<![CDATA[Menurut laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), angka kasus kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya. Data kasus kekerasan seksual yang terus meningkat mendorong perlunya payung hukum yang dapat melindungi korban. Oleh sebab itu, Komnas Perempuan melalui usulannya mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk mewakili suara mereka justru seolah tutup telinga akan masukan dan kritikan rakyat. Banyaknya kasus yang terus mencuat tidak lantas membuat DPR segera mengesahkan RUU PKS sehingga menimbulkan berbagai persepsi negatif dari masyarakat terhadap kinerja DPR. Oleh karena itu, kajian dalam artikel inii berusaha melihat sentimen masyarakat terhadap kinerja DPR dalam proses perumusan RUU PKS menggunakan metode big data. Data yang digunakan diambil dari media sosial Twitter. Kemudian, data diolah menggunakan text network analysis dan sentiment analysis untuk melihat persepsi dan sentimen masyarakat terhadap kinerja DPR atas tertundanya RUU PKS. Dari hasil persepsi dan sentimen masyarakat tersebut, lalu kami berusaha menganalisis model representasi yang dilakukan oleh DPR dalam konteks perumusan RUU PKS. Hasil sentiment analysis menunjukkan bahwa sentimen negatif mendominasi respons masyarakat atas tertundanya pengesahan RUU PKS. Pada analisis dengan menggunakan model representasi, diketahui DPR RI memiliki gaya/model perwakilan trustee dilihat dari adanya jurang yang lebar di antara tuntutan rakyat dengan kebijakan yang dihasilkan oleh DPR.]]>
