Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum
Gunadi, Gde Wahyu Marta
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Aspek Hukum dan Mitigasi Risiko Transformasi Digital Pada Government Service Gunadi, Gde Wahyu Marta; Budiana, I Nyoman
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.817 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i12.11266

Abstract

Era digital saat ini memaksa semua pihak untuk melakukan perubahan dan transformasi, termasuk pemerintah. Pemerintah dalam pelayanannya terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dari yang semula pelayanan dilakukakan secara tatap muka dan datang langsung atau yang biasa disebut dengan luring (luar jaringan) bertransformasi menjadi pelayanan secara daring (dalam jaringan) dengan hanya menggunakan media elektronik seperti komputer, laptop, dan ponsel pintar. Transformasi digital memiliki beberapa risiko yang dapat terjadi seperti kebocoran data, penyalahgunaan data, penyalahgunaan akun, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Government Service dari aspek hukum dan Mitigasi Risiko Digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui eksplorasi jurnal, buku, undang-undang dan informasi lain yang relevan dengan kajian. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada aspek hukum dalam pelaksanaan pelayanan pemerintah di Indonesia adalah perlunya perlindungan hukum preventif sebagai pencegahan atas berbagai risiko. Salah satunya yakni Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan, pada aspek mitigasi risiko transformasi digital pada layanan pemerintah adalah dengan standarisari keamanan informasi pada perangkat TIK resmi untuk menghindari atau memperkecil atas terjadinya risiko kebocoran dara, penyalahgunaan data, serta penyalahgunaan akun.
Urgensi Lembaga Mediasi dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Adat di Bali Budiana, I Nyoman; Gunadi, Gde Wahyu Marta; Driptayanti, Ni Kadek
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i2.16916

Abstract

Lembaga mediasi adalah lembaga yang berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral, independen, dan profesional, yang membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai secara sukarela, tanpa mengikat, dan tanpa menggantikan keputusan para pihak. Tujuan penelitian untuk mengetahui urgensi lembaga mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa adat di Bali. Untuk mengetahui bentuk, fungsi, dan peran lembaga mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa adat di Bali. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan studi pustaka. Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga mediasi dapat memberikan solusi yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal masyarakat adat Bali, yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan rekonsiliasi, daripada litigasi, yang bersifat konfrontatif, kompetitif, dan win-lose. Lembaga mediasi dapat memberikan solusi yang lebih menghormati dan melindungi hak asasi manusia, khususnya hak-hak masyarakat adat, yang seringkali terabaikan atau dilanggar oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Lembaga mediasi dapat memberikan solusi yang lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat adat, lingkungan, dan pembangunan, daripada solusi yang bersifat sementara, pragmatis, dan berdampak negatif. Bentuk lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa adat di Bali dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Lembaga Mediasi Adat, Lembaga Mediasi Independen, Lembaga Mediasi Profesional.
Legal Protection for Automatic Exchange of Information Taxation in Indonesia: The Importance of Synergy with Cybersecurity Institutions Gunadi, Gde Wahyu Marta; Budiana, I Nyoman
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.2488

Abstract

Every citizen who is the subject of taxes and already has a Taxpayer Identification Number (NPWP or NIK) must do tax reporting on his income. Such reporting ensures taxpayer property and income data validation while supporting good governance. Data automation support is needed from other agencies such as banks to find out the balance and ownership of deposits and bank securities, land bodies to know land ownership, stock exchanges to know share ownership and other institutions related to property ownership. Integration between these institutions will increase the validity of reporting property and income owned by government officials, ultimately improving integrity towards good governance. In reality, there is no automation of validation of annual notification letter (SPT) charging data on property ownership data in each institution due to the sectoral ego of each institution, and there is no real-time regulation of property validation. Automatic Exchange of Information (AEOI) enables the automated sharing of a set of information that has been previously defined by the tax authorities. AEOI is a plan of the G20 members and is initiated by the OECD. The AEOI system works through the exchange of financial data of foreign nationals living in a country. The exchange of financial data is carried out between the tax authorities in each country. Indonesia is prepared to put this into practice as a G20 member, as evidenced by the previous release of Minister of Finance Regulation Number 39/PMK.03/2017 (PMK 39), covering Procedures for Exchange of Information Based on International Agreements. Types of Documents and/or Additional Information Required to Be Retained by Taxpayers Conducting Transactions with Related Parties and Procedures for Management, Minister of Finance Regulation No. 213/PMK..03/2016 (PMK 213). As a result, in addition to the Automatic Exchange of Information (AEOI) regulation put out by the Organization for Economic Cooperation and Development, there needs to be legal protection (OECD). Furthermore, the author emphasizes the importance of cooperation and synergy with cybersecurity institutions to secure tax exchange data.
Co-Authors Budiana, I Nyoman Driptayanti, Ni Kadek