Rasji Rasji
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

LEGALITAS KONTRAK PERJANJIAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK Muhamad Fajar Ramadhan; Rasji Rasji
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.262-271

Abstract

Perkembangan zaman dan teknologi yang beriringan menimbulkan beragam perubahan dan peningkatan dalam lberbagai laspek lkehidupanl lmanusia, lsalah lsatul laspekl lyang terdampak ldalam perkembangan ini adalahl lpada sektor perekonomian dan hukum yang mengaturnya. Kegiatan jual beli yang berlangsung mulanya dilakukan dengan cara konvensional atau bertemu langsung antara manusia dan manusia +lainnya secara bertatap muka untuk melakukan kegiatan jual beli, namun saat ini para lpelakul lusahal ldan lkonsumenl ldapatl lmelakukanl lkegiatanl ljual lbeli dengan menggunakan internet dan tidak langsung bertatap muka satu sama lain. Melainkan dapat dilakukan dari kejauhan berdasarkan tempat mereka masing – masing. Kegiatan jual beli, saat ini ldenganl lmenggunakanl linternet llebih ldikenal ldengan sebutan E-Commerce atau electronic commerce, munculnya hal baru dalam dunia jual beli ini juga memberikan hal positif maupun negatif. Kelebihan dalam e-commerce ini adalah proses kegiatan ljual lbeli lyang ldapat dilakukanl ldenganl lmudahl dan efisien tidak memakan waktu dan biaya yang lebih untuk melakukan transaksi namun di sisi lain hal negatif yang dapat ditemui dalam prakteknya dalah rawan terjadi lpenipuanl ldalam ltransaksi jual beli ini, yang dimana dalam peraturan perundang – undangan yakni lKUHPerdata ldan lUndang – Undang lInformasi ldan lTransaksi lElektronik ltelah mengatur legalitas mengenai perjanjian dan transaksi elektronik ini.
ALASAN PEMBENAR TINDAKAN WANPRESTASI AKIBAT FORCE MAJEURE DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Cyntia Aprilyanti; Rasji Rasji
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.253-261

Abstract

Dengan melatarbelakangi adanya dorongan memaksa sejak terjadinya bencana global yang membahayakan dan berdampak pada seluruh sektor yang berakibat pada tingginya tingkat penyebaran virus corona yang pada mulanya berasal dari Wuhan, China hingga akhirnya merajalela ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia mengakibatkan banyak penurunan dalam berbagai bidang. Adapun salah satunya yakni ketidakmampuan seseorang atau kelompok dalam pemenuhan prestasi. Dalam sebuah perjanjian antara pihak, istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi tersebut adalah wanprestasi. Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dikenal pula alasan pembenar jika melakukan wanprestasi yakni force majeure atau keadaan kahar. Dengan adanya regulasi ini, pihak yang tidak mampu memenuhi prestasinya dapat meminta keringanan yang dapat berakibat terhadap perubahan klausul pada perjanjian sampai dengan penundaan pemenuhan kewajiban. Tulisan ini bertujuan untuk membuktikan bahwasannya apakah pandemi COVID-19 dapat dijadikan alasan pembenar dalam melakukan wanprestasi dengan dalil force majeure. Metode penulisan yang digunakan dalam hal ini yaitu bersifat normatif deskriptif dengan menganalisa dan menghubungkan antara regulasi hukum positif yang berlaku. Pemberlakuan alasan force majeure dapat diterima sebagai alasan pembenar wanprestasi selama pandemi COVID-19 sejak dikeluarkannya iKeputusan lPresiden lNomor 12 Tahun 2020 ltentang lPenetapan lBencana Non-Alam lPenyebaran lCorona lVirus lDisease 2019l (COVID-19) sebagai lBencana lNasional dan ljuga lsebagai forcel majeure.