Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum
Dyah Octorina Susanti
Universitas Jember
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
MENGURAI KONSEP PEMISAHAN HARTA SETELAH PERKAWINAN : PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Dyah Octorina Susanti
Arena Hukum Vol. 11 No. 1 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6604.275 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.4

Abstract

AbstractThis study aims to find, analyze and provide an evaluation of the concept of separation of property in marriage based on Maslahah Mursalah perspective. Couples often make prenuptial agreements that contain separation of property before the marriage ceremony. In fact, there are husband and wife who separates his property after the marriage took place. This is a normative research using legal and conceptual approach. The result shows that the concept of separation of property in marriage has been in accordance with masalahah mursalah, where the concept of separation of property is a form of protection of the soul and property of married couples. Abstrak Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisa serta memberikan evaluasi mengenai konsep pemisahan harta dalam perkawinan berdasar perspektif Maslahah Mursalah. Pasangan suami istri kerap membuat perjanjian kawin yang berisi pemisahan harta sebelum dilakukan akad nikah, pada kenyataannya terdapat suami istri yang memisahkan hartanya setelah perkawinan berlangsung. Menjadi tema sentral dalam penelitian ini adalah konsep pemisahan harta dalam perkawinan pada perspektif maslahah mursalah. Hasil dari penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini memberikan penjelasan bahwa konsep pemisahan harta dalam perkawinan telah sesuai dengan maslahah mursalah, dimana pada konsep pemisahan harta merupakan bentuk perlindungan terhadap jiwa dan harta pasangan suami istri.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK BIOTEKNOLOGI DI BIDANG KESEHATAN Dyah Octorina Susanti
Arena Hukum Vol. 12 No. 3 (2019)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01203.8

Abstract

Abstract This research is motivated by the negative impact of the release of genetically modified organism (GMO) on biotechnology products in the healthcare that can cause pollution and damage to the environment, disrupt biodiversity, and even endanger human health. This study aims to analyze and provide a description of the form of legal protection for biotechnology products in the health sector (environmental legal perspective). The result of this normative legal research which uses statute and conceptual approach provide an explanation that legal protection for biotechnology products in the healthcare (environmental law perspective) consists of 2 (two) kinds: first, preventive legal protection in the form of legislation; and second, repressive legal protection in the form of dispute resolution related to the legal protection of biotechnology products in the healthcare (environmental law perspective).  AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi adanya dampak negatif dari pelepasan organisme hasil  modifikasi genetika produk bioteknologi di bidang kesehatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, mengganggu keanekaragaman hayati, bahkan dapat membahayakan kesehatan manusia. Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisa serta memberikan uraian mengenai bentuk perlindungan hukum produk bioteknologi di bidang kesehatan (perspektif hukum lingkungan). Hasil dari penelitian yang menggunakan metode yudiris normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini memberikan penjelasan bahwa perlindungan hukum produk bioteknologi di bidang kesehatan (perspektif hukum lingkungan) terdiri dari 2 (dua) bentuk yakni pertama, perlindungan hukum preventif berupa pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan kedua yakni perlindungan hukum represif berupa bentuk penyelesaian sengketa terkait perlindungan hukum produk bioteknologi di bidang kesehatan (dalam perspektif hukum lingkungan).
MUZARA'AH DENGAN SISTEM MURABAHAH SEBAGAI UPAYA MENSTABILKAN HARGA KEDELAIDIMASA PANDEMI COVID-19 Dyah Octorina Susanti
Arena Hukum Vol. 14 No. 3 (2021)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.9

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan karakteristik akad muzara’ah dengan sistem murabahah sebagai alternatif dalam menstabilkan harga kedelai di tengah pandemic covid-19. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual menghasilkan temuan bahwa karakteristik akad muzara’ah dengan sistem murabahah dapat dilihat dari 4 hal yakni: Pertama, dari segi subyeknya yakni Bank Syariah, Petani Kedelai, Penggarap, dan Produsen Temp; Kedua, obyek di dalam akad muzara’ah dengan sistem murabahah yaitu berupa modal pertanian untuk transaksi pertama dan kedelai untuk transaksi yang kedua dan ketiga. Ketiga, di dalam akad ini, pihak bank, petani kedelai, dan penggarap memperoleh keuntungan, sedangkan pedagang tempe tidak memperoleh keuntungan berupa margin, akan tetapi produsen tempe memperoleh manfaat, sebab dapat membeli kedelai dengan harga murah. Keempat, petani kedelai yang tidak memiliki dana untuk membeli benih, pupuk, alat-alat pertanian, dan lain sebagainya dapat mengajukan permohon pembiayaan kepada bank.
Co-Authors