEKANISMEASSET RECOVERY PASCA PUTUSAN PENGADILANBERKEKUATAN HUKUM TETAP Afifah Tasya Miladya; Iza Rumesten; Nashriana
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/aqjpnd44

Abstract

Penelitian ini mengkaji problematika pertanggungjawaban finansial pihak ketiga yang terbuktimenerima aliran dana hasil tindak pidana korupsi namun tidak berstatus sebagai terdakwa. Faktahukum menunjukkan bahwa dalam beberapa putusan pengadilan di Palembang, terdapat kesenjanganantara total kerugian keuangan negara dengan jumlah uang pengganti yang dibebankan kepadaterpidana. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan,konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme uang pengganti berdasarkanPasal 18 UU Tipikor belum mampu menjangkau pihak ketiga penerima manfaat. Jaksa eksekutormenempuh jalur non-pidana melalui restorative justice dan jalur pidana melalui pengembanganperkara. Formulasi kebijakan ke depan perlu memperluas subjek pertanggungjawaban dengan prinsipfollow the benefit guna mengoptimalkan asset recovery secara menyeluruh.Kata Kunci: Asset Recovery; Jaksa Eksekutor; Kerugian Keuangan Negara; Pihak Ketiga; TindakPidana Korupsi. Kata Kunci: Asset Recovery, Jaksa Eksekutor, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi.