Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sociological Jurisprudence Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Jety Widjaja
Universitas Tarumanagara
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Legal Protection for Victims of Illicit Banks Under the Guise of Cooperatives Requires Indonesian Government Intervention Jety Widjaja; Yuwono Prianto
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.6.1.2023.41-45

Abstract

Illicit Bank under the guise of a Cooperative is a form of illegal investment in Indonesia. Cooperatives that do not carry out their principles and functions according to the Cooperative Regulation Law no. 25 of 1992, collecting public funds illegally, and ultimately failing to return the funds deposited by its members is an indication of Illicit Bank. The Indosurya Cipta Savings and Loans Cooperative was an illicit bank under the guise of a cooperative that was found as the biggest fraud case in Indonesia, affected 23,000 victims and a loss of 106 trillion rupiahs. KSP Indosurya Cipta was charged with Article 46 Paragraph 1 of Law no. 10 of 1998 concerning Amendments to Law no. 7 of 1992 concerning Banking and Money Laundering. Normative legal research was conducted to analyze the importance of the government's role in providing legal protection for tens of thousands of victims of this illicit bank. After the court decision to refund the victim's deposit funds through the homologation process two years ago failed again, the confiscation of criminal assets (TPPU) of the Founder and two other perpetrators requires certainty and different legal settlements in order to compensate the victims, not only as evidence to punish the perpetrators of the crime. The intervention of the Government of Indonesia and related agencies is important to restore the confidence of the Indonesian people in the existence of the law and the protection of investment in the legality of legal entities such as cooperatives.
Penyelesaian Hukum Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Skala Besar (Kasus PT Sritex) Rasji Rasji; Jety Widjaja
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 12 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i12.3056

Abstract

Kasus kebangkrutan PT Sritex pada tahun 2024 menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ribuan pekerja, yang memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja yang terdampak PHK massal serta mengevaluasi efektivitas kebijakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam memenuhi hak-hak pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus pada PT Sritex, serta menganalisis perundang-undangan yang relevan terkait ketenagakerjaan dan kebijakan JKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan yang ada memberikan dasar hukum untuk perlindungan pekerja, implementasinya masih menghadapi kendala dalam memastikan hak-hak pekerja, seperti pesangon, jaminan sosial, dan program JKP. Kebijakan JKP yang baru saja diterapkan memerlukan pengawasan lebih lanjut dari pemerintah untuk memastikan bahwa hak pekerja yang kehilangan pekerjaan dipenuhi dengan baik. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya penguatan sistem perlindungan hukum ketenagakerjaan dan penegakan yang lebih optimal terhadap kebijakan JKP, guna mengatasi permasalahan PHK massal dan krisis sosial ekonomi yang dapat muncul. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak pekerja di masa depan.
Co-Authors Rasji Yuwono Prianto