Pujangga Candrawijayaning Fajri
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pendekatan Maqashid Al-Syari’ah sebagai Pisau Analisis dalam Penelitian Hukum Islam Pujangga Candrawijayaning Fajri
Jurnal Penelitian Agama Vol. 23 No. 2 (2022)
Publisher : LPPM UIN Saizu Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/jpa.v23i2.2022.pp247-262

Abstract

The continuous development of the times has resulted in many legal problems, especially in Islamic law. Many new problems are previously those whose provisions have not been regulated in nash. Then the scholars initiated a practical method to analyze a phenomenon related to Islamic law. The emergence of maqashid shari'ah became a phenomenal thought that contributed a lot to the scientific treasures of Islamic Law, and made Islamic law itself easy to apply in the era of now to respond to all sorts of new things. In this case, the author will bring up the existence of maqashid shari'ah as an approach in Islamic law. This research method is a qualitative method with a type of literature (library research). This research is descriptive, namely containing data and then analyzing and then drawing conclusions. The data contained in this study is maqashid shari'ah. The result of this study is that maqashid shari'ah in the study contributes in the form of: a). Giving birth to new theories; b). As a method of approach in Islamic law; c). In the scientific discipline, maqashid shari'ah becomes part of the Philosophy of Islamic Law, which is about the nature of the derivation of Islamic law or shari'a itself.
Kebijakan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Miskin Perspektif Keadilan Bermartabat dan Maqashid Al-Syari’ah Pujangga Candrawijayaning Fajri
Jurnal Penelitian Agama Vol. 24 No. 2 (2023)
Publisher : LPPM UIN Saizu Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/jpa.v24i2.2023.pp173-189

Abstract

Masyarakat miskin yang terhimpit ekonomi dan buta akan hukum tentu cenderung sulit ketika berhadapan dengan hukum. Padahal untuk menyelesaikan masalah tersebut negara telah mengoptimalkan jaminan atas keadilan bagi masyarakat miskin berupa pemberian bantuan hukumsecara cuma-cuma melalui instrumen UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Atas dasarpertimbangan instrumen UU yang ada belum meberikan tindakan efektif kemudian negara mengeluarkan aturan lain seperti Perda guna memastikan masyarakat miskin dapat mengakses keadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana studi pustaka digunakandalam pengumpulan data. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskripitif-kualitatif. Hasilpenelitian ini menunjukan bahwa kebijakan mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cumaterhadap masyarakat miskin melalui UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ProgramKemenkumham, dan Peraturan Daerah sejalan dengan semangat yang termuat dalam teori keadilanbermartabat; nge wong ke wong. Teori keadilan bermartabat merupakan refleksi atas penggalian nilaikeadilan yang termuat pada Pancasila; equality before the law. Kebijakan tersebut juga sejalan denganteori maqashid al-shari’ah yang menghendaki dalam setiap produk kebijakan harus memuat anasirkemaslahatan sebagai upaya untuk menjaga fitrah manusia; harkat dan martabat.