Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan BHIRAWA LAW JOURNAL Jurnal Hukum Sehasen
Sewu, Pan Lindawaty Suherman
Unknown Affiliation
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum bagi Pelaku dan Perlindungan Hukum bagi Korban Terkait Sekstorsi dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Gan, Vannessa; Sewu, Pan Lindawaty Suherman
Bhirawa Law Journal Vol 4, No 2 (2023): November 2023
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/blj.v4i2.11127

Abstract

In Indonesia, cases of sextortion often occur. Sextortion is the abuse of power to obtain personal gain in the form of sexual activity by coercing the victim so that the victim will experience negative impacts on health or mental health and the victim is also threatened not to report this to the authorities. Both the Sexual Violence Crime Law (hereinafter referred to as the "TPKS Law") sextortion and the Corruption Crime Law (hereinafter referred to as the "Tipikor Law") specific provisions governing sextortion still do not clearly regulate this sextortion. In the Corruption Law there are regulations regarding gratification, but this is different from sextortion. The method used is the normative juridical method, library legal research is carried out by looking at secondary data or library materials, and examining theories and cases originating from secondary legal sources. Victims of sextortion crimes need to be protected in order to fulfill victims' rights and the TPKS Law explains the protection of victims of sextortion or other sexual harassment. Victims of acts of sexual harassment have the right to receive compensation (hereinafter referred to as "Restitution") and have the right to fulfill the victim's rights, which are the state's obligation to fulfill based on the victim's condition. The rules regarding the crime of sextortion must be immediately regulated in the Corruption Law, this is so that it does not have a worse impact on society and the state.
Local Wisdom as an Effort to Prevent and Restore Victims of Human Trafficking through Online Scammers Adhisurya, Albert; Sewu, Pan Lindawaty Suherman
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 9 No 2 (2023): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v9i2.4899

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang menjadi isu penting untuk dibahas. Perkembangan teknologi membuat modus tindak pidana perdagangan orang bukan lagi dilakukan dengan cara konvensional, melainkan juga secara daring dengan menggunakan berbagai platform. Salah satu modus yang digunakan adalah melalui online scammer. Kearifan lokal membentuk karakter masyarakat Indonesia menjadi pribadi yang baik. Dengan begitu, kearifan lokal dapat menjadi upaya pencegahan dan pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang melalui online scammer. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian dengan studi kepustakaan berfokus pada analisis dan penafsiran terhadap sumber-sumber hukum. Di beberapa sistem hukum, kearifan lokal diakui sebagai sumber hukum yang penting. Sumber hukum ini mungkin tidak tertulis dan lebih bersifat tradisional, seperti adat istiadat, kepercayaan lokal, dan praktik yang diakui dalam masyarakat tertentu. Hasil penelitian ini ialah bahwa tindak pidana perdagangan orang secara online scammer adalah penipuan perdagangan orang yang dilakukan secara daring. Pelaku biasanya akan menargetkan para korbannya dengan sebuah iklan pekerjaan di berbagai platform ataupun dengan menghubungi korban secara langsung dengan menawarkan pekerjaan. Kearifan lokal sesungguhnya dapat menjadi salah satu upaya preventif untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang melalui online scammer. Karena dengan adanya ajaran atau pengetahuan kearifan lokal sejak dini, maka masyarakat akan memiliki bekal untuk hidup di dunia luar. Seorang korban perdagangan orang akan terpengaruh secara negatif fisik, mental, dan/atau emosinya. Kearifan lokal bisa menjadi salah satu sarana untuk membantu proses pemulihan pada korban tindak pidana perdagangan orang.
Tinjauan Hukun Tenaga Kerja Kesehatan Asing Dihubungkan dengan Perlindungan Hukum Bagii Pasien dalam Sistem Kesehatan Nasional Steaven Nababan, Willyam Markus; Sewu, Pan Lindawaty Suherman
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-imperatif.v5i1.350

Abstract

Artikel ini membahas tentang Tinjauan Hukum Nakes Asing Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Sistem Kesehatan Nasional analisis ini mengidentifikasi pentingnya peran nakes asing dalam memberikan perawatan medis di negara-negara yang memiliki sistem kesehatan nasional. Di era globalisasi, mobilitas tenaga medis asing semakin meningkat, sehingga memunculkan berbagai isu hukum yang perlu diperhatikan. Perkembangan ini menciptakan tantangan hukum dalam hal sertifikasi, izin praktik, dan tanggung jawab nakes asing di negara tujuan. Namun, fokus utama dari refleksi hukum ini adalah tentang bagaimana perlindungan hukum pasien dalam sistem kesehatan nasional dipengaruhi oleh kehadiran nakes asing. Hal ini melibatkan pertimbangan tentang hak-hak pasien, standar keamanan, dan tanggung jawab hukum apabila terjadi kesalahan medis atau masalah lain dalam perawatan yang diberikan oleh nakes asing. Melalui pemahaman mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur masalah kesehatan asing dalam sistem kesehatan nasional, kita dapat mengidentifikasi tantangan, potensi risiko, dan peluang untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pasien dalam layanan kesehatan.
Co-Authors Adhisurya, Albert Christian Andersen Gan, Vannessa Steaven Nababan, Willyam Markus Yolanda, Erika