Garuda - Garba Rujukan Digital

LEGALITAS PELUANG PENYEDIA LAYANAN KOMPUTASI AWAN DI BIDANG KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA Christian Andersen
Semantik Vol 2, No 1 (2012): Prosiding Semantik 2012
Publisher : Semantik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.873 KB)

Setiap manusia diciptakan unik dan berbeda antara satu dengan yang lainnya, demikian pula kebutuhan medisnya. Tidaksemua yang mengalami patah tulang dapat diberikan perlakuan yang sama misalnya orang yang menderita diabetes bilamengalami luka patah tulang, memiliki kemungkinan alergi terhadap obat yang umum dan beberapa bahan sepertipenisilin dan lateks. Catatan khusus tentang kondisi pasien sangat penting pada saat-saat darurat seperti kecelakaan yangdijelaskan di atas terutama menjadi krusial ketika bepergian ke luar negeri. Perkembangan teknologi memungkinkanpasien untuk mengelola catatan medis dengan cara terpusat di dunia maya, yang dapat diakses bersama data kesehatanpribadi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu dimana hukum dikonsepkan sebagai apayang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yangmerupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Status hukum yang terkandung dalam catatan sepertiidentitas, riwayat keluarga dan prediksi penyakit adalah informasi pribadi sangat berharga, dan memiliki nilai ekonomiyang sangat tinggi. Sangat penting untuk meninjau setiap aspek hukum dari kerangka untuk mengontrol akses ke data dilingkungan komputasi awan termasuk pembagian tanggung jawab hukum untuk kebocoran, keamanan sistem, dan jugaaspek privasi pasien yang memiliki kontrol penuh terhadap data dan kunci.Kata kunci: rekam medis, komputasi awan.

PERLINDUNGAN HUKUM PATEN INVENSI TERAPAN SEPERTI RUMUSAN ALGORITMA DAN BAHASA PEMOGRAMAN MENDORONG INOVASI TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN TRAKTAT KERJASAMA PATEN PATENT COOPERATION TREATY) Christian Andersen
Semantik Vol 1, No 1 (2011): Prosiding Semantik 2011
Publisher : Semantik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.517 KB)

Perkembangan teknologi yang sangat pesat khususnya di bidang komputer mengakibatkan bentuk perlindungan hukum tidak saja melalui perlindungan paten terhadap perangkat kerasnya tetapi juga paten terhadap program komputernya. Perkembangan di negara maju ada tendensi perlindungan paten yang menjangkau perlindungan terhadap rumusan algoritma bahkan bahasa pemograman sebagai bagian penunjang program komputer seperti Extensible Markup Language (disingkat sebagai XML), sementara di Indonesia, program komputer itu sendiri tidak termasuk objek perlindungan paten. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan tujuan untuk menentukan apakah Extensible markup language dapat menjadi objek yang dilindungi oleh paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten di Negara Indonesia dalam kasus Paten XML yang didaftarkan paten di Amerika Serikat yang terdaftar dengan nomor 5,787,449 yang baru saja menjadi sengketa di pengadilan di Amerika Serikat antara i4i dengan Microsoft dan bagaimana dampaknya setelah ada putusan yang menyatakan telah ada pelanggaran paten suatu XML di negara lain..Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan didukung oleh penelitian lapangan melalui instrumen wawancara. Suatu Bahasa Pemograman seperti Extensible Markup Language tidak dapat menjadi objek yang dilindungi Undang-Undang Paten di Indonesia, satu-satunya perlindungan bagi XML untuk dilindungi secara tidak langsung oleh Paten yaitu melalui Traktat Kerja Sama Paten berdasarkanKepres Nomor 16 Tahun 1996 dimana dapat didaftarkannya paten untuk perlindungan regional sesama negara anggota WIPO. Keberadaan program komputer dengan fitur extensible markup language yang telah melanggar paten di Amerika Serikat kaitannya dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 di Indonesia tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana keberlakuan paten sebatas negara, terkecualijika XML telah didaftarkan melalui PCT tersebut dimungkinkan adanya perlindungan Paten terhadap XML. Dengan mempertimbangkan hak prioritas yang dibatasi keberlakuan surut pada saat pendaftaran paten tersebut didaftarkan pertama kali minimal di satu negara lain diluar Indonesia.Kata kunci : Algoritma, Paten, Software, XML

Tinjauan Hukum Kewenangan Sistem TRUST +POSITIFâ„¢ sebagai Database Acuan dan Rujukan Penyaringan Seluruh Layanan Akses Informasi Publik Penggunaan Internet di Indonesia Christian Andersen
Dialogia Iuridica Vol. 9 No. 1 (2017): Volume 9 Nomor 1 November 2017
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

The implementation of good governance become the main agenda that has to be done by any government agencies. Because this is a requirement that shows the Government's commitment in carrying out theirs duty to serve the community. All officers must have an understanding of public information disclosure / Keterbukaan Informasi Publik (KIP) based on Act Number 14 of 2008, the principles which referred to is accountability, transparency and the supremacy of law. This article is a normative legal research studying the principles/laws that is a research on applied regulations related to The Implementation of Trust +Positif Concerning Good Governance. This research aims to reveal the regulations related to the implementation of community service in conducting good governance in order to prepare ASEAN Economic Community. The conclusion of this research are that to create a good governance as expected by the community, the implementation of the function of Trust +Positif service is needed and we have to create synergy between the governmental officers who implement the policy and the community whom the policy applied to. Therefore, it is necessary to have cooperation between the two parties.

Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kementrian Energi Sumber Daya Mineral Dalam Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Dikaitkan Dengan Pemanfaatan Mineral Ikutan Berdasarkan Perundang-Undangan Pertambangan di Indonesia Dikaitkan Dengan Asas Manfaat Raissa Hamdani, Kirana; Andersen, Christian
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1871

Indonesia is a country with abundant natural resources, especially minerals and coal. The country is among the top 10 largest mining producers in the world. Mineral mining activities, both metal and non-metal, generally produce main minerals and associated minerals. However, the important thing that needs to exist in the granting of mining business licenses is based on the mining object or based on the mining process area. This is what is disputed or ambiguous, especially compared to legislation starting from the law and its derivative regulations. According to article 2 letter e of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Indonesia's environment must be protected and managed properly based on 14 (fourteen) principles, one of which is the principle of benefit. When associated with the principle of benefits, associated minerals can be a source of benefits because they become a new source of income for local communities. Based on Law 3 of 2020, 10% (ten percent) of the net profit of mining sales in business entities that have a Special Mining Business License (IUPK) is the right of the government, with details of 4% (four percent) for the central government and 6% (six percent) given to local governments. This research uses a type of normative legal research method that focuses on positive law and interviews.

The Implementation of the Strict Liability Principle in Legal Liability of Artificial Intelligence in Indonesia's Healthcare Sector Irene, Liana Salwa; Andersen, Christian
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 6 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i6.51250

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) has the potential to give rise to significant legal issues, particularly concerning AI legal liability. However, Indonesia has yet to enact specific regulations governing AI. This study aims to examine how legal liability is determined when AI is involved in legal disputes within the healthcare sector and to identify the application of the strict liability principle as a basis for legal liability for the impacts caused by AI in the healthcare field in Indonesia. This research employs a normative juridical method, utilizing statutory regulations as primary legal materials, and books, journals, research findings, as well as legal expert opinions as secondary legal materials. The findings indicate that AI is not yet specifically regulated in Indonesia; currently, legal liability can be pursued through Article 1367 of the Indonesian Civil Code. However, this provision does not fully guarantee the realization of legal justice in the context of AI-related liability. Therefore, it is imperative for Indonesia to promptly establish regulations concerning AI, and the adoption of the strict liability principle could be considered as one of the regulatory approaches.

Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kementrian Energi Sumber Daya Mineral Dalam Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Dikaitkan Dengan Pemanfaatan Mineral Ikutan Berdasarkan Perundang-Undangan Pertambangan di Indonesia Dikaitkan Dengan Asas Manfaat Raissa Hamdani, Kirana; Andersen, Christian
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1871

Indonesia is a country with abundant natural resources, especially minerals and coal. The country is among the top 10 largest mining producers in the world. Mineral mining activities, both metal and non-metal, generally produce main minerals and associated minerals. However, the important thing that needs to exist in the granting of mining business licenses is based on the mining object or based on the mining process area. This is what is disputed or ambiguous, especially compared to legislation starting from the law and its derivative regulations. According to article 2 letter e of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Indonesia's environment must be protected and managed properly based on 14 (fourteen) principles, one of which is the principle of benefit. When associated with the principle of benefits, associated minerals can be a source of benefits because they become a new source of income for local communities. Based on Law 3 of 2020, 10% (ten percent) of the net profit of mining sales in business entities that have a Special Mining Business License (IUPK) is the right of the government, with details of 4% (four percent) for the central government and 6% (six percent) given to local governments. This research uses a type of normative legal research method that focuses on positive law and interviews.

Legal Certainty and Justice in Trademark Protection: A Comparative Analysis of the First-to-File System in Indonesia and the First-to-Use System in Malaysia Putri Hendrawan, Nada Salshabilla; Andersen, Christian
Journal of World Science Vol. 4 No. 12 (2025): Journal of World Science
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jws.v4i12.1593

This article examines the gap between das sein—the law as it operates in practice—and das sollen—the law as it ought to function—in the protection of trademarks in Indonesia and Malaysia, with particular emphasis on the legal treatment of well-known marks. By comparing Indonesia’s first-to-file framework to Malaysia’s first-to-use approach, this study highlights how Indonesia’s emphasis on strict registration creates certainty at the normative level but often fails to deliver substantive fairness in practice. In Indonesia, the reliance on registration as the sole basis for rights has resulted in recurring disputes involving well-known marks, such as Pierre Cardin and Starbucks, where opportunistic filings expose the limitations of the existing safeguards. Although statutory provisions prohibit bad-faith registration, practical enforcement remains inconsistent, leaving owners of established and globally recognized brands vulnerable. Malaysia, meanwhile, offers a more balanced structure by allowing prior use to take precedence over mere formal registration. This approach strengthens the position of rightful owners—especially proprietors of well-known marks whose reputation often precedes administrative filings—and equips them with legal avenues such as opposition proceedings, revocation, and passing off. The comparison reveals that Indonesia’s current regime still falls short of harmonizing legal certainty with fairness, as the protection afforded to well-known marks remains constrained by procedural rigidity. Enhancing the role of good-faith principles and formally recognizing prior use would bridge the gap between das sein and das sollen and foster a more just and reliable trademark system for both domestic and international stakeholders.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search