Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstruksi Hukum
Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Kota denpasar, Negara Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Pertanggung Jawaban Hukum PT. Pegadaian (persero) dalam hal Objek Jaminan Mengalami Kerusakan I Putu Gede Ryan Chandra Indrawan; I Nyoman Sukandia; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.1.6024.84-89

Abstract

Pemerintah pada kinerjanya guna mencapai kemakmuran warga Indonesia secara keseluruhan sehingga didirikannya institusi perkreditan, baik institusi perkreditan perbankan maupun bukan perbankan. PT. Pegadaian (Persero) ialah BUMN yang hadir dan mewarkan berbagai metode pinjaman yang bertujuan mensejahterakan masyarakat khusus nya dalam bidang pembangunan perekonomian. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat judul yaitu analisis pertanggung jawaban Hukum PT. Pegadaian (Persero) dalam hal objek jaminan mengalami kerusakan. Rumusan Masalah (1) Bagaimana prosedur gadai pada PT. Pegadaian (Persero)?. (2) Bagaimana Hukum PT. Pegadaian Persero, jika objek jaminan mengalami kerusakan dalam proses gadainya sehingga membuat pengurangan nilai jual?. Dalam penerapannya, terdapat beberapa kasus kerusakan terhadap objek/ barang yang di jaminkan sehingga harus di pertanggung jawabkan kepada penerima kredit, jika murni dari kesalahan dari pihak pemberi kredit yaitu sebesar 125% dari nilai taksir dari objek yang dijaminkan untuk memperoleh kredit. PT. Pegadaian (Persero) merupakan solusi bagi warga Indonesia untuk memperoleh pinjaman dengan menjadikan barang bergerak maupun berharga sebagi jaminan untuk memperoleh kredit. PT. Pegadaian (Persero) juga menghadirkan berbagai produk dan jasa yang di tawarkan untuk meningkatkan pembangunan perekonomi bagi masyakarat. Dengan adanya produk yang di tawarkan, tentunya memiliki prosedur yang berlaku dan ketentuan khusus yang harus di penuhi nasabah untuk memperoleh kredit.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Persfektif Kesadaran Hukum Masyarakat Chandra Adi Gunawan Putra; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.1.6180.13-19

Abstract

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum dalam jumlah dan kualitas yang cukup, manusia tidak akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Masalah pangan juga menyangkut keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Keamanan pangan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Setiap orang berhak atas makanan dan bahan yang sehat dan aman. Ini harus dilindungi oleh pemerintah dan harus dipenuhi oleh semua produsen. Namun banyak produsen yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak baik. Bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya. Untuk menghindari dampak yang merugikan bagi keselamatan masyarakat sebagai konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, diperlukan kesadaran masyarakat untuk melapor ketika menemukan dan menjadi korban makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya. Namun kesadaran masyarakat untuk melapor ketika menemukan dan menjadi korban makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya masih rendah, yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (a) Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah; (b) Sistem penegakan hukum birokrasi; (c) Ketimpangan kedudukan antara produsen dan konsumen; (d) Daya beli masyarakat yang relatif rendah.
Restorative Justice sebagai Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Anak Agung Gede Ryan Januar; I Nyoman Gede Sugiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.1.6181.7-12

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyangkut kekerasan yang dilakukan oleh suami, istri, dan atau terhadap orang yang hanya memiliki hubungan darah tetapi juga seseorang yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga yang tetap berada dalam rumah tangga. Rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan nilai-nilai Restorative Justice dalam upaya penyelesaian Kekerasan dalam melakukan ketidakadilan Dalam Rumah Tangga? Bagaimana implikasi Mediasi Penal dalam upaya penyelesaian ketidakadilan KDRT yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerja rumah tangga.? Analisis materi hukum berdasarkan logika induktif dan deduktif dan disajikan secara deskriptif analisis. Penataan nilai-nilai Restorative Justice dalam upaya penyelesaian Kekerasan melakukan ketidakadilan Dalam Rumah Tangga yaitu dengan penerapan nilai-nilai Restorative Justice melalui mekanisme mediasi penal dapat dijalankan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Dengan demikian penyelesaian melalui mekanisme Mediasi Pidana memperoleh bentuk landasan yurisdiksi yang diharapkan dan jangkauannya. Keadilan dalam menegakkan hukum di masyarakat sehingga penyelesaian atas ketidakadilan KDRT dapat memenuhi rasa keadilan baik pelaku maupun korban (solusi win-win) yang berdampak pada ganti rugi dan penyembuhan terhadap kondisi korban akibat melakukan ketidakadilan yang dilakukan oleh pelaku. diharapkan kepada masyarakat yang memiliki kasus KDRT yang melakukan ketidakadilan masih tergolong ringan melakukan ketidakadilan sehingga diselesaikan melalui jalan keakraban (mediasi) sebelum dilaporkan ke pihak yang berwenang.
Perlindungan Hukum bagi Nasabah Terhadap Risiko dalam Perjanjian Kredit Bank Dewa Made Natha Dwitama; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.1.6183.20-27

Abstract

Credit provided by banks contains risks so that in its implementation, banks must pay attention to the principles of sound credit. With this in mind, in providing credit, the bank is obliged to conduct an analysis of the debtor's ability to pay its obligations. In addition, banks are also required to review, assess and bind the collateral offered by the debtor, so that the collateral received can meet the requirements of applicable regulations. Banks in the activity of providing funds for credit must be based on a guarantee, which gives confidence to the bank on the debtor's ability to repay the credit in accordance with the agreement, and legal protection efforts for customers against risks in bank credit agreements, are pursued by means outside the court (Non litigation) through arbitration, which is carried out by making an arbitration agreement and through a general court (litigation).
Co-Authors Anak Agung Gede Ryan Januar Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Chandra Adi Gunawan Putra Dewa Made Natha Dwitama I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sukandia I Putu Gede Ryan Chandra Indrawan