Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS) AL-TANZIM : JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Murdan Murdan, Murdan
Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
HUKUM ISLAM DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM MASYARAKAT MODERN Murdan, Murdan
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.625 KB) | DOI: 10.22373/petita.v1i1.1295

Abstract

The concept of Islamic law shows the principles of legal flexibility and elasticity, filling law resources in national legal system. The position of Islamic law in national legal system has been imposed by partiality of legal and political system, and also interest of modern society. In implementation step Islamic law has been required to deal with social development, including in scope of territory or period of time. Islamic law is always bringing humanity messages, cannot be assumed as the sacred norms. Islamic law is not for Allah Almighty but for kindness of human kind and universe, having the quality of secular humanists. The concept of secular humanists in Islamic law reflects in doctrine of maqashid syariah, has role as a method finding legal certainty. This method is able to fulfil the rule of law, not stated in national legal system and legal system of modern state.
Woman in the Shadow of Sirri Polygamy in Masbagik District, West Nusa Tenggara: A Legal and Psychological Analysis of the Loss in Inheritance Rights Utami, Gita; Murdan, Murdan
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i2.339

Abstract

The practice of unregistered marriage is no longer a strange thing in community life. Unregistered marriage or so-called underhand marriage or unregistered marriage is a marriage that is carried out legally according to Islamic law but is not registered administratively by the state. Although the provisions of the law have expressly regulated the requirement for marriage to be registered by authorized officials, the practice of unregistered marriage is still widespread. Unregistered marriages have quite serious impacts. Not only problems in the legal field, but also include the social, economis, and psychological aspects of the perpetrators. The purpose of this study was to determine 1) the legal position of wives who are polygamized unregistered; 2) the psychological impact of wives who do not receive inheritance rights due to unregistered polygamy. In discussing the problems contained in this study, the approaches used are normative legal and empirical legal approaches. Based on the results of the discussion, the position of the wife in unregistered polygamy is a legal wife according to religion, but because the marriage is not registered at the KUA, then according to the applicable positive law, the marriage does not have legal force so that the consequences is that the marriage cannot have legal consequences. The loss of inheritance rights due to an unregistered marriage has a major impact on a wifes psychological condition. [Praktik perkawinan sirri menjadi hal yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Kawin sirri atau disebut kawin di bawah tangan atau kawin tidak tercatat adalah perkawinan yang dilakukan sah menurut syariat Islam namuj tidak dicatatatkan secara administrasi negara. Meskipun ketentuan perundang-undangan telah secara tegas mengatur keharusan perkawinan untuk dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, namun praktik perkawinan sirri masih marak terjadi. Perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan dampak yang cukup serius. Tidak hanya permasalahan pada bidang hukum, tetapi juga meliputi sosial, ekonomi, dan psikologis pelakunya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) kedudukan hukum istri yang di poligami secara sirri; 2) dampak psikologis istri yang tidak mendapatkan hak waris akibat di poligami secara sirri Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil pembahasan, kedudukan istri dalam poligami sirri adalah istri sah secara agama namun oleh karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA, maka secara hukum positif yang berlaku, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga konsekuensinya yaitu perkawinan tersebut tidak dapat menimbulkan akibat hukum. Hilangnya hak waris akibat perkawinan yang tidak tercatat sangat berdampak terhadap kondisi psikologis seorang istri].
PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI KALANGAN PENGEMIS DI BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN Murdan, Murdan
Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam Vol. 6 No. 1 (2016): June
Publisher : UIN Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jtipai.v6i1.1808

Abstract

Pendidikan keagamaan yang diberikan kepada para pengemis yang sering mangkal di pertigaan dan atau di perempatan jalan di kota Banjarmasin Timur Banjarmasin sudah cukup berhasil. Sedangkan bentuk pembinaan dilakukan dengan cara persuasip dan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Banjarmasin Bentuk pembinaan keagamaan yang diberikan kepada mereka adalah tentang pendidikan keimanan terutama berkenaan dengan materi rukun Iman dan rukun Islam, pendidikan shalat meliputi tata cara melaksanakan shalat, rukun dan syarat serta yang membatalkan shalat, pendidikan puasa dengan materi berkisar tentang syarat, rukun dan yang membatalkannya, pendidikan akhlak dengan membiasakan mengucap kalimat thayyibah seperti mengucap ”bismillah” ketika mengawali aktivitas dan mengucap alhamdulillah ketika mengakhiri aktivitas, mengucap ”istighfar” jika membuat kesalahan atau ada kekeliruan dan membiasakan mengucap ”salam” ketika bertemu dengan sesama muslim atau jika masuk dan atau keluar rumah dan pendidikan dalam membaca al-Qur’an. Kata kunci: pendidikan, keagamaan, pembinaan, kalimat thayyibah
Pengaruh Budaya Membaca terhadap Prestasi Belajar PAI Siswa SMAN 3 Banjarmasin Murdan, Murdan
Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam Vol. 8 No. 1 (2018): June
Publisher : UIN Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jtipai.v8i1.2157

Abstract

Pendidikan Agama merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional, memiliki konstribusi yang besar dalam penanaman nilai-nilai moral spritual dan prilaku kegamaan siswa. Membaca merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kebiasaan membaca perlu dibudayakan (dibiasakan) dikalangan  siswa, karena dengan membaca diharapkan para siswa mampu meraih prestasi yang maksimal terutama prestasi Pendidikan Agama Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya membaca berpengaruh terhadap prestasi belajar PAI siswa. Hal ini berdasarkan hasil penelitian terhadap 100 orang siswa SMAN 3 Banjarmasin
The Phenomenon of Legal Exception in Indonesian Legal Pluralism: Soi, Andi Bahri; Murdan, Murdan
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 23 No 2 (2025): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v23i2.13130

Abstract

Background: The legal exception in the study of legal pluralism revealed in this article is not in the context of procedural law. This study highlighted the use of “exception” term. Legal exception is defined as an exception or not included in one carriage of legal reasoning. Through the judge's court decision No. 089/Pdt.G/2010/PA.GM on the Application for Polygyny Permit. Purpose: This paper aimed to explore and analyze the legal exceptions on plurality legal context of Indonesia related to the issue of hypersexuality and gender justice in polygyny case of Sasaknese Muslim Mariage in Lombok West Nusa Tenggara. Methods: A qualitative normative approach is employed; departing from the legal facts spesifically in Giri Menang Religious Court, the analysis and discussion applyed in this paper are the reasoning, paradigm, approach, and flow of socio-legal studies in law and society issue. Results: The findings indicated that the partiality of the judge's reasoning by ignoring the term legal exception in the context of legal pluralism. The judge's decision on the polygamy permit was not based on real legal rationality, but due to the applicant experienced by hyper sexuality. The odd thing of judge's reasoning only considers State Law and Religion, and ignores the Customary Law of Sasak marriage. While the Indonesian marriage law, there is no law that permits a husband to engage in polygamy based on the hypersexuality or other suffers deseases of husband. However, the law allows a husband to be polygamous on the basis of an incurable disease of the wife. Implication: The serious implication of this study espoused the distortion of the existence of customary law due to the strongest hegemony of state and religious law. Therefore various further studies are needed to reveal the relevance of customary law to positive law in Indonesia. Originality: The novelty presented in this article are the response of religious court judges to the existence of legal plurality in Indonesia, namely State Law, Religious Law, and Customary Law. The court decision emphasized that judges obey only for state and religious law, and ignored for the customary law. Even though the legal plurality of Indonesian society is directly protected by the constitution
Harmonisasi Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan Murdan, Murdan
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 50 No 2 (2016)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v50i2.241

Abstract

Tulisan ini membahas tentang harmonisasi Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Negara sebagai tren terbaru perkawinan masyarakat Indonesia belakangan, dan dikhususkan sebatas pada budaya perkawinan masyarakat Jawa, Makasar, dan Sasak. Selain budaya perkawinan, tulisan ini juga melihat landasan yuridis atas eksistensi keberlangsungan hukum Adat, hukum Agama, dan hukum Negara di Indonesia.
MEMBACA PERKAWINAN MASYARAKAT ISLAM SASAK DARI PERSPEKTIF INTERLEGALITAS HUKUM Murdan, Murdan
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 10 No. 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2017.10201

Abstract

This paper will discuss the side of the interlegality and interlaw among customary law, religious law and state law in tribal societies in Indonesia, which is focused on the marriage of Sasak people. As an Indonesian local community, the Sasak community has their own local laws in undergoing interactions and social contracts between each other, especially in matters of marriage. Along with the embrace of Islam by the Sasak community, the Islamic law also contributes in decorate every process of the marriage. In addition to the existence of customary law and Islamic law that adorn the marriage of the Sasak community, there is also a modern legal tradition, namely state law. As part of the Indonesian society, the Sasak people cannot escape the great influx of modern legal tradition or national law positivism, which is directly echoed by the state. Departing from this illustration, the discussion in this paper includes: the interlegality between Sasak customary law and religious law (Islamic law); the interlegality between Sasak customary law and state law; and the last is the interlegality among Sasak customary law (local legal order), religious law (Islamic law/Islamic legal order), and state law (state legal order).Tulisan ini akan membahas sisiinterlegalistikantara hukum adat, hukum agama dan hukum negara pada masyarakat kesukuan di Indonesia, yang difokuskan pada perkawinan masyarakat suku Sasak. Sebagai masyarakat lokal Indonesia, masyarakat Sasak memiliki hukum lokal sendiri dalam menjalani intraksi dan kontrak sosial antara satu sama lain, khususnya dalam persoalan perkawinan. Seiring dengan dipeluknya agama Islam oleh masyarakat Sasak, maka hukum Islam pun memberi andil dalam menghiasi setiap proses-proses perkawinan itu. Selain keberadaan hukum adat dan hukum Islam yang menghiasi perkawinan masyarakat Sasak, terdapat juga tradisi hukum modern, yakni hukum negara. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, masyarakat Sasak tidak bisa melepaskan diri dari arus besar legisme atau positifisme hukum nasional, yang secara langsung digaungkan oleh negara. Berangkat dari ilustasi ini, maka pembahasan dalam tulisan ini meliputi: interlegalistik antara hukum perkawinan adat Sasak dan hukum agama (Hukum Islam); interlegalistik antara hukum perkawinan adat Sasak dan hukum negara; dan terakhir adalah interlegalistik antara hukum perkawinan adat Sasak, hukum agama (hukum Islam), dan hukum negara.
Strengthening Movement Ideology through The Management of Campus Da'wah Institutions Muhdi, Muhdi; Hamdan, Hamdan; Murdan, Murdan
JURNAL AL-TANZIM Vol 7, No 3 (2023)
Publisher : Nurul Jadid University, Probolinggo, East Java, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/al-tanzim.v7i3.5244

Abstract

This study explores management strategies and practices carried out by campus dakwah institutions in building a solid movement ideology within one of the public tertiary institutions in Banjarmasin. This research uses a descriptive qualitative approach. The data collection technique was done through participatory observation, in-depth interviews and documentation. Data analysis was done through data reduction, visualization, and conclusion. The study results show that managing campus da'wah institutions involves various strategies that focus on developing a solid movement ideology, namely, partnership cooperation with lecturers, preparation of study materials for campus da'wah institutions, mentoring and strengthening of ideological foundations. The management of campus dakwah institutions plays a significant role in building the movement's ideology at public universities in Banjarmasin. Management strategies and practices carried out by campus da'wah institutions contribute to strengthening movement ideology and increasing the effectiveness of da'wah on campus and in the surrounding community. This research provides guidance and insight for campus da'wah institutions in developing a strong and sustainable movement ideology.
Co-Authors Andi Bahri S Hamdan Hamdan Muhdi Muhdi Utami, Gita