Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Administrasi Mimbar Administrasi
Suparno Suparno
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK Riska Chyntia Dewi; Suparno Suparno
Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 1 (2022): April : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (635.852 KB) | DOI: 10.56444/jma.v7i1.67

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia adalah semua organ negara seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota). Dalam hal ini, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun pada aliena ke-4 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya pelayanan publik dengan baik yaitu: Masalah struktural birokrasi yang menyangkut penganggaran untuk pelayanan publik. Yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah adanya kendala kultural di dalam birokrasi. Selain itu ada pula faktor dari perilaku aparat yang tidak mencerminkan perilaku melayani, dan sebaliknya cenderung menunjukkan perilaku ingin dilayani. Kondisi birokrasi Indonesia saat ini sudah tidak sesuai dengan tuntutan organisasional yang baru. Di Indonesia, birokrasi di departemen atau pemerintahan paling rendah, yang diutamakan adalah masukan dan proses, bukan hasil. Karenanya, yang selalu diperhatikan oleh para pelaku birokrasi adalah jangan sampai ada sisa pada akhir tahun buku.
Implementasi Sistem Pelayanan Kehumasan Dan Keprotokolan (Si Pelem Keprok) Sebagai Aplikasi Peningkatan Pelayanan Publik Wasis Tejo Leksono; Suparno Suparno; Wahyu wirasati
Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 2 (2022): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v7i2.476

Abstract

Pemanfaatan e-government bagi birokrasi khususnya Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi alternatif bagi reformasi birokrasi menuju pelayanan yang lebih baik. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan inovasi pelayanan publik yaitu aplikasi Si Pelem Keprok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Si Pelem Keprok di Bagian humas dan protokol pemprov Jateng dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi inovasi aplikasi Si Pelem Keprok. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi kepustakaan. Hasil penelitian ini terdapat 5 fitur yang ada aplikasi tersebut. Yaitu peta kegiatan pimpinan, agenda kegiatan pimpinan, laporan berita, survey kepuasan, dan laporan aksi perubahan. Salah satu faktor implementasi yaitu komunikasi, masih sedikit responden yang merespon kinerja humas dan protokol melalui aplikasi tersebut. Respon masyarakat dapa menjadikan bahan evaluasi bagi kinerja huma dan keprotokolan pemprov Jateng.
Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas Melalui Penguatan Etika Birokrasi Suparno Suparno
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 22 No. 2 (2025): Oktober : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v22i2.3263

Abstract

This study analyzes the strengthening of bureaucratic ethics to realize quality public services in Indonesia using a descriptive narrative method by triangulating data from 40 speakers, policy documentation, and literature studies. The findings show that the implementation of bureaucratic ethics still faces a gap between formal norms and field practice, with an average community satisfaction index of 75.6. Five main factors influence effectiveness: transformational leadership, oversight and sanction systems, organizational culture, HR competencies, and technology support. The study proves a positive correlation between strengthening bureaucratic ethics and improving service quality, where units with high ethical implementation show a 15-20% higher satisfaction index. The main challenges include the resistance of the bureaucratic culture, weak reward and punishment, and lack of systematic capacity building. Strategies to strengthen ethics include: ethical leadership, reform of the reward and punishment system, digitization of services, sustainable capacity building, and strengthening supervision. The theoretical implications contribute to the integration of Weber's ethical concepts, New Public Service, and good governance in the Indonesian context. The practical implications provide a blueprint for bureaucratic reform through five comprehensive strategies that can be implemented in stages to achieve the 2025 world-class public service target.
Co-Authors Riska Chyntia Dewi Wahyu Wirasati Wasis Tejo Leksono