Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Kecenderungan Otoritarianisme dalam Proses Pengesahan Kebijakan Publik Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia Pratama, R. Sofwan Ilham; Mar’iyah, Chusnul
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.922 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i9.4098

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kecenderungan otoritarianisme dalam proses pengesahan kebijakan publik selama pandemi Covid-19 di Indonesia, khususnya secara spesifik dalam kasus pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Kemudian, dalam memperoleh data-data yang terkait dengan fokus pembahasan penelitian ini, metode yang digunakan adalah berupa metode kualitatif yang didasarkan pada penggunaan data sekunder, yakni data yang bersumber dari literatur-literatur seperti buku, artikel jurnal, publikasi lembaga, hingga publikasi-publikasi ilmiah lainnya yang bersifat daring. Adapun, terkait dengan temuan yang berhasil diidentifikasi dalam jurnal ini setidaknya menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis kecenderungan otoritarianisme selama mewabahnya pandemi Covid-19 di Indonesia terutama dalam konteks pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Ketiga kecenderungan itu diantaranya adalah adanya kecenderungan yang lebih mengutamakan stabilitas ketimbang kebebasan individu yang dicerminkan melalui penggunaan cara-cara represif oleh aparat keamanan terutama dalam merespon aksi-aksi demonstrasi yang muncul sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang terjadi di sejumlah daerah, adanya kecenderungan yang mendukung dilakukannya sentralisasi atau konsentrasi kekuasaan di tangan otoritas Eksekutif yang salah satunya tercermin dalam proses perumusan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang banyak dianggap kurang melibatkan partisipasi dan aspirasi dari elemen masyarakat secara luas karena cenderung tersentralisasi pada pemerintah dan DPR, sehingga akhirnya turut memunculkan resistensi dari sejumlah elemen masyarakat, serta adanya kecenderungan yang mendorong pihak-pihak berwenang untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan ketimbang melalui hal-hal yang sifatnya legal tatkala pemerintah memberlakukan aturan larangan untuk berdemonstrasi serta turut ditandai dengan adanya penggunaan pasal-pasal secara sembarangan terhadap sejumlah kalangan khususnya yang kerap memberikan kritik kepada pemerintah
Change from Armed Movement to Political Party: Comparative Study of the Aceh-Indonesia Party & the Sinn Fein Party-Northern Ireland for the 2009-2022 Period Syuhada, Muhammad; Mar’iyah, Chusnul
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5569

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat perkembangan Partai Lokal pasca konflik dengan membandingkan Partai Aceh di Indonesia dan Partai Sinn Fein di Irlandia Utara. Peneliti akan menjelaskan melalui diskripsi melalui berbagai hal terhadap perkembangan kedua partai tersebut pasca perjanjian damai. Metode yang dipakai dalam penelitian ini komparatif. Adapun perbandingan ini disesuaikan dengan teori dari Sigmund Neumann dan faktor-faktor yang ikut berperan di dalam pemenangan Pemilu Partai Aceh dalam kurun waktu 2009-2019 pada pemenangan Pemilu Partai Sinn Fein dalam kurun waktu 2007-2022. Hasil dalam penelitian ini ialah partai Aceh pada transisi demokrasi pasca konflik, partai politik cenderung melaksanakan pola patronase dalam hal maksimalisasi bekerjanya mesin partai untuk mencapai tujuan politik. Sedangkan untuk partai Sinn Fein dalam politik pasca-konflik Sinn Féin dengan cepat memantapkan diri sebagai partai terbesar dalam blok lawan dengan mengorbankan UUP dan SDLP yang lebih moderat. Terlepas dari adanya persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan di antara Partai Aceh dan Partai Sinn Feinn serta perbedaan dalam optimalisasi aspek-aspek internal yang diperbandingkan serta perbedaan aspek-aspek eksternal yang melingkupinya, faktanya ada kesenjangan dalam perolehan suara Partai Aceh dan Partai Sinn Feinn di beberapa Pemilu yang diikutinya. Partai Aceh mengalami penurunan perolehan suara dari pemilu ke pemilu, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa partai tersebut mungkin tidak lagi menjadi kekuatan politik yang signifikan di Aceh. Sementara itu, Partai Sinn Fein berhasil mempertahankan dan bahkan meningkatkan perolehan suara mereka dari waktu ke waktu, mencetak kemenangan dalam pemilihan penting di Irlandia Utara. 
Opposition Resistance of the Nature Concerned Community Movement in Wadas Village (Equake Dewa) in Resisting Andesite Quarry Mining in Wadas Village, Purworejo Regency, Central Java Angelina, Rica; Mar’iyah, Chusnul
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 3 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i3.7026

Abstract

Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa) is here to reject andesite mining in their village. The reason for the rejection of Gempa Dewa was the loss of living space and residences that had been abandoned for a long time. On the other hand, there are also several accompanying reasons, namely environmental problems and the collective memory that the community has about the natural disaster that hit Wadas decades ago. The aim of this research is to analyze the opposition resistance carried out by Gempa Dewa in rejecting the andesite mining assistance in Wadas Village. This research uses qualitative research methods with data collection techniques, literature studies and documentation studies. Researchers used [1] data analysis techniques to obtain valid and comprehensive data. The results of this research were that it was found that several forms of oppositional resistance were carried out by Gempa Dewa in rejecting mining, including resistance through art, resistance with Mujahadah, and resistance by women's groups using symbols in their resistance. The hope is that with opposition resistance, the government will no longer use Wadas Village as an andesite mining location.
Involvement of Local Strong People in the 2018 Pamekasan Regional Election Rofiie, Moh; Mar’iyah, Chusnul; Murod, Ma’mun
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5583

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan peran elite lokal dalam perpolitikan, utamanya pasca diberlakukan sistem desentralisasi yang memberikan hak kepada daerah-daerah untuk mengelola daerah secara mandiri, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pada situasi tersebut para elite lokal memiliki keleluasaan untuk terlibat dalam Pilkada. Karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran para elite lokal yang memiliki pengaruh signifikan dalam masyarakat, dalam hal ini yaitu Kiai, Belater, dan Juragan di Kabupaten Pamekasan. Mereka adalah orang-orang kuat lokal yang mampu mempengaruhi dan mengendalikan masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Status dan Peran (Linton, 1936), Teori Local Strongmen/Local Bossism (Migdal, 1988; Sidel, 2005), dan Teori Patron-Klien (Scott, 1972). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis. Dalam proses pengumpulan data menggunakan dua metode, yaitu: pertama, studi literatur dan wawancara mendalam.Temuan penelitian ini menguatkan penelitian terdahulu tentang keberadaan orang-orang kuat lokal seperti kiai, belater, dan juragan terkait perannya dalam masyarakat, utamanya dalam perpolitikan tingkat lokal. Mereka memiliki sumber kekuasaan dan cara-cara tersendiri dalam mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti keinginannya. Keterlibatan mereka dalam Pilkada Pamekasan 2018 dipengaruhi oleh faktor agama, eksistensi, dan ekonomi. Mereka memanfaatkan kekuatan relasi, ekonomi, bahkan dengan ancaman. Kiai memiliki kepentingan memilih pemimpin yang paling memenuhi kualifikasi sesuai ajaran Islam, sedangkan belater memiliki kepentingan eksistensi dan keuntungan materi. Adapun kepentingan juragan adalah untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya
Review Of Political Representation Through Representative-Constituent Relations: Case Study Of Members Of The DPR-RI 2014-2019 West Java Electoral District IX PDI-Struggle Faction Maruarar Sirait Evandio, Rafifrian; Mar’iyah, Chusnul; Mulyadi, Mulyadi
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 8 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i8.663

Abstract

Political parties play a crucial role as a means of public political participation and are expected to serve as institutions for educating the public about politics. This creates an obligation for political parties to provide political education to the public. This research aims to analyze the role of political parties in implementing political education for the public. The method used is a literature review. Data collection involves studying various secondary sources, including books, scientific journals, expert opinions, and other relevant sources related to the research problem. The analysis is carried out descriptively and qualitatively to elaborate on the research findings. Political parties are organized groups with members who share common goals and values, primarily seeking political power based on their policies. They encourage political participation by seeking and educating the public to engage in political activities. The function of political parties in providing political education to the public aims to enhance the understanding of good political culture among the public. Political parties can collaborate with the public in conducting political education through political socialization, political education, and campaigning. Such political education should help prevent the occurrence of money politics, black campaigns, and vote-buying during elections.