Haromin
Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI MELALUI POLA PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Haromin
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 1, JANUARI 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.451 KB)

Abstract

Di era reformasi dan otonomi daerah yang sekarang telah berjalan dinegara kita, diharapkan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat diberbagai sektor kehidupan dengan adanya ekonomi dan desentralisasi kekuasaan dari pusat kepada daerah untuk mengelola maupun mengatur pemerintahan didaerahnya masing – masing. Masyarakat setempat diharapkan dapat berperan aktif dalam pengelolaan daerahnya itu sendiri. Peran serta masyarakat setempat sangat berpengaruh sekali terhadap laju perkembangan daerah dan juga jalannya pemerintahan tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan, sudah sepantasnya dapat membangun partisipasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat dan melaksanakannya, guna terciptanya pemerintahan yang baik yang menjalankan aspirasi masyarakat sehinga perkembangan baik dari segi ekonomi, pendidikan dan pembangunan di daerah tersebut dapat terlaksana sesuai dengan keinginan semua pihak khususnya masyarakat dikarenakan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, DPRD dan juga masyarakatnya itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran DPRD khususnya DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam membangun partisipasi masyarakat dan menyerap aspirasi dan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat. Dengan sasaran penelitiannya yaitu Peran DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam Membangun Partisipasi melalui Pola Penyerapan Aspirasi Masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang memberikan gambaran secara riil mengenai situasi tertentu atau keterkaitan atau hubungan antara berbagai fenomena secara aktual dan teratur, dengan cara mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan meraka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia di sekitarnya. Sehingga dihasilkan data yang berdasarkan fakta - fakta dan menggambarkan secara tepat.
IMPLEMENTASI PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANDUNG BARAT Haromin
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 2, APRIL 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.983 KB)

Abstract

Peningkatan pelayanan publik didaerah terutama di Kabupaten Bandung Barat dilakukan dengan inovasi manajemen dalam rangka menanggulangi lemahnya pelayanan aparatur pemerintah. Salah satu usaha konkrit adalah membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) sebagai lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Bandung Barat. Dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan BPMPPT Kabupaten Bandung Barat bekerjasama dengan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dan Pemerintah Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat dalam hal melaksanakan pengawasan/pengendalian, pengoreksian gambar/konstruksi bangunan serta menetapkan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui Implementasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada BPMPPT Kabupaten Bandung Barat; 2) Untuk mengetahui kendala-kendala dalam Implementasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada BPMPPT Kabupaten Bandung Barat; 3) Untuk mengetahui upaya-upaya dalam mengatasi kendala dalam Implementasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada BPMPPT Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian dipilih dengan menggunakan purposive sampling. Teknik Pengumpulan Data terdiri dari : 1) Data Primer mencakup wawancara dan Observasi ; 2) Data Sekunder mencakup : 1) Penelitian Kepustakaan dan Dokumentasi. Teknik Analisa Data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan diselenggarakan sesusai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.. Faktor yang menjadi kendala adalah : 1) Kurangnya Pegawai teknis Lapangan; 2) Lambatnya proses penyelesaian IMB secara teknis di lapangan; 3) Belum Optimalnya Kemampuan kerja pegawai; 4) Kondisi ruang tunggu yang kurang bersih; 5) Sering terjadinya miis koordinasi dengan SKPD terkait; 6) Sosialiasi yang kurang efektif kepada masyarakat. Upaya BPMPPT dalam mengatasi hambatan adalah : 1) Penambahan jumlah pegawai teknis lapangan; 2) Mengadakan Rapat setiap minggunya; 3) Pengadaan pegawai teknis dengan melibatkan pegawai yang membidangi IMB di Kecamatan; 4) Mengadakan Rakor dengan SKPD terkait secara rutin; 5) Sistem Pelayanan Jemput Bola;
EFEKTIVITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG) SEBAGAI APLIKASI PENGOLAH DATA KEMISKINAN DI DESA LAMAJANG KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG Haromin; Dhika Andriyansah
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 3 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 3, NOVEMBER 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.547 KB)

Abstract

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dari Pemerintah, maka penerapan e-government di anggap menjadi salah satu solusi terciptanya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas. Salah satunya melalui pogram aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan e-government melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosisal Next Generation (SIKS-NG) sebagai aplikasi pengolah data kemiskinan di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data melalui deskriptif kualitatf. Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori dari Richard M. Streers dengan tiga indikator yang digunakan yaitu: Adaptasi, Pencapaian Tujuan dan Integrasi. Hasil penelitian ini dilihat dari tiga indikator menunjukan bahwa: Adaptasi, diketahui bahwa program SIKS-NG secara umum memang mudah beradaptasi dan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat khususnya masyarakat yang tergolong menengah kebawah dikarenakan kehadiran dari program ini bermuara pada penyaluran bantuan. Dari segi SDM sudah cukup efektif karena Operator SIKS-NG faham dalam mengoperasikan komputer dan faham tentang aplikasi SIKS-NG. Tetapi dari segi sarana dan prasaran dirasa masih belum maksimal karena masih kurangnya perhatian dari desa. Pencapaian Tujuan, diketahui bahwa bantuan yang disalurkan melalui program SIKS-NG dari segi penyalurannya menyesuaikan dengan data yang ada yang berisi masyarakat tergolong kurang mampu sehingga bantuan itu dapat disalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan tetapi masih belum efektif karena dalam pendataannya tidak dicek secara langsung ke lapangan. Integrasi, pihak yang berwenang dalam memberikan sosialisasi yaitu pemerintah desa, melaksanakan sosialisasinya dengan melibatkan Kepala Dusun, RW dan RT yang ada di Desa Lamajang agar sosialisasi yang dilangsungkan dapat secara menyeluruh dan dapat berkelanjutan. Kemudian pengetahuan masyarakat terkait dengan fungsi SIKS-NG yang diterima masih kurang efektif sehingga tentunya hal ini menjadi perhatian bagi pihak pemerintah desa agar sosialisasinya lebih dimaksimalkan.