Maya Cristiana
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Hak Konstitusional: Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia Maya Cristiana
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2022): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3419

Abstract

Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk menegakan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan perlindungan HAM. Salah satunya hak kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi dan beberapa regulasi tentang HAM. Subtansi pada UUD 1945 pasal 28I ayat (1) dijelaskan bahwa hak beragama bersifat mutlak bagi setiap individu, maka semestinya berlaku secara universal dan non diskriminasi. Ditengah maraknya kekerasan yang mengatasnamakan agama mendorong terjadinya judicial review terhadap UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Undang-Undang ini yang akhirnya dianggap bertentangan dengan jaminan kebebasan hak beragama yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Demikian juga ketika Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan. Sehingga pasca putusan Mahkamah Konstitusi konsepsi hak beragama Indonesia menjadi lebih jelas. Namun bagi yang tidak setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusia berargumen bahwa UU No.1/PNPS/1965 menjadi alat untuk membenarkan kekerasan atas nama agama.
Penegakan Hukum Deforestasi terhadap Keadilan Iklim Masyarakat Hukum Adat : Pembelajaran bagi Indonesia dari Brazil Dian Ayu Widya Ningrum; Maya Cristiana
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 1, Juni 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i1.4246

Abstract

Penegakan hukum deforestasi terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal perlindungan hak-hak masyarakat adat dan upaya mitigasi terhadap perubahan iklim. Meskipun terdapat peraturan yang melindungi hutan adat, implementasinya dinilai belum memadai. Sebaliknya, Brazil telah melakukan langkah-langkah maju dalam penegakan hukum terhadap deforestasi dan perlindungan hak masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat realitas penegakan hukum deforestasi serta meninjau sejauh mana efektivitas penegakan hukum di Indonesia dan dan mengambil pembelajaran dari Brazil, serta mengusulkan format ideal penegakan hukum deforestasi yang dapat diterapkan di Indonesia untuk mencapai keadilan iklim bagi masyarakat hukum adat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif denganĀ  menganalisis peraturan hukum internasional dan nasional serta perosalan-persoalan deforestasi di kedua negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kerangka hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat hukum adat serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum deforestasi yang berkeadilan.